80 Tahun Indonesia Merdeka: Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembaruan Demokrasi Dan Keadilan Sosial

Dalam momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan refleksi kritis atas perjalanan panjang bangsa sekaligus seruan untuk memperbaiki arah demokrasi, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dibangun di atas keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan kekayaan alam, terus berupaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Delapan dekade kemerdekaan telah memperlihatkan capaian penting, seperti pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan infrastruktur, serta pembukaan ruang partisipasi dalam sistem demokrasi dan desentralisasi pemerintahan.

Namun, Gerakan Nurani Bangsa menilai bahwa di balik capaian tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar dan kompleks yang saling terkait: kemunduran demokrasi, lemahnya penegakan hukum, kesenjangan ekonomi, serta terpinggirkannya budaya dalam kehidupan publik.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2025 menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia berada di angka 6,44 dari 10 dan dikategorikan sebagai flawed democracy. Demokrasi prosedural seperti pemilu lima tahunan dinilai tak lagi menjadi ruang kompetisi ide, tetapi berubah menjadi ajang transaksional. Institusi-institusi penopang demokrasi melemah, partai politik kehilangan kepekaan sosial, dan partisipasi publik semakin tersisih.

Meski ekonomi makro menunjukkan pertumbuhan, ketimpangan ekonomi kian melebar. Bank Dunia mencatat 60,3% penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan secara ekonomi, sedangkan Gini Ratio pada 2024 mencapai 0,387, naik dari 0,32 pada 2004. Pendekatan top-down dalam kebijakan ekonomi dinilai tidak menyentuh akar persoalan masyarakat kecil.

Hukum kerap dijadikan alat untuk melindungi kepentingan sempit kekuasaan. Penegakan hukum tidak adil serta diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas, termasuk perempuan dan masyarakat adat, masih menjadi tantangan nyata.

Globalisasi dan dominasi logika pasar menjauhkan masyarakat dari akarnya sendiri. Kebudayaan direduksi menjadi komoditas, sementara kebebasan berekspresi dan ruang kritis budaya semakin menyempit. Di saat bersamaan, konglomerasi media dan tekanan terhadap jurnalis mempersempit ruang demokrasi.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga arah perjalanan bangsa, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan delapan pesan kemerdekaan:

1. Demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi Indonesia harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik serta tumbuhnya ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Termasuk diantara melakukan Upaya kemanusian terkait situasi khusus di Papua.
2. Presiden dan aparat penegak hukum harus memastikan setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari praktik korupsi dan benturan kepentingan (kolusi/nepotisme) Hukum harus benar-benar digunakan untuk penegakan keadilan sebagai fondasi utama demokrasi.
3. Presiden dan jajarannya memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi, visi bersama bangsa Indonesia serta tidak terjebak pada kepentingan kelompok, institusi atau kepentingan sesaat yang merusak sendi – sendi kehidupan bernegara.
4. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, Presiden dan jajarannya perlu memastikan perubahan paradigma, sehingga pendekatan kebijakannya lebih strategis, inklusif dan berbasis bukti. Pendekatan ekonomi dari bawah (bottom-up) yang melibatkan komunitas dan dukungan teknokrat kredibel perlu dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan dampak program – program kesejahteraan serta kelestarian lingkungan yang adil.
5. Perbaikan program dan kebijakan negara seperti reformasi sistem perpajakan yang adil dan progresif, penguatan dan perlindungan usaha rakyat berskala kecil dan menengah termasuk koperasi berbasis riset yang mendalam serta penegakan hukum terhadap pinjaman online dan judi online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara massif.
6. Kebudayaan memegang peran strategis dalam membentuk arah berpikir, struktur nilai, dan identitas kolektif suatu bangsa. Pemerintah meskipun bukan aktor utama dalam menentukan arah budaya, tetapi memiliki tanggung jawab penting sebagai penjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara. Media dan jurnalis adalah pilar demokrasi. Memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi sosial politik dan budaya warga negara. Negara harus memastikan dan menjamin ruang kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban.
7. Media dan jurnalis adalah pilar demokrasi. Memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi social politik dan budaya warga negara. Negara harus memastikan dan menjamin ruang kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban.
8. Menjaga dan menguatkan upaya – upaya kolektif yang memampukan seluruh elemen bangsa mengambil peran aktif dalam menjaga dan menguatkan kualitas demokrasi. Upaya Bersama yang didasarkan pada kesadaran serta partisipasi aktif dan kritis pada organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, media, pelaku usaha, pelaku seni budaya, Perempuan, partai politik, perguruan tinggi dan aktor non negara lainnyaGerakan Nurani Bangsa percaya bahwa dengan kesadaran kolektif, komitmen lintas elemen bangsa, dan iktikad baik yang berlandaskan pada Pancasila dan cita-cita kemerdekaan, Indonesia dapat bangkit dan memperbaiki arah perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban.

Dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama dan iktikad yang baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan cita – cita kemerdekaan, niscaya Indonesia akan dapat mewujudkan negara bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur

Gerakan ini digerakkan oleh tokoh-tokoh nasional lintas agama dan profesi, antara lain:

Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Komariah Nurcholish Madjid, Romo Frans Magnis-Suseno SJ, Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q. Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, dan lainnya.