Menakar Efisiensi APBN: Tantangan Menjaga Akuntabilitas di Balik Penghematan Anggaran
- account_circle Ai Dila Umul Hidayah
- calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
- visibility 395
- print Cetak
Ai Dila Umul Hidayah, mahasiswi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) semester 4, dengan minat pada akuntansi sektor publik, kebijakan fiskal, serta akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Klaim efisiensi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp204,4 triliun sekilas terdengar meyakinkan. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, penghematan dalam jumlah besar tentu dianggap sebagai langkah rasional. Namun, di balik angka tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah efisiensi ini benar-benar mencerminkan akuntabilitas, atau justru hanya menjadi ukuran keberhasilan yang terlalu berfokus pada angka?
Selama ini, pengelolaan APBN sering kali dinilai dari seberapa besar anggaran dapat diserap atau bahkan dihemat. Padahal, logika tersebut tidak selalu sejalan dengan tujuan utama anggaran negara, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, efisiensi yang diklaim pemerintah perlu ditakar ulang bukan hanya dari sisi pengurangan belanja, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut tetap menjaga kualitas dan dampak program.
Pemerintah memang telah mengarahkan APBN 2026 pada sektor-sektor prioritas seperti pangan, energi, dan penguatan ekonomi. Fokus ini menunjukkan bahwa anggaran negara tidak sekadar digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pembangunan jangka panjang. Namun, persoalannya bukan lagi pada “ke mana anggaran diarahkan”, melainkan “apakah arah tersebut benar-benar sampai pada masyarakat”.
Di sinilah letak tantangan akuntabilitas yang sering kali luput dari perhatian. Efisiensi anggaran kerap diposisikan sebagai solusi, padahal dalam praktiknya bisa menjadi dilema. Pengurangan anggaran pada pos tertentu memang dapat menghemat pengeluaran, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Akibatnya, muncul kondisi di mana anggaran terlihat lebih rapi di atas kertas, tetapi dampaknya tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
- Penulis: Ai Dila Umul Hidayah
Saat ini belum ada komentar