Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ketua TMI Gorontalo Rian Uno Soroti Dampak Investasi: Perusahaan Harus Evaluasi Diri dan Jangan Rugikan Petani

  • account_circle Redaksi Nulondalo
  • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
  • visibility 24
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Gorontalo, Rian Uno, menyampaikan pernyataan tegas terkait dampak investasi sejumlah perusahaan besar di wilayah Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, polemik seputar investasi tersebut telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan hingga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) di tingkat daerah.

“Pansus pertambangan dan pansus sawit telah dibentuk untuk menyikapi persoalan ini. Namun, meski sudah ada pansus-pansus tersebut, sepertinya perusahaan-perusahaan belum mampu mengevaluasi internal mereka masing-masing terkait apa saja yang perlu diperbaiki,” ujar Rian.

Ia menegaskan bahwa kehadiran investasi harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.

“Tidak ada yang menolak investasi, selama investasi itu benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya para petani. Tapi jika kehadiran investasi justru merugikan petani, maka kami siap berdiri bersama mereka,” tegasnya.

Rian juga menyoroti dugaan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terhadap kualitas aliran air yang digunakan oleh petani akibat aktivitas perusahaan di wilayah hutan Pohuwato.

“Saya tegaskan kepada seluruh perusahaan yang berinvestasi, agar lebih memperhatikan pengelolaan limbah dari pemanfaatan kawasan hutan, terutama yang berdampak pada aliran air yang digunakan petani,” tambahnya.

Di sisi lain, petani sawit di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo saat ini masih dilanda permasalahan terkait pembagian hasil kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

“Ini menandakan bahwa banyak perusahaan belum mematuhi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian hasil sebesar 20 persen untuk petani,” jelas Rian.

Sebagai langkah konkret, Rian menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengajukan permintaan resmi kepada kementerian terkait untuk memperoleh salinan dokumen perizinan seluruh perusahaan yang beroperasi di Pohuwato.

Ia juga menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.

“Dengan dukungan dari Tani Merdeka Indonesia di tingkat pusat, kami akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius,” ujarnya.

Tani Merdeka Indonesia adalah organisasi nasional yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional. TMI dikenal sebagai “mata dan telinga” Presiden Republik Indonesia, Purn. Jenderal Prabowo Subianto, dalam mengawal kebijakan pertanian dan ketahanan pangan di seluruh pelosok negeri.

  • Penulis: Redaksi Nulondalo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lailatulqadar: Mengapa Harus Malam?

    Lailatulqadar: Mengapa Harus Malam?

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Hari, bulan dan tahun merupakan siklus hidup manusia yang diukur menurut satuan waktu dengan berdasarkan peredaran bumi, bulan dan matahari. Siklus hari manusia terbagi dalam dua babakan, yaitu malam dan siang. Dalam penciptaan keduanya, begitu sangat istimewa sehingga Allah mengulang-ulang penciptaan malam dan siang sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berpikir (QS. 3:190, 11:3, 16:12, 23:80, […]

  • Aktivis Gorontalo Bongkar Dugaan Aleg Pohuwato Terlibat Tambang Ilegal

    Aktivis Gorontalo Bongkar Dugaan Aleg Pohuwato Terlibat Tambang Ilegal

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Polemik dugaan keterlibatan anggota DPRD Pohuwato, Yusuf Lawani, dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari aktivis muda Gorontalo, Kevin Lapendos, yang menegaskan telah mengantongi bukti kuat atas dugaan tersebut. Sejak Juli 2025, Kevin bersama jaringan advokasinya melakukan penelusuran terkait aleg dari Fraksi Nasdem itu. Hasilnya, ia mengklaim menemukan […]

  • PBNU, Kisruh Digital, dan Kerentanan dari Sikap Terlalu Akomodatif

    PBNU, Kisruh Digital, dan Kerentanan dari Sikap Terlalu Akomodatif

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle Pepy al-Bayqunie
    • visibility 148
    • 0Komentar

    (Penulis Jamaah GUSDURian, tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah) Kisruh di PBNU bukan hal mengejutkan. NU sejak dulu hidup dengan perdebatan. Organisasi sebesar ini wajar kalau penuh pandangan, ego, dan aspirasi. Tapi kisruh kali ini berbeda: ia terjadi di era digital—era ketika gesekan kecil langsung berubah jadi tontonan nasional sebelum ada kesempatan […]

  • Lawan Perampasan Lahan, Warga Maba Sangaji Hadang Alat Berat Industri Tambang PT Position

    Lawan Perampasan Lahan, Warga Maba Sangaji Hadang Alat Berat Industri Tambang PT Position

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Sejumlah warga Desa Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara, yang juga merupakan pemilik sah lahan adat, melakukan aksi boikot terhadap aktivitas penambangan oleh PT Position pada 18 April 2025. Aksi ini dilakukan warga dengan mendatangi langsung lokasi penambangan di hutan adat Maba Sangaji sebagai bentuk perlawanan atas penyerobotan dan penggusuran lahan yang dinilai dilakukan secara […]

  • Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Pangan dan Energi Nasional

    Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Pangan dan Energi Nasional

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan Misi lima tahun pembangunan dalam masa pemerintahannya yang dikenal dengan Asta Cita. Berlandaskan pada Prinsip Ekonomi Pancasila, Asta Cita menempatkan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilar utama pembangunan berlandaskan religiositas kehidupan berbangsa dan persatuan nasional yang kuat. Cita kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong […]

  • Gusnar Optimistis, Meski Masyarakat Belum Paham, Pidana Kerja Sosial Tetap Jalan

    Gusnar Optimistis, Meski Masyarakat Belum Paham, Pidana Kerja Sosial Tetap Jalan

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 38
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Pidana Kerja Sosial yang direncanakan mulai diberlakukan pada tahun 2026, meski ia menyadari masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum baru ini. Dukungan tersebut disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan Jamkrindo di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin (22/12/2025). […]

expand_less