Koalisi Desak Presiden Hentikan Proyek Jalan 135 Km di Merauke, Diduga Langgar AMDAL dan HAM
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
- visibility 429
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdana di Kabupaten Merauke, Ahad, 3 November 2024. Ia didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lumbung pangan alias proyek food estate. Dok. Humas Kementerian Pertanian.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Tindakan tersebut berpotensi memicu konflik agraria dan bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai pelindung rakyat, termasuk masyarakat adat,” lanjut pernyataan itu.
Atas dasar itu, koalisi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian sementara proyek hingga ada putusan PTUN Jayapura, penarikan aparat TNI dari lokasi proyek, serta perlindungan terhadap tanah dan hutan adat Papua.
Koalisi juga meminta Bupati Merauke mencabut surat keputusan kelayakan lingkungan yang dinilai bermasalah, serta mendesak Komnas HAM untuk memastikan perlindungan hak masyarakat adat dalam proyek tersebut.
Koalisi menegaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dan hak masyarakat adat tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas di Papua
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar