Gerakan Demonstrasi Mei Berlawan di Kota Ternate, Wagub Malut Temui Massa Aksi Bicarakan Personal Buruh dan Pendidikan 

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Ternate diwarnai dengan aksi demonstrasi yang digelar oleh sejumlah elemen gerakan dalam Aliansi Mei Berlawan, Rabu (1/5/2025). Aksi ini menyuarakan persoalan ketenagakerjaan dan akses pendidikan, serta mengecam dominasi oligarki tambang di Maluku Utara.

Massa aksi memulai long march dari titik kumpul menuju kediaman Gubernur Maluku Utara, sebelum bergerak ke Pasar Barito. Di kediaman Gubernur, massa melakukan hering terbuka bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, sebagai ruang penyampaian langsung berbagai tuntutan dan kritik dari akar rumput.

Dalam dialog itu, Sarbin menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mengawasi persoalan ketenagakerjaan, termasuk dengan mendorong mediasi antara perusahaan dan pekerja. “Seperti yang kami lakukan di PT NHM, Dinas Ketenagakerjaan sudah turun tangan, dan mudah-mudahan hak-hak buruh segera dipenuhi,” ungkap Sarbin.

Terkait konflik dengan PT Sambiki Tambang Sentosa (STS) , Sarbin mengklaim bahwa pihaknya telah memfasilitasi dialog antara berbagai pihak. “Pada 30 April kemarin, kita undang masyarakat, perusahaan, DPR, dewan adat, camat, dan kepala desa untuk mendengarkan tujuh tuntutan masyarakat. Warga yang sempat ditahan juga telah dibebaskan,” tambahnya.

Secara terpisah, Ira, salah satu massa aksi menilai bahwa pendekatan pemerintah hanya melibatkan elit desa tanpa mendengar langsung suara masyarakat terdampak. “Masyarakat Maba Sangaji dan Wayamli menolak PT STS. Tapi yang diajak bicara hanya kades dan camat. Padahal yang paling dirugikan itu masyarakat di bawah,” tegasnya.

Isu pendidikan pun menjadi sorotan dalam hering. Wagub Sarbin menjelaskan bahwa Pemprov Malut telah menghapus biaya komite di SMA, SMK, dan SLB negeri sejak April 2025. “Insyaallah mulai Juli nanti, kami akan bantu biaya komite di sekolah swasta. Tapi itu berdasarkan kesepakatan. Kalau setuju, kami ganti. Kalau tidak, kami tetap akomodir,” jelasnya.

Ia juga memaparkan rencana pemberian beasiswa pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Daerah. “Program ini sedang digodok. Kami akan bantu mahasiswa yang benar-benar tidak mampu. Tapi tentu saja, karena keterbatasan anggaran, kami prioritaskan yang sangat membutuhkan,” kata Sarbin, menegaskan keterbatasan anggaran daerah sebagai kendala utama.

Pernyataan ini juga direspon oleh seorang massa aksi, “Kita punya NHM, Harita, IWIP, dan banyak perusahaan tambang lain. Itu cukup untuk menggratiskan pendidikan jika pemerintah serius. Rakyat kehilangan tanah karena tambang, lalu pemerintah bilang anggarannya terbatas?” seru Nando.

Menanggapi kritik yang mengalir deras, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menyatakan apresiasi atas masukan yang disampaikan dan berjanji menindaklanjutinya melalui dinas-dinas teknis terkait. “Saya kira ini informasi yang bagus dan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Kontributor: Asril