Kemenag Sulsel Serahkan SK Redistribusi PPPK, 66 Pegawai Kembali Bertugas di Daerah Asal

“Fiqih muamalah membutuhkan alat bantu modern. Menguasai Accurate adalah bentuk kesiapan kami menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan di masa depan,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh mahasantriwati Asri Nur Husaini. Ia menilai lingkungan pesantren justru sangat mendukung pembelajaran teknologi karena membentuk karakter disiplin dan pola pikir sistematis. “Belajar akuntansi membutuhkan ketelitian tinggi, sama seperti saat kami […]

Selain itu, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menambah kompleksitas permasalahan. Dana dalam jumlah besar justru mengendap tanpa pemanfaatan optimal, sementara kebutuhan masyarakat di lapangan masih sangat mendesak. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah tampak lebih aktif dalam mengajukan tambahan dana dibandingkan memastikan implementasi program berjalan efektif. Di sisi […]

Dalam konteks infrastruktur, pola yang sama juga muncul. Banyak proyek berhasil diselesaikan dan dicatat sebagai aset negara. Namun, tidak semuanya langsung memberikan dampak nyata. Ada fasilitas publik yang kurang dimanfaatkan karena tidak sesuai kebutuhan masyarakat, atau infrastruktur yang belum terhubung dengan aktivitas ekonomi secara optimal. Dalam laporan keuangan, proyek tersebut tetap tercatat sebagai capaian. Tetapi […]

Jika ditarik lebih dalam, persoalan ini juga bisa dilihat dari perspektif nilai. Muhammad Baqir al-Sadr dalam Iqtisaduna menjelaskan bahwa kegagalan sistem ekonomi sering kali bukan karena kesalahan teknis, tetapi karena kesalahan dalam menentukan orientasi dan tujuan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, ini berarti masalahnya bukan sekadar bagaimana anggaran disusun, tetapi untuk siapa anggaran itu digunakan. […]

Kemenag juga berencana mencabut izin operasional (IJOP) Pesantren Ndolo Kusumo sebagai bagian dari langkah penanganan kasus. Basnang menambahkan, pihaknya bersama Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memberikan pendampingan serta memastikan langkah-langkah penanganan berjalan optimal. Dugaan kasus pemerkosaan terhadap puluhan santriwati yang melibatkan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ndolo Kusumo […]

Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas APBN di Indonesia masih cenderung bersifat formal. Selama laporan keuangan disusun dengan baik dan angka-angka terlihat terkendali, pengelolaan anggaran sering kali dianggap berhasil. Padahal, akuntabilitas yang sesungguhnya tidak berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan pada kemampuan pemerintah untuk menunjukkan manfaat nyata dari setiap kebijakan anggaran. Jika dilihat dari perspektif value for […]

Dampaknya, laporan keuangan pemerintah terlihat likuid dalam jangka pendek, padahal sesungguhnya menumpuk kewajiban tersembunyi yang akan membebani anggaran tahunan di masa depan. Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, model ini kurang efisien karena mengorbankan prinsip full cost recognition demi kecepatan operasional, sehingga risiko fiskal jangka panjang tidak terpetakan secara memadai dalam laporan pertanggungjawaban negara. Di sisi […]

Lebih jauh, subsidi yang terlalu besar juga membuka ruang terjadinya moral hazard. Harga energi yang relatif murah mendorong konsumsi berlebih dan mengurangi insentif untuk berhemat. Dalam jangka panjang, pola ini tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga menghambat upaya menuju penggunaan energi yang lebih efisien. Kritik publik terhadap pengelolaan APBN pun tidak bisa diabaikan. Isu pembengkakan […]

Di sinilah muncul kesenjangan antara apa yang dilaporkan dan apa yang dirasakan masyarakat. Secara akuntansi, angka-angka mungkin terlihat sehat. Tapi di lapangan, masih banyak keluhan soal layanan publik yang belum optimal, infrastruktur yang mangkrak, atau bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar “apakah sistem akuntansi pemerintah saat ini benar-benar mampu menangkap realitas […]