Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Kemenag Sulsel Serahkan SK Redistribusi PPPK, 66 Pegawai Kembali Bertugas di Daerah Asal

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • visibility 247
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) redistribusi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan optimalisasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama.

Sebanyak 66 PPPK dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan menerima SK redistribusi yang merupakan bagian dari formasi tahun 2023–2024.

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan penempatan ASN lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah dan kondisi pegawai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam arahannya menyampaikan bahwa redistribusi tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan koordinasi lintas pihak.

Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat sejumlah PPPK yang berpotensi ditempatkan di luar daerah bahkan ke luar provinsi, namun melalui komunikasi intensif penempatan tersebut dapat disesuaikan kembali.

“Alhamdulillah, melalui proses yang panjang, banyak yang bisa kembali bertugas di daerah asalnya, lebih dekat dengan keluarga. Ini patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kesempatan bertugas lebih dekat dengan keluarga harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian.

Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi dorongan untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • IKPM-HT Yogyakarta Bedah Riset Transmigrasi Maba Utara Jelang Dialog Publik di UGM

    IKPM-HT Yogyakarta Bedah Riset Transmigrasi Maba Utara Jelang Dialog Publik di UGM

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Risman Lutfi
    • visibility 466
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Yogyakarta – Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta menggelar diskusi internal untuk membedah riset mendalam mengenai kondisi Transmigrasi di Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Jum’at (2/1/2026). Agenda pembacaan riset ini merupakan langkah strategis organisasi dalam mematangkan data dan substansi sebelum dibawa ke forum Dialog Publik bersama Pusat Studi Pedesaan […]

  • Menag Kukuhkan Muhammad Aras Prabowo Jadi Doktor Akuntansi di UNTIRTA

    Menag Kukuhkan Muhammad Aras Prabowo Jadi Doktor Akuntansi di UNTIRTA

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, resmi mengukuhkan Muhammad Aras Prabowo sebagai Doktor Ilmu Akuntansi dalam sidang terbuka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Sabtu (27/9). Aras meraih gelar doktor lewat disertasi berjudul “Nilai-Nilai Teseng dalam Konstruksi Akuntabilitas di Sektor Pertanian”. Penelitiannya mengangkat kearifan lokal masyarakat Bugis Bone, khususnya […]

  • Menjaga Representasi, Merawat Kepercayaan

    Menjaga Representasi, Merawat Kepercayaan

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Suko Wahyudi
    • visibility 316
    • 0Komentar

    Perdebatan mengenai ambang batas parlemen kembali menghangat setiap kali siklus pemilu mendekat. Angka-angka diperdebatkan dengan serius—3 persen, 4 persen, 5 persen—seolah keselamatan demokrasi kita bertumpu pada hitungan matematis itu. Stabilitas pemerintahan dijadikan alasan utama. Terlalu banyak partai di parlemen dianggap mengganggu efektivitas legislasi dan menyulitkan pembentukan koalisi. Namun di balik perdebatan teknis tersebut, ada persoalan […]

  • Pergantian Tahun, Masyarakat Diimbau Waspadai Keamanan hingga Cuaca Ekstrem

    Pergantian Tahun, Masyarakat Diimbau Waspadai Keamanan hingga Cuaca Ekstrem

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 262
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Menjelang malam pergantian Tahun Masehi, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko, mulai dari gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, hingga cuaca ekstrem. Pengamat dan aparat keamanan menilai euforia perayaan tahun baru kerap dibarengi peningkatan kerawanan di ruang publik. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Devie Rahmawati, menilai keramaian pada malam tahun baru […]

  • WALHI Tolak Perpanjangan MoU Pemerintah–Freeport, Dinilai Perpanjang Krisis Ekologis di Papua

    WALHI Tolak Perpanjangan MoU Pemerintah–Freeport, Dinilai Perpanjang Krisis Ekologis di Papua

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 217
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga seumur cadangan tembaga dan emas di Papua sebagai kebijakan yang berpotensi melanjutkan krisis ekologis dan kemanusiaan di Tanah Papua. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even […]

  • “Syariatisasi” Yang Tidak Seimbang

    “Syariatisasi” Yang Tidak Seimbang

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Abdullah Aniq Nawawi
    • visibility 412
    • 0Komentar

    Saya sangat bersyukur beberapa hari terkahir ini jagat maya cukup sesak dengan diskusi fikih terkait kurban presiden. Ini menarik bagi saya, karena daripada beranda medsos penuh dengan gosip murahan, lebih baik dipenuhi dengan adu argumen fikih. Salah satu yang cukup menarik perhatian publik adalah pertanyaan “apakah APBN bisa disamakan dengan Baitul Mal?” Hemat saya jawabannya […]

expand_less