Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ketika Anggaran Mengendap: Mengungkap Fenomena Idle Cash dalam APBN Indonesia

  • account_circle Dinda Rahma Filah
  • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
  • visibility 167
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Terkadang, yang paling berbahaya dalam pengelolaan keuangan negara bukan hal-hal yang terlihat besar dan sering dibicarakan. Justru, yang diam mengendap dan jarang diperhatikan bisa memiliki dampak yang tidak kalah serius. Hal ini bisa kita lihat dalam pengelolaan APBN Indonesia saat ini, terutama saat membahas idle cash, yaitu dana yang terlalu lama “parkir” tanpa kejelasan digunakan untuk apa.

Selama ini, pembahasan APBN biasanya fokus pada hal besar seperti defisit, utang, atau subsidi. Padahal, ada bagian lain yang lebih teknis tapi sangat berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang bisa dipahami sebagai sisa anggaran dari tahun-tahun sebelumnya atau bisa disebut semacam “tabungan negara”. Secara konsep, SAL sebenarnya hal yang baik. Bahkan penting sebagai cadangan saat kondisi ekonomi tidak stabil. Tapi dalam kenyataannya, tidak selalu sesederhana itu. Data terbaru menunjukkan bahwa SAL yang sebelumnya sekitar Rp420 triliun kini turun cukup jauh menjadi sekitar Rp120 triliun per April 2026. Penurunan ini cukup besar, jadi wajar kalau menimbulkan pertanyaan. Kenapa bisa turun sejauh itu?

Salah satu alasannya adalah penggunaan SAL untuk intervensi pasar, terutama untuk menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN). Dalam jangka pendek, langkah ini bisa dimengerti. Pemerintah ingin menahan kenaikan imbal hasil obligasi supaya biaya utang tidak makin tinggi. Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran apakah cadangan ini jadi terlalu cepat digunakan? Ibaratnya seperti memakai payung sebelum hujan benar-benar turun. Kalau nanti kondisi ekonomi memburuk, apakah kita masih punya cadangan yang cukup?

  • Penulis: Dinda Rahma Filah

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Epistemologi dan Ontologi Sadaka: Analisis Historis, Teologis, dan Sosiokultural

    Epistemologi dan Ontologi Sadaka: Analisis Historis, Teologis, dan Sosiokultural

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Dr. Samsi Pomalingo, MA
    • visibility 1.083
    • 0Komentar

    Tulisan sederhan ini sebenarnya memenuhi permohonan dari dua sahabat saya, Kyai Asrul Lasapa dan Dr. Funco Tanipu. Tulisan ini bukan saatu-satunya jawaban atas polemik yang lagi viral di media sosial (facebook). Tulisan ini akan mencoba memberikan perspektif historis, teologis dan sosiokultural termasuk sedikit sentuhan antropologis. Jika kita mempelajari budaya Gorontalo, sesungguhnya konstruksi kebudayaan Gorontalo yang […]

  • Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Berhasil Catatkan Akreditasi Unggul

    Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Berhasil Catatkan Akreditasi Unggul

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 104
    • 0Komentar

    GORONTALO – Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat UNG berhasil mencatatkan pencapaian gemilang, dengan memperoleh status akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan (LAM-PTKes). Pencapaian ini diperoleh setelah melalui serangkaian proses penilaian yang ketat dan komprehensif yang dilakukan beberapa waktu lalu. Berdasarkan penilaian LAM-PTKes, prodi magister kesehatan masyarakat layak menyandang status akreditasi prodi unggul dengan nilai […]

  • PENSIL Periode XXI Resmi Dilantik, Siap Perkuat Literasi dan Keilmuan Santri

    PENSIL Periode XXI Resmi Dilantik, Siap Perkuat Literasi dan Keilmuan Santri

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Asep Alfarizi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Organisasi Pemuda Nusantara Ilmiah (PENSIL) resmi melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Pengurus Periode XXI Masa Bakti 2026–2027 di Auditorium PKU Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (31/5/2026). Acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa organisasi semakin maju dalam bidang keilmuan, riset, dan pengembangan sumber daya […]

  • Nihayatul Wafiroh Resmikan Kantor Baru DPW PKB Gorontalo

    Nihayatul Wafiroh Resmikan Kantor Baru DPW PKB Gorontalo

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menghadiri peresmian Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gorontalo, Selasa (12/8/2025). Acara berlangsung di kantor baru PKB di Jalan KH. Adam Zakaria, Dembe II, Kota Gorontalo. Dalam sambutannya, Nihayatul menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus DPW PKB atas peresmian sekretariat baru. Ia berharap ke depan […]

  • Yahudi, Sanksi Sosial dan Migrasi

    Yahudi, Sanksi Sosial dan Migrasi

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Saat ini, sedang ramai soal fenomena kekinian yang sedang menjadi perdebatan publik terkait dengan Goyang THR. Ada yang berpendapat “ini kan cuma hiburan”, “bolo samua ngoni mo protes”, “kalo suka beken”, dan “ngga beda ini torang pe niat dengan goyang lo Yahudi yang ngoni tuduhkan”. Ada juga sebagian kalangan berpendapat berbeda dan terkesan tidak menyetujui […]

  • DPR Soroti Ketidakjelasan Status Kayu Gelondongan Pascabanjir di Aceh

    DPR Soroti Ketidakjelasan Status Kayu Gelondongan Pascabanjir di Aceh

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 203
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menyoroti ketidakjelasan status hukum kayu gelondongan yang terbawa banjir dan hingga kini masih menumpuk di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya pemulihan pascabencana karena pemerintah daerah dan masyarakat tidak berani menangani atau memanfaatkan kayu-kayu tersebut. Hal itu disampaikan […]

expand_less