Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ketua PJI Sulsel Murka: Oknum Polisi Maros Diduga Aniaya Warga, Citra Polri Tercoreng!

  • account_circle Sakti
  • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
  • visibility 180
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.com, Maros — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan, S. Sos,Mengecam, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap seorang warga sipil Berinisial A.

Peristiwa tersebut diduga terjadi pada malam pergantian tahun, 31 Desember 2025.di Bantai Tak Berombak (PTB) Maros,yang di lakukan Oknum Kepolisian yang bertugas di Polres Maros

Akbar menegaskan bahwa peristiwa ini telah mencoreng nama kepolisian di mata Masyarakat Maros, padahal Polri memiliki tugas utama sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Bukan Sebagai penindas masyarakat,apa lagi dugaan kekerasan tersebut terbukti, dengan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan prinsip penegakan hukum.

“Polri mengajarkan anggotanya Bukan melakukan kekerasan dan menyiksa masyarakat yang mengakibatkan korban mengalami pendaraan serius, kini korban di rawat Di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar,” ujar Akbar, Sabtu (3/1/2026).

Ia meminta Polres Maros menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan, serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berjalan.

“Saya selaku Ketua PJI Sulsel mengutuk keras dugaan tindakan oknum polisi yang melakukan pemukulan pada tanggal 31 di malam pergantian tahun. Saya minta Polres serius menangani kasus ini, lakukan penahanan, tetapkan tersangka. Kalau perlu, anggota tersebut dipecat. Tidak ada toleransi,” tegasnya.

Dalam keterangan resmi press release, Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu. Ia memastikan bahwa personel yang terbukti melanggar akan di proses sesuai aturan hukum, baik secara etik maupun pidana umum.

Saat ini 15 orang telah dimintai keterangan nya sebagai saksi, 13 diantaranya merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Maros.

“Saat ini, tengah dijalani pemeriksaan intensif di Mapolres Maros. Jika terbukti bersalah, sanksi etik menanti, di samping proses peradilan pidana yang terus berjalan,” ungkapnya Sabtu (3/1/2026).

Kapolres Maros juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban, dan masyarakat atas insiden yang melibatkan anggotanya, serta mengimbau publik untuk mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, proses penyidikan masih berlangsung dan kepolisian belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

  • Penulis: Sakti

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalan Tol Berbayar Tapi Tak Standar, Yasti Mokoagow: BUJT Bisa Dipidana

    Jalan Tol Berbayar Tapi Tak Standar, Yasti Mokoagow: BUJT Bisa Dipidana

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 271
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa pengelola jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengabaikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dapat dikenai sanksi pidana. Penegasan itu disampaikan menyusul masih banyaknya ruas tol berbayar yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan undang-undang. “Saya harus ingatkan bahwa abai atau […]

  • Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

    Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Fatikha Nurul Hikmah
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Salah satu berita yang cukup ramai dibahas belakangan ini adalah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang masih berstatus unaudited oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Secara umum, langkah ini sering dipresentasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di atas kertas, memang terlihat rapi, laporan disusun, […]

  • BNPB Catat Sejumlah Bencana Hidrometeorologi di Berbagai Wilayah, Banjir hingga Angin Kencang Dominasi Kejadian

    BNPB Catat Sejumlah Bencana Hidrometeorologi di Berbagai Wilayah, Banjir hingga Angin Kencang Dominasi Kejadian

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 185
    • 0Komentar

    nulondalo.com , Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pengendalian Operasi melaporkan sejumlah kejadian bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam periode Kamis (5/2) hingga Jumat (6/2) pukul 07.00 WIB. Mayoritas peristiwa dipicu oleh cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, hujan lebat, serta angin kencang. Di Provinsi Jawa Timur, […]

  • Siapa Figur Pemecah Kebuntuan di Muktamar NU?

    Siapa Figur Pemecah Kebuntuan di Muktamar NU?

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle Sonny Madjid
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Residu polemik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterima oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diprediksi masih terasa hingga pelaksanaan Muktamar NU 2026, yang dijadwalkan Agustus atau Desember mendatang. Selain persoalan IUP batu bara, kehadiran sejumlah tokoh luar negeri yang diduga pendukung zionis Israel sebagai narasumber dalam kaderisasi NU ikut menjadi masalah. Dua hal tersebut yang […]

  • GUSDURian Makassar Siapkan FGD Demokrasi Gen Z

    GUSDURian Makassar Siapkan FGD Demokrasi Gen Z

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 169
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Komunitas GUSDURian Makassar menggelar rapat persiapan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perspektif Demokrasi Gen Z di Era Disrupsi”. Pertemuan berlangsung di Kampung Buku Inninnawa, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar, dan dihadiri sejumlah para penggerak inti Gusdurian, Senin, 26 Januari 2026 Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai kebutuhan teknis yang akan digunakan dalam pelaksanaan […]

  • GERAK Laporkan Dugaan Monopoli dan Korupsi Alkes Rp50,9 M di Dinkes Boalemo ke Kejaksaan Agung

    GERAK Laporkan Dugaan Monopoli dan Korupsi Alkes Rp50,9 M di Dinkes Boalemo ke Kejaksaan Agung

    • calendar_month Sabtu, 5 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Provinsi Gorontalo, yang dikomandoi oleh Abdul Wahidin Tutuna, resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp50,9 miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo ke Kejaksaan Agung RI, Selasa (15 /7/2025). Laporan tersebut disampaikan langsung di Jakarta, dengan […]

expand_less