Transmigrasi Patriot Didatangkan dari Jawa: Pengakuan Gagalnya Pendidikan di Mamuju?

Program Transmigrasi Patriot yang digagas Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara dengan mengirim mahasiswa dari tujuh kampus elite seperti UI, UGM, ITB, IPB, ITS, Unpad, dan Undip ke Mamuju, secara sekilas tampak progresif. Narasi yang dibangun adalah kolaborasi, sinergi, dan pembangunan ekonomi inklusif. Namun, jika dibaca secara lebih jernih dan struktural, kebijakan ini menyimpan persoalan serius, Negara secara implisit mengamini asumsi bahwa Mamuju tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi motor penggerak ekonominya sendiri.

Program ini bukan sekedar pengabdian. Mahasiswa-mahasiswa dari kampus elite tersebut secara eksplisit disebut akan menjadi “motor penggerak” ekosistem ekonomi baru di Mamuju. Pertanyaannya sederhana: mengapa motor itu harus didatangkan dari Jawa? Mengapa bukan mahasiswa dan kampus yang telah lama berdiri di Sulawesi Barat yang diposisikan sebagai penggerak utama?

Di titik inilah kebijakan ini problematik. Ia bukan hanya soal kolaborasi akademik, tetapi soal representasi kapasitas dan legitimasi pengetahuan. Ketika negara mendatangkan mahasiswa dari kampus-kampus elite untuk membangun daerah, pesan yang terbaca jelas: kualitas SDM lokal dianggap belum memadai. Ini adalah bentuk inferiorisasi struktural terhadap potensi mahasiswa daerah.

Lebih jauh, kebijakan ini secara tidak langsung adalah pengakuan atas kegagalan pemerintah daerah dan kampus-kampus di Mamuju. Jika memang mahasiswa dari luar harus didatangkan untuk menggerakkan sektor pertambangan, pertanian, dan perkebunan, maka apa fungsi universitas lokal selama ini? Apakah selama ini tidak ada upaya serius membangun kompetensi di bidang yang sama? Atau memang pemerintah daerah tidak pernah menjadikan kampus lokal sebagai mitra strategis pembangunan?

Ironisnya, proyek ini berisiko mereproduksi pola pembangunan kolonialistik gaya baru: pusat sebagai sumber pengetahuan dan daerah sebagai laboratorium eksperimen. Mahasiswa dari kampus elite akan datang membawa legitimasi akademik, mengelola potensi lokal, lalu kembali ke pusat dengan pengalaman dan jaringan yang lebih kuat. Sementara itu, mahasiswa lokal tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Dalam perspektif teori pembangunan, ini adalah bentuk developmentalisme sentralistik yang mengandaikan bahwa transformasi daerah harus dipicu oleh aktor eksternal yang dianggap lebih unggul. Padahal, pembangunan berkelanjutan justru mensyaratkan penguatan kapasitas lokal (local capacity building), bukan substitusi oleh aktor luar. Tanpa transfer otoritas dan investasi serius pada institusi pendidikan lokal, program semacam ini hanya akan menghasilkan ketergantungan baru.

Argumentasi bahwa mahasiswa elite akan “bersinergi” dengan potensi daerah terdengar ideal. Namun dalam praktik, relasi antara aktor eksternal dan masyarakat lokal sering kali tidak setara. Yang satu datang dengan label “kampus top Indonesia”, yang lain ditempatkan sebagai objek pembinaan. Relasi ini sejak awal sudah timpang secara simbolik. Jika pemerintah sungguh ingin membangun Mamuju, maka yang harus diperkuat adalah kampus-kampus lokal: peningkatan anggaran riset, kolaborasi industri berbasis wilayah, serta penguatan kurikulum kontekstual untuk menguasai sektor strategis bukan dengan mendatangkan motor penggerak dari luar, seolah-olah mesin lokal tidak pernah ada.

Pemerintah daerah dan pimpinan kampus di Mamuju seharusnya tidak menyambut kebijakan ini dengan euforia. Mereka seharusnya merasa tersinggung. Sebab, secara implisit kebijakan ini menyatakan bahwa mereka belum mampu mencetak SDM yang layak menjadi penggerak ekonomi daerahnya sendiri. Jika tidak ada refleksi serius, maka sikap diam justru menjadi legitimasi atas asumsi tersebut.

Kita perlu jujur, jika mahasiswa dari Jawa harus didatangkan untuk membangun Mamuju, maka ada kegagalan sistemik dalam tata kelola pendidikan dan pembangunan daerah. Dan kegagalan itu bukan hanya milik kampus lokal, tetapi juga milik pemerintah pusat yang selama ini tidak memberikan dukungan struktural yang memadai.

Pembangunan yang bermartabat bukanlah pembangunan yang mendatangkan penyelamat dari luar, melainkan pembangunan yang memampukan masyarakatnya sendiri berdiri sejajar. Mamuju tidak kekurangan potensi, yang kurang adalah keberanian negara untuk menginvestasikan kepercayaan pada SDM lokal. Jika tidak, maka Transmigrasi Patriot hanya akan menjadi wajah baru dari sentralisme lama: pusat berpikir, daerah mengikuti. Selama pola ini terus direproduksi, daerah seperti Mamuju akan selalu diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan subjeknya.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah program ini akan berjalan, tetapi apakah ia akan benar-benar memandirikan Mamuju atau justru mempertegas stigma bahwa tanpa intervensi kampus elite Jawa, daerah tidak mampu bergerak. Jika yang kedua yang terjadi, maka kebijakan ini bukan solusi, melainkan pengakuan terbuka atas kegagalan negara membangun kapasitas daerahnya sendiri.

Penulis : Wakil Ketua Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sulawesi Barat Yogyakarta