Breaking News
light_mode
Trending Tags

Mentan Amran Murka Temukan Bawang Selundupan: “Tak Ada Ampun, Bongkar Sampai Akar!”

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
  • visibility 141
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap keras pemerintah terhadap praktik impor ilegal pangan yang dinilai merugikan petani dan mengancam ekosistem pertanian nasional. Penegasan itu disampaikan Mentan Amran saat turun langsung ke Semarang untuk mengecek ribuan karung bawang bombay selundupan yang masuk tanpa izin resmi dan terindikasi membawa penyakit berbahaya.

Dalam pemeriksaan di lapangan, Mentan Amran menyebut bawang bombay ilegal tersebut masuk tanpa dokumen, tidak membayar pajak, serta berpotensi membawa bakteri dan penyakit yang dapat merusak pertanian nasional.

“Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera,” tegas Amran, saat melakukan sidak di Semarang, Sabtu (10/1/2026)

133 Ton Bawang Ilegal Diamankan

Mentan Amran mengungkapkan, barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton. Namun, ia menegaskan bahwa besarnya volume bukan satu-satunya ukuran bahaya dalam konteks pertanian.

“Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” ujarnya.

Menurut Amran, praktik impor ilegal pangan merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani serta 4–5 juta peternak yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum.

“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun,” katanya.

Ancaman Psikologis bagi Petani

Mentan Amran juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan tengah memperkuat produksi pangan strategis lainnya. Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dinilai dapat menimbulkan dampak psikologis besar bagi petani.

“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan ketat tidak hanya berlaku untuk komoditas bawang, tetapi juga untuk beras, gula, serta komoditas pangan strategis lainnya. Mentan Amran mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga mesin pertanian.

“Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua,” ujarnya dengan nada serius.

Ancaman Penyakit dan Kerugian Besar

Lebih lanjut, Amran mengingatkan bahaya laten masuknya penyakit hewan dan tumbuhan akibat penyelundupan, dengan menyinggung kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sebelumnya sempat menimbulkan kerugian besar bagi peternak.

“Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi,” ungkapnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa penetapan pihak-pihak yang terlibat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan. Dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” pungkasnya.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jurnal Langit

    Jurnal Langit

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Ramadhan selalu menghadirkan satu pertanyaan akuntansi yang tidak pernah masuk dalam PSAK mana pun: apakah amal kita sudah dijurnal dengan benar di “Sistem Informasi Akuntansi Langit”? Kita ini rajin mencatat pengeluaran buka puasa, cicilan THR, bahkan diskon sirup tiga botol seratus ribu. Tapi soal sedekah, ikhlas, dan sabar, sering kali pencatatannya masih single entry—masuk ke […]

  • UNUSIA Bersama PPATK Tolak Tindak Pidana Pencucian Uang

    UNUSIA Bersama PPATK Tolak Tindak Pidana Pencucian Uang

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar kegiatan Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT (Gerakan Muda Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) pada Kamis, 6 November 2025, di Kampus UNUSIA Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan dan lembaga negara untuk memperkuat literasi keuangan dan menolak segala […]

  • Bendera HTI Berkibar di Aksi Bela Palestina, Dewan Ahli ISNU Gorontalo: Bentuk Pelanggaran Hukum

    Bendera HTI Berkibar di Aksi Bela Palestina, Dewan Ahli ISNU Gorontalo: Bentuk Pelanggaran Hukum

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Nulondalo – Di beberapa kota di Indonesia pada hari Minggu, 2 Februari 2025 aksi Bela Palestina digelar serentak. Dalam aksi-aksi tersebut massa aksi turut mengibarkan bendera dengan tulisan Arab berwarna putih dan hitam yang lekat dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok yang sudah dinyatakan terlarang di Indonesia sejak 2017. Dewan Ahli Pengurus Wilayah Ikatan […]

  • Bank Sampah hingga Ketahanan Pangan: Langkah Nyata Ecopesantren di Pesantren Mahasiswa Burhan Al-Hadharah photo_camera 2

    Bank Sampah hingga Ketahanan Pangan: Langkah Nyata Ecopesantren di Pesantren Mahasiswa Burhan Al-Hadharah

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 1.510
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Suasana Pondok Pesantren Mahasiswa Burhan Al-Hadharah tampak berbeda pada Senin (8/12/2025) sore itu. Bukan hanya lantunan kajian kitab yang terdengar, tetapi juga dialog hangat tentang sampah, ketahanan pangan, dan masa depan bumi. Para santri, mahasiswa, hingga perwakilan komunitas duduk bersama menyimak penjelasan tentang bagaimana pesantren dapat menjadi kekuatan besar dalam gerakan pelestarian lingkungan. […]

  • Polemik HTI Gorut Kian Memanas, KNPI Sorot Dugaan Overload hingga Tuntut Evaluasi Manajemen

    Polemik HTI Gorut Kian Memanas, KNPI Sorot Dugaan Overload hingga Tuntut Evaluasi Manajemen

    • calendar_month 19 jam yang lalu
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Polemik operasional perusahaan HTI di Gorontalo Utara kian memanas. Kritik terhadap aktivitas angkutan kayu yang diduga bermuatan berlebih (overload) memicu sorotan publik, termasuk dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Gorontalo. Ketua KNPI Gorontalo Utara, Yowan Sukarna, menilai aktivitas operasional perusahaan tersebut berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan sekadar […]

  • RDP Komisi III DPRD Sulteng Alot, PT Pantas Indomining Direkomendasikan Bayar Kompensasi dan Cabut Laporan Pidana photo_camera 2

    RDP Komisi III DPRD Sulteng Alot, PT Pantas Indomining Direkomendasikan Bayar Kompensasi dan Cabut Laporan Pidana

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Firman
    • visibility 256
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Sulteng–  Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan PT Pantas Indomining berlangsung alot. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi tegas menyangkut sengketa lahan, dugaan kriminalisasi warga, hingga persoalan dokumen perizinan perusahaan. Dalam forum itu, DPRD menyoroti aktivitas pertambangan PT Pantas […]

expand_less