Jamaah sebagai Akar, Jamiyah sebagai Mesin: Teori Kekuasaan Versi NU

NU tidak membangun kekuasaan dengan cara merebut pusat. Ia tidak lahir dari istana, parlemen, atau kantor administrasi. NU lahir dari pinggir—dari desa, dari surau kecil, dari pesantren kampung yang jauh dari kota, dari obrolan yang tidak pernah berniat menjadi wacana besar. Karena itu, teori kekuasaan NU sejak awal berlawanan dengan logika kekuasaan modern yang bertumpu pada struktur, komando, dan institusi.

Dalam NU, kekuasaan tidak berada di jamiyah, melainkan di jamaah.

Jamiyah hanyalah mesin. Ia mengatur ritme, mempercepat kerja, memberi bentuk administratif. Tapi mesin bukan sumber tenaga. Dalam teori kekuasaan NU, tenaga datang dari akar sosial—jamaah yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ketika jamiyah lupa pada sumber ini, berarti mengeringkan daya hidupnya sendiri.

Jika kita ingin menyebut ini secara teoretis, kekuasaan NU bukanlah power over (menguasai), melainkan power with (menyatu). Ia bekerja bukan melalui perintah, melainkan melalui kebiasaan. Bukan melalui regulasi, melainkan melalui penerimaan kultural. Di sini NU terlihat lebih dekat pada hegemoni ala Gramsci, tetapi dengan satu perbedaan penting: hegemoni NU tidak dibangun lewat aparatus negara, melainkan lewat ritme hidup jamaah.

Jamiyah sering tergoda untuk memusatkan kekuasaan. Ini wajar. Struktur selalu ingin stabil, ingin permanen, ingin terlihat penting. Namun dalam logika NU, pemusatan kekuasaan justru tanda awal kerapuhan. Kekuasaan yang terlalu terpusat mudah ditarik oleh politik dan ekonomi. Ia menjadi negosiatif, transaksional, dan akhirnya mudah retak. Jamiyah lalu berisik, panas, dan saling mencurigai—ciri klasik mesin yang dipaksa bekerja di luar fungsinya.

Sebaliknya, jamaah NU menjalankan apa yang bisa disebut sebagai kekuasaan tersebar. Ia tidak spektakuler, tidak terlihat di media, tapi bekerja terus-menerus. Inilah yang oleh James C. Scott disebut sebagai infrapolitics, tetapi dalam versi NU ia lebih dari sekadar resistensi diam-diam. Ia adalah cara hidup. Jamaah tidak melawan kekuasaan; mereka membuat kekuasaan menjadi tidak relevan.

Dalam kerangka ini, kopi bukan metafora romantik—ia adalah infrastruktur kekuasaan NU. Kopi kental nan panas memungkinkan pertemuan tanpa hirarki, tanpa podium, tanpa agenda tersembunyi. Semua duduk sejajar. Semua bicara. Semua mendengar. Kekuasaan beredar, bukan ditumpuk. Konsensus lahir bukan dari voting, tetapi dari waktu—kopi yang dibiarkan dingin sambil pembicaraan menemukan bentuknya sendiri.

Inilah sebabnya NU sulit ditaklukkan, tapi juga sulit dikendalikan sepenuhnya. Kekuasaan NU tidak bisa diambil alih dengan mengganti pengurus, karena ia tidak tinggal di sana. Ia hidup di jamaah, di habitus, di ingatan kolektif. Jamiyah bisa berubah, bahkan hancur, tetapi kekuasaan NU tetap ada selama jamaah masih berkumpul, masih berbincang, masih menyeruput kopi bersama.

Maka krisis NU hari ini bukan krisis jamaah, melainkan krisis salah paham tentang kekuasaan. Jamiyah terlalu sering mengira bahwa kekuasaan harus dikelola, diamankan, dan dinegosiasikan. Padahal dalam tradisi NU, kekuasaan justru harus dibiarkan mengalir. Ia hidup ketika tidak dipamerkan, bekerja ketika tidak diklaim.

Jika hari ini jamiyah NU mudah terombang-ambing oleh kepentingan politik dan ekonomi, barangkali itu bukan karena tekanan eksternal semata, melainkan karena mereka meninggalkan teori kekuasaan NU sendiri. Teori yang sederhana, membumi, dan terbukti bertahan hampir satu abad:

duduk bersama, bicara pelan, biarkan kopi dingin, dan jangan pernah merasa paling penting.

Jika jamiyah NU retak hari ini, mungkin mereka lupa satu hal paling mendasar dalam politik NU: ngopi bareng.

Penulis adalah Jamaah di Gusdurian, Seorang pecinta kebudayaan lokal di Sulawesi Selatan yang belajar menulis novel secara otodidak. Ia lahir dengan nama Saprillah