Panas Bumi vs Panas Hati

Di negeri +62 ini, kadang yang panas bukan cuma bumi, tapi juga hati rakyat. Apalagi kalau yang panas itu proyek panas bumi, lalu terdengar kabar bahwa yang mengelola adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Waduh. Ini bukan sekadar energi terbarukan, ini energi perdebatan.

Sebagai bangsa yang sejak dulu tegas mendukung Palestina, kita ini unik. Secara diplomatik tidak punya hubungan dengan Israel, tapi dunia bisnis global itu seperti warung kopi 24 jam: semua orang bisa nongkrong, asal punya modal. Nah, di sinilah mulai muncul kegelisahan kolektif. Rakyat bertanya, “Lho, ini bagaimana ceritanya? Kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi kok ada izin usaha?”

Kalau Gus Dur masih ada, mungkin beliau akan bilang, “Ini bukan soal panas bumi, ini soal bumi yang kepanasan karena kita kurang komunikasi.” Humor beliau selalu sederhana tapi kena. Karena dalam politik, yang paling mahal itu bukan investasi, melainkan kepercayaan.

Sebagai ekonom yang kebetulan lahir dari rahim tradisi Nahdlatul Ulama, saya melihat persoalan ini bukan sekadar hitung-hitungan dolar dan megawatt. Ini soal rasa. Dalam kultur NU, rasa itu penting. Orang bisa salah hitung, tapi jangan sampai salah rasa.

Secara teknis, energi panas bumi itu baik. Ramah lingkungan. Mendukung agenda ekonomi hijau Presiden Prabowo. Kita memang butuh transisi energi. Tidak mungkin selamanya mengandalkan batu bara sambil berharap langit tetap biru. Tapi begini, kalau proyeknya membuat sebagian rakyat merasa “kok agak aneh ya?”, maka tugas pemerintah adalah menjelaskan, bukan sekadar menjalankan.

Rakyat Indonesia ini cerdas. Kadang saking cerdasnya, sebelum dijelaskan sudah menyimpulkan duluan. Maka kalau tidak ada transparansi, imajinasi publik bisa lebih liar dari sumur geotermal.

Isu Palestina bagi masyarakat Indonesia bukan isu luar negeri biasa. Ini sudah seperti urusan keluarga jauh yang selalu kita doakan tiap khutbah Jumat. Maka ketika ada kabar perusahaan yang punya afiliasi Israel masuk mengelola proyek strategis, reaksi emosional itu bisa dimaklumi.

Pertanyaannya, apakah ini otomatis salah? Belum tentu. Dunia bisnis itu ruwet. Saham bisa dimiliki lintas negara. Perusahaan bisa beroperasi independen dari politik negaranya. Tapi dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat daripada struktur kepemilikan.

Nah, di sinilah tantangan Presiden Prabowo. Beliau dikenal tegas mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Komitmen itu sudah jelas. Tapi rakyat juga ingin melihat konsistensi dalam kebijakan ekonomi. Jangan sampai yang hijau di sektor energi malah bikin wajah rakyat memerah karena bingung.

Dalam tradisi NU, ada prinsip tawazun (keseimbangan). Politik boleh jalan, ekonomi boleh tumbuh, tapi jangan sampai akal sehat dan rasa keadilan tertinggal. Energi hijau itu penting, tapi legitimasi sosial lebih penting lagi. Kalau proyek berjalan tapi rakyat tidak nyaman, itu seperti makan sate tanpa sambal: technically bisa dimakan, tapi ada yang kurang.

Stabilitas politik juga bukan cuma soal tidak ada demo. Stabilitas itu soal kepercayaan. Kalau rakyat merasa diajak bicara, dijelaskan secara jujur, biasanya masalah bisa selesai. Tapi kalau rakyat merasa hanya jadi penonton, maka panas bumi bisa berubah jadi panas opini.

Sebagai ekonom, saya melihat ini sebagai ujian kedewasaan kebijakan publik kita. Apakah kita mampu menjelaskan secara terbuka struktur kepemilikan perusahaan, mekanisme kerja sama, dan batas-batas relasi politiknya? Kalau memang tidak ada hubungan langsung dengan negara Israel, katakan secara terang. Kalau ada keterkaitan, jelaskan juga secara jujur. Kejujuran itu lebih menenangkan daripada klarifikasi setengah-setengah.

Indonesia selama ini dikenal konsisten dalam diplomasi kemanusiaan. Itu modal besar. Jangan sampai modal moral itu tergerus hanya karena kurang komunikasi. Kita ini bangsa yang mudah memaafkan, asal merasa dihargai.

Humor ala Gus Dur selalu mengajarkan bahwa bangsa ini jangan terlalu tegang. Tapi bukan berarti tidak serius. Kita bisa tertawa sambil tetap kritis. Kita bisa mendukung energi hijau sambil tetap menjaga solidaritas terhadap Palestina.

Jangan sampai nanti rakyat berkata, “Kita dukung Palestina di mimbar, tapi bingung di meteran listrik.” Itu bisa jadi bahan stand-up comedy nasional.

Saya percaya Presiden Prabowo punya niat baik membangun ekonomi hijau dan memperkuat ketahanan energi nasional. Itu visi yang strategis. Namun visi besar perlu komunikasi besar pula. Jangan biarkan panas bumi menguapkan kepercayaan rakyat.

Karena dalam negara demokrasi, yang paling berbahaya bukan energi fosil atau energi nuklir, melainkan energi kecurigaan. Kalau itu meledak, tidak ada teknologi yang bisa meredamnya.

Maka mari kita jaga keseimbangan. Energi hijau tetap jalan, solidaritas kemanusiaan tetap tegak, dan kepercayaan publik tetap utuh. Kalau semua bisa diseimbangkan, insyaAllah yang panas hanya bumi, bukan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.

Penulis : Dosen/Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia