Metafora Londo Ireng, dari Penjajahan yang Berubah Menjadi Cara Berpihak

Sebuah negara bisa merdeka secara politik, memiliki bendera, konstitusi, dan pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan tidak selalu berarti rakyatnya terbebas dari praktik-praktik yang dahulu menjadi ciri kolonialisme. Penjajahan memang telah berakhir sebagai sistem pemerintahan, tetapi cara kerjanya bisa tetap hidup dalam bentuk yang lebih halus. Ia berpindah dari medan perang ke ruang-ruang kebijakan, dari moncong senapan ke bahasa pembangunan, dari penguasaan wilayah ke penguasaan cara berpikir.

Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal istilah Londo Ireng. Sebutan ini ditujukan kepada sebagian pribumi yang menjadi serdadu KNIL, tentara kolonial Hindia Belanda. Mereka lahir, tumbuh, dan hidup bersama masyarakat yang sama, tetapi memilih mengabdikan diri kepada pemerintah kolonial. Karena itu, Londo Ireng sejak awal tidak sekadar menunjuk pada profesi atau identitas, melainkan pada sebuah pilihan politik, berpihak kepada kekuasaan yang menindas bangsanya sendiri.

Hari ini, istilah itu tidak lagi kita pakai untuk menyebut serdadu KNIL. Namun contohnya masih terasa beragam dan dekat. Londo Ireng dapat dibaca sebagai metafora bagi siapa pun yang menjadikan kepentingan publik sebagai barang yang bisa ditukar dengan jabatan, proyek, akses, atau keuntungan pribadi. Bukan karena mereka berkebangsaan asing, melainkan karena keberpihakannya perlahan menjauh dari rakyat.

Kita tidak sulit menemukan gejala semacam itu. Hutan ditebang atas nama investasi, pesisir direklamasi atas nama pembangunan, tanah masyarakat dialihkan demi proyek strategis, sementara mereka yang kehilangan ruang hidup justru diminta memahami bahwa semua itu adalah konsekuensi dari kemajuan. Yang dipersoalkan bukan lagi apakah kebijakan itu adil, melainkan seberapa cepat ia dapat dijalankan.

pemikiran Edward Said Melalui Orientalism, Said memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga membentuk cara orang melihat kenyataan. Pengetahuan, bahasa, dan narasi bukan sesuatu yang netral. Semuanya dapat dipakai untuk menentukan siapa yang dianggap penting, siapa yang boleh didengar, dan siapa yang harus disingkirkan.

Analisa said terasa relevan ketika kita menyaksikan bagaimana kata-kata seperti pembangunan, investasi, hilirisasi, atau kepentingan nasional begitu mudah memperoleh tempat dalam perdebatan publik. Tentu istilah-istilah itu tidak salah. Persoalannya muncul ketika kata-kata tersebut dipakai sebagai tameng untuk menghindari pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung akibatnya?

Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan tanah karena proyek pembangunan. Nelayan kehilangan wilayah tangkap akibat reklamasi. Hutan yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan berubah menjadi konsesi perusahaan. Anehnya, mereka yang mempertanyakan keadaan itu justru sering dicap sebagai anti-kemajuan atau penghambat investasi. Bahasa akhirnya tidak lagi sekadar menjelaskan kenyataan, tetapi ikut menentukan kenyataan mana yang dianggap sah untuk dipercaya.

Edward Said mengulik bahwa dominasi akan bertahan selama ia berhasil membentuk cara orang memahami dunia. Sebuah kebijakan yang merugikan masyarakat dapat diterima sebagai sesuatu yang lumrah apabila terus-menerus dibungkus dengan narasi tentang pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasional. Lama-kelamaan, yang semula terasa janggal berubah menjadi kebiasaan.

Maka makna Londo Ireng perlu dibaca kembali. Ia bukan lagi tentang seragam KNIL atau sejarah kolonial semata. Ia adalah sikap yang menempatkan kepentingan segelintir orang di atas kepentingan bersama. Ia hadir ketika jabatan dipandang sebagai jalan menuju kekayaan, bukan sebagai amanah. Ia muncul ketika sumber daya alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas, bukan sebagai warisan yang harus dijaga untuk generasi berikutnya.

Yang membuat keadaan ini semakin rumit ialah kenyataan bahwa semuanya sering dibungkus dengan simbol-simbol kebangsaan. Pidato dipenuhi kata “rakyat”, “Indonesia”, dan “nasionalisme”. Namun ukuran keberpihakan tidak pernah ditentukan oleh seberapa sering kata-kata itu diucapkan. Ia terlihat dari keputusan yang diambil ketika kepentingan rakyat berbenturan dengan kepentingan modal atau kekuasaan.

Karena itu, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi negara. Justru kritik adalah cara agar negara tidak kehilangan arah. Edward Said pernah menulis bahwa tugas seorang intelektual adalah menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan, bukan menyesuaikan kebenaran agar terasa nyaman bagi penguasa. Ketika pengetahuan hanya dipakai untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat, ia kehilangan fungsi etiknya.

Sejatinya, Londo Ireng bukanlah sosok yang tinggal di masa lalu. Ia adalah kemungkinan yang selalu hadir dalam setiap zaman. Ia muncul setiap kali kepentingan rakyat disisihkan demi keuntungan segelintir orang. Ia hidup ketika bahasa dipakai untuk menutupi ketidakadilan, ketika kekuasaan lebih sibuk menjaga dirinya sendiri daripada melayani masyarakat.

Kemerdekaan tidak cukup dipahami sebagai peristiwa yang diperingati setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga harus terus diperjuangkan dalam cara kita menyusun kebijakan, mengelola kekayaan alam, dan menentukan kepada siapa negara benar-benar berpihak. Sebab sebuah bangsa tidak hanya dapat kehilangan kedaulatannya karena diduduki oleh bangsa lain. Ia juga dapat kehilangan makna kemerdekaannya ketika kekuasaan yang lahir dari bangsanya sendiri perlahan menjauh dari rakyat yang seharusnya dilayaninya.

Penulis Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta