Breaking News
light_mode
Trending Tags

ASPETI Resmi Ajukan Keberatan Administratif ke Menteri ESDM Terkait Tarif Denda Pertambangan

  • account_circle Risman Lutfi
  • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
  • visibility 214
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.com, Jakarta – Perkumpulan Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) secara resmi melayangkan surat keberatan administratif kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia pada 5 Januari 2026.

Langkah hukum ini diambil sebagai respon terhadap terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang mengatur tarif denda administratif pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan.

Salah satu anggota tim kuasa hukum ASPETI, Edwar Tanjung, S.H menyatakan bahwa Keputusan Menteri tersebut dinilai cacat secara yuridis karena tidak memiliki dasar perhitungan teknis yang transparan dan akuntabel.

“Kami memandang Kepmen ESDM No. 391.K/2025 ini kehilangan dasar rasionalnya. Besaran denda yang ditetapkan hanya bersandar pada hasil kesepakatan rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), bukan berdasarkan formula perhitungan teknis yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Edwar Tanjung dalam keterangannya.

Menurut Edwar, kebijakan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 45 Tahun 2025 dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam keberatannya, tim kuasa hukum menyoroti beberapa poin krusial, di antaranya:

Ketidaksesuaian Prosedur: Penetapan denda tidak menggunakan variabel teknis terukur seperti luas wilayah atau jangka waktu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran PP 45/2025.

Penyalahgunaan Wewenang: Adanya pergeseran orientasi kewenangan dari ranah administrasi ke ranah represif dengan melibatkan institusi penegakan hukum pidana dalam merumuskan sanksi administratif.

Pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB): Keputusan tersebut dinilai mengabaikan asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan karena menetapkan tarif denda per hektare secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi faktual masing-masing pelaku usaha.

Adapun rincian tarif denda yang dipermasalahkan meliputi komoditas nikel sebesar Rp 6,5 miliar per hektare, bauksit Rp 1,7 miliar per hektare, timah Rp 1,2 miliar per hektare, dan batubara sebesar Rp 354 juta per hektare.

“Melalui surat keberatan ini, kami meminta Menteri ESDM untuk bersikap bijaksana dengan mencabut atau membatalkan keputusan tersebut demi menjamin kepastian hukum dan iklim usaha pertambangan yang berkeadilan,” tutup Edwar Tanjung.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait surat keberatan yang diajukan oleh ASPETI melalui kuasa hukumnya tersebut.

  • Penulis: Risman Lutfi
  • Editor: Risman Lutfi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, Mahasiswa UMMA Diajak Jadi Garda Terdepan

    Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, Mahasiswa UMMA Diajak Jadi Garda Terdepan

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Korupsi kembali ditegaskan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa. Pesan tegas itu mengemuka dalam Seminar Pendidikan Antikorupsi yang digelar Universitas Muslim Maros (UMMA), Selasa, 9 Desember 2025, di Baruga A Kantor Bupati Maros. Sebanyak 220 mahasiswa dari tiga fakultas mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Seminar […]

  • Pemkab Maros Mulai Bersihkan Material Jembatan Haji Bohari 2 Desember

    Pemkab Maros Mulai Bersihkan Material Jembatan Haji Bohari 2 Desember

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 190
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros– Pemerintah Kabupaten Maros memastikan proses pembersihan material Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, akan dimulai pada 2 Desember 2025. Langkah ini ditempuh setelah struktur jembatan tersebut ambruk dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga yang masih beraktivitas di sekitar lokasi. Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa pembersihan menjadi tahapan paling […]

  • Halalbihalal PP As’adiyah NU: Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Wathoniyyah, dan Basyariyah

    Halalbihalal PP As’adiyah NU: Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Wathoniyyah, dan Basyariyah

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 245
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dalam momentum Idulfitri 1447 Hijriah, Pondok Pesantren (PP) As’adiyah Li Nahdlatul Ulama Lompulle Kebo menggelar kegiatan halalbihalal yang berlangsung khidmat di aula pondok pesantren, Selasa (24/3/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Terus Mengokohkan Ukhuwah Basyariyah, Wathoniyyah, dan Islamiyah” sebagai bentuk komitmen dalam mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Acara ini merupakan kolaborasi antara PP As’adiyah […]

  • Fleksibilitas

    Fleksibilitas

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Fleksibilitas semakin sering digunakan dalam sistem kerja terkini, baik di korporasi maupun lembaga pemerintah. Flexibility work arragment (FWA) mulai diterapkan perlahan sebagai sistem kerja. Ia diposisikan sebagai respons atas perubahan digital yang menuntut kecepatan, keterbukaan, dan efisiensi. Pola kerja tidak lagi terikat secara ketat pada ruang dan waktu. Kantor bukan lagi satu-satunya locus kerja, dan jam kerja […]

  • Membangun Dunia Baru: Prospek Dunia Pasca-Amerika di Tengah Kebangkitan China

    Membangun Dunia Baru: Prospek Dunia Pasca-Amerika di Tengah Kebangkitan China

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Suryadi R
    • visibility 354
    • 0Komentar

    Dunia di abad ke-21 bergerak kian cepat daripada kemampuan manusia untuk merenungkannya. Inovasi teknologi, kecerdasan buatan, dan konektivitas global menciptakan kesan bahwa umat manusia telah melampaui batas-batas lama sejarah. Tapi di balik kemajuan itu, dunia justru menampakkan kerapuhannya dengan telanjang bulat bahwa perang kembali menjadi bahasa politik, krisis kemanusiaan diperlakukan sebagai gangguan statistik, dan lembaga […]

  • Presiden Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional, Bahlil Tegaskan Babak Baru Kedaulatan Energi

    Presiden Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional, Bahlil Tegaskan Babak Baru Kedaulatan Energi

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 255
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, Rabu (28/1/2026), di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru dalam pengelolaan energi nasional yang lebih terarah, berdaulat, dan berkelanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menegaskan […]

expand_less