Gusdurian Makassar Matangkan Konsep Advokasi Penyelesaian Krisis Air di Buloa

nulondalo.com, Makassar– Sejumlah penggerak inti komunitas Gusdurian Makassar menggelar rapat terbatas di Kompleks Perumahan Permata Sudiang. Pertemuan tersebut digelar untuk menyikapi krisis air bersih yang sudah menahun di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

“Pertemuan hari ini berupaya merumuskan kerja-kerja advokasi, dengan terlebih dahulu membuat perencanaan,” ujar Ahmad Fatin Ilfi, fasilitator pertemuan. Sabtu, 7 Maret 2026.

Rapat yang berlangsung selama dua hari tersebut, para penggerak Gusdurian tidak hanya memantapkan konsep rencana pendampingan, tetapi juga menindaklanjuti program Sekolah Jagat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Seknas Gusdurian di berbagai daerah, termasuk Makassar.

“Kelurahan Buloa, sebelumnya merupakan tempat belajar terkait masalah krisis air di wilayah Makassar saat sekolah Jagat berlangsung,” ujar Megawati, Fasilitator Sekolah Jagat.

Krisis air di Buloa sendiri bukan hal baru. Altriara Pramana Putra Basri, Koordinator Divisi Advokasi Lembaga Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel, yang hadir sebagai pembicara, menegaskan bahwa warga Buloa sudah hampir dua dekade kesulitan mendapatkan air bersih.

Menurutnya, ada tiga sumber air yang digunakan warga Buloa selama ini, yaitu sumur bor, PDAM, dan air hujan. Namun, 210 kepala keluarga harus berbagi satu sumur bor, sehingga antrean panjang tak terhindarkan.

“Penghasilan mereka tidak menentu, ada buruh, pekerja harian, tukang becak, dan lainnya. Sementara untuk mendapatkan air bersih, warga harus mengeluarkan Rp. 300 ribu per bulan,” ungkap Altriara.

Dampak sosial dari krisis ini juga dirasakan anak-anak dan perempuan. Anak-anak yang seharusnya belajar, terpaksa menghabiskan waktu mengangkut air. Perempuan pun mengalami masalah kesehatan reproduksi akibat kualitas air yang buruk, terutama saat musim hujan dan kemarau.

“Di momen tertentu, masyarakat Buloa kadang menjadi komoditas politik. Saat musim pencalegan, ada mobil tangki air datang lengkap dengan spanduk caleg,” tambahnya.

Upaya warga untuk mencari solusi sebenarnya sudah dilakukan. Mereka pernah beraudiensi dengan Ombudsman, pemerintah kota, PDAM, hingga Komisi B DPRD Makassar. Namun, hingga kini belum ada hasil nyata.

“Salah satu kendala adalah masalah alas hak lahan, yang membuat pipa PDAM tidak bisa masuk ke wilayah Buloa,” ujar pria yang akrab disapa Putra ini.