Breaking News
light_mode
Trending Tags

Menakar Efisiensi APBN: Tantangan Menjaga Akuntabilitas di Balik Penghematan Anggaran

  • account_circle Ai Dila Umul Hidayah
  • calendar_month 7 jam yang lalu
  • visibility 68
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Klaim efisiensi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp204,4 triliun sekilas terdengar meyakinkan. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, penghematan dalam jumlah besar tentu dianggap sebagai langkah rasional. Namun, di balik angka tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah efisiensi ini benar-benar mencerminkan akuntabilitas, atau justru hanya menjadi ukuran keberhasilan yang terlalu berfokus pada angka?

Selama ini, pengelolaan APBN sering kali dinilai dari seberapa besar anggaran dapat diserap atau bahkan dihemat. Padahal, logika tersebut tidak selalu sejalan dengan tujuan utama anggaran negara, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, efisiensi yang diklaim pemerintah perlu ditakar ulang bukan hanya dari sisi pengurangan belanja, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut tetap menjaga kualitas dan dampak program.

Pemerintah memang telah mengarahkan APBN 2026 pada sektor-sektor prioritas seperti pangan, energi, dan penguatan ekonomi. Fokus ini menunjukkan bahwa anggaran negara tidak sekadar digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pembangunan jangka panjang. Namun, persoalannya bukan lagi pada “ke mana anggaran diarahkan”, melainkan “apakah arah tersebut benar-benar sampai pada masyarakat”.

Di sinilah letak tantangan akuntabilitas yang sering kali luput dari perhatian. Efisiensi anggaran kerap diposisikan sebagai solusi, padahal dalam praktiknya bisa menjadi dilema. Pengurangan anggaran pada pos tertentu memang dapat menghemat pengeluaran, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Akibatnya, muncul kondisi di mana anggaran terlihat lebih rapi di atas kertas, tetapi dampaknya tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

  • Penulis: Ai Dila Umul Hidayah

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masyarakat Adat Halmahera Timur Murka, Ultimatum Amin Bahrun Segera Buka Inaport dan EPNBP

    Masyarakat Adat Halmahera Timur Murka, Ultimatum Amin Bahrun Segera Buka Inaport dan EPNBP

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Kemarahan masyarakat adat Maba, Halmahera Timur mencapai puncaknya. Mereka menuding Amin Bahrun, yang hanya berstatus Pjs KTT PT ANI, bertindak semena-mena dengan menjadikan laut Maba sebagai lokasi parkir tongkang berminggu-minggu. Hal ini sengaja tongkang tersebut telah di Sandra oleh saudara Amin Bahrun sangat berbahaya terhadap pencemaran laut dan akan menghancurkan mata pencaharian nelayan tradisional. ” […]

  • Harga Pupuk Subsidi Turun 20%, Tani Merdeka Gorontalo Diminta Awasi Distribusi hingga ke Petani

    Harga Pupuk Subsidi Turun 20%, Tani Merdeka Gorontalo Diminta Awasi Distribusi hingga ke Petani

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Pemerintah Prabowo Subianto  resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, mulai berlaku Rabu, 22 Oktober 2025. Kebijakan ini menjadi langkah bersejarah pertama di tingkat nasional, Rabu(22/10/2025). Penurunan harga tersebut dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor […]

  • GUSDURian Makassar Siapkan FGD Demokrasi Gen Z

    GUSDURian Makassar Siapkan FGD Demokrasi Gen Z

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 149
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Komunitas GUSDURian Makassar menggelar rapat persiapan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perspektif Demokrasi Gen Z di Era Disrupsi”. Pertemuan berlangsung di Kampung Buku Inninnawa, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar, dan dihadiri sejumlah para penggerak inti Gusdurian, Senin, 26 Januari 2026 Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai kebutuhan teknis yang akan digunakan dalam pelaksanaan […]

  • Pemkab Maros Berlakukan WFA Terbatas bagi ASN Selama Libur Nataru 2025

    Pemkab Maros Berlakukan WFA Terbatas bagi ASN Selama Libur Nataru 2025

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 93
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros memberikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini berlaku selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Desember 2025, dengan catatan penerapannya bersifat selektif dan tidak mengganggu pelayanan publik. Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa tidak seluruh […]

  • LBH Papua Pos Sorong Duga Kapolresta Lindungi Anggota dalam Kasus Penyiksaan Warga Sipil

    LBH Papua Pos Sorong Duga Kapolresta Lindungi Anggota dalam Kasus Penyiksaan Warga Sipil

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Pos Sorong menduga Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sorong, Papua Barat Daya, melakukan pembiaran dan melindungi oknum anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus penyiksaan terhadap warga sipil bernama Ortizan F. Tarage. Dilansir dari Jubi.id, Dugaan tersebut disampaikan anggota LBH Papua Pos Sorong, Ambrosius Kelagilit, menyusul lambannya penanganan […]

  • Mengapresiasi Transparansi, Sulawesi Tengah Anugerahkan Keterbukaan Informasi Publik 2025

    Mengapresiasi Transparansi, Sulawesi Tengah Anugerahkan Keterbukaan Informasi Publik 2025

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 131
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Komitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan melayani kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah ini berlangsung di Ruang Polibu, Senin (15/12/2025). Acara tersebut menjadi ruang […]

expand_less