Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Seruan Moral Warga NU: Kembalikan Nahdlatul Ulama kepada Jamaah demi Kemaslahatan Bangsa dan Kelestarian Alam

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 22 Des 2025
  • visibility 203
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Musyawarah Besar Warga Nahdaltul Ulama  bertajuk “Mengembalikan NU kepada Jamaah demi Kemaslahatan Bangsa dan Kelestarian Alam” lahir Suruan Moral Nahdlatul Ulama yang digelar di kediaman KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ciganjur, Jakarta Selatan, Ahad (21/12/2025).

Musyawarah tersebut dihadiri oleh warga, jamaah, serta para muhibbin Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah sebagai ikhtiar kolektif untuk menjaga khidmah jam’iyyah agar tetap berpijak pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah serta kemaslahatan umat, bangsa, dan kelestarian alam.

Dalam pernyataan sikapnya, warga NU menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah mengemban amanah besar untuk menjaga ajaran Islam yang moderat, merawat persatuan, memberdayakan umat, memuliakan martabat manusia, serta menghadirkan keberpihakan nyata kepada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Warga NU menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang berkembang di PBNU akhir-akhir ini, yang dinilai telah menyerap energi organisasi dan berpotensi mengalihkan NU dari khidmah utamanya. Padahal, NU memiliki tanggung jawab besar dalam bidang pendidikan, sosial, penguatan Aswaja an-Nahdliyah, pengembangan sumber daya manusia unggul, kemandirian organisasi, serta konsolidasi jam’iyyah melalui mekanisme musyawarah.

Sejalan dengan itu, Musyawarah Besar Warga NU menyatakan dukungan kepada para masyâyikh dan syaikhât, baik di jajaran Mustasyar PBNU maupun di pesantren, khususnya hasil Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh NU di Lirboyo. Dukungan tersebut diarahkan pada upaya resolusi konflik, pemulihan keteduhan jam’iyyah, serta pengembalian NU kepada jamaah sebagai fondasi kemaslahatan bangsa dan kelestarian alam.

Demi mencegah mafsadat yang lebih besar dan menjaga keutuhan organisasi, warga NU mendorong percepatan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dengan landasan hukum yang kuat dan disepakati bersama. Apabila hal tersebut belum dapat terwujud, mereka menyerukan pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) sesuai dengan AD/ART NU, agar seluruh persoalan jam’iyyah dapat dibahas secara musyawarah, transparan, dan bertanggung jawab.

Musyawarah Besar ini juga menegaskan pentingnya menghadirkan kepemimpinan NU yang berintegritas, berakhlakul karimah, bebas dari konflik kepentingan, serta mampu merawat persatuan dan kemandirian jam’iyyah. Penetapan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU diharapkan kembali pada kearifan para masyâyikh secara partisipatoris, berjenjang, serta bersih dari politik uang dan intervensi pihak luar.

Dalam isu lingkungan dan kebangsaan, warga NU menegaskan kembali komitmen NU terhadap prinsip fiqh al-bi’ah dan keberpihakan kepada kaum mustadl’afin. Mereka menyerukan agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU dikembalikan kepada negara, sejalan dengan hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015, serta mendorong PBNU untuk lebih responsif dalam menyikapi persoalan ekologis dan kerakyatan.

Di akhir pernyataan, Musyawarah Besar Warga NU mengajak seluruh struktur NU, dari PWNU, PCNU, MWCNU hingga ranting, untuk tetap menjaga ukhuwwah nahdliyyah, merawat kesantunan, dan tidak larut dalam ketegangan elite. Ketenteraman jamaah di akar rumput ditegaskan sebagai benteng utama keutuhan NU dan fondasi peradaban Islam rahmatan lil ‘alamin.

Seruan moral ini ditutup dengan doa agar para pemimpin dan seluruh warga NU senantiasa diberi kelapangan hati untuk memilih jalan kemaslahatan, keadaban, dan persatuan jam’iyyah.

  • Penulis: Redaksi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hilal Belum Terlihat Saat Magrib, Mengapa Ramadan 2026 Berpotensi Beda Hari?

    Hilal Belum Terlihat Saat Magrib, Mengapa Ramadan 2026 Berpotensi Beda Hari?

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Fajrullah
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Menjelang Ramadan 1447 Hijriah (2026 Masehi), umat Islam di Indonesia berpotensi kembali dihadapkan pada perbedaan penetapan awal puasa. Kali ini, pemicunya adalah fenomena astronomis unik: Sang Bulan Baru (Hilal) sejatinya belum lahir saat tanggal 29 Syakban 1447 H. Penentuan awal Ramadan akan berpusat pada Selasa, 17 Februari 2026 (29 Syakban). Kunci perdebatan ada pada waktu […]

  • Manifesto Tarbiyah di Zaman Kacau

    Manifesto Tarbiyah di Zaman Kacau

    • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
    • account_circle Almunauwar Bin Rusli
    • visibility 615
    • 0Komentar

    Tulisan ini muncul dari proses perenungan panjang di Kediri. Kedatangan saya di Kediri bukan hanya sekadar lompatan geografis, melainkan sebuah proses penguatan ideologis. Di tanah ini, Munawar Musso terlahir ke dunia, Jenderal Soedirman memimpin pasukan gerilya dan Tan Malaka berpulang kepada Tuhannya. Dari mereka bertiga, saya  belajar bagaimana cara manusia melawan marabahaya. Marabahaya memang selalu […]

  • Ketua JALAN: Jangan Reduksi Tugas Negara dengan Label “Jenderal Baliho”

    Ketua JALAN: Jangan Reduksi Tugas Negara dengan Label “Jenderal Baliho”

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Risman Lutfi
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Nulondalo.com – Ketua Jaringan Aktivis Lintas Agama Nusantara (JALAN), Panji Sukma Nugraha, menilai penyebutan “jenderal baliho” kepada Jenderal TNI (Purn), Dudung Abdurachman merupakan narasi yang tidak proporsional karena mengabaikan konteks sejarah dan tanggung jawab institusional negara. Panji mengatakan, polemik tersebut harus dibaca secara utuh. Menurutnya, ketika Dudung Abdurachman menjabat sebagai Pangdam Jaya, langkah penertiban baliho […]

  • Komunitas Barber Gorontalo Menggelar Cukur Rambut, Jalan Kepedulian untuk Korban Bencana Aceh dan Sumatera Play Button photo_camera 4

    Komunitas Barber Gorontalo Menggelar Cukur Rambut, Jalan Kepedulian untuk Korban Bencana Aceh dan Sumatera

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 238
    • 0Komentar

    nulondalo.com — Di tengah hiruk pikuk aktivitas kota, kepedulian sosial kembali menemukan jalannya melalui aksi sederhana namun penuh makna. Komunitas Barber Gorontalo menunjukkan empati dan solidaritas mereka dengan menggelar kegiatan Barber Amal Peduli Bencana Aceh dan Sumatera, Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di area parkiran Toko Aisyah Mart, Kota Gorontalo, dan mendapat sambutan […]

  • Relasi Sunni dan Syiah Dibedah: Diskusi Buku M. Quraish Shihab Hadirkan Perspektif Baru

    Relasi Sunni dan Syiah Dibedah: Diskusi Buku M. Quraish Shihab Hadirkan Perspektif Baru

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 399
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Gorontalo – Kelompok kajian keislaman dalam rangka Seri Kajian Islam Progresif menggelar Tadarus Buku pada Senin malam, 16 Maret 2026, dengan membahas karya M. Quraish Shihab berjudul “Sunnah–Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?”. Kegiatan ini mengangkat tema “Membongkar Narasi Salah Paham: Sunni–Syiah dan Politik Global” dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang untuk membedah relasi […]

  • Mekanisme Pengangkatan Kapolri Digugat ke MK, Pemohon Soroti Ketiadaan Batas Masa Jabatan

    Mekanisme Pengangkatan Kapolri Digugat ke MK, Pemohon Soroti Ketiadaan Batas Masa Jabatan

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 211
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Konstitusionalitas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, permohonan diajukan oleh seorang warga negara sekaligus mahasiswa, Tri Prasetio Putra Mumpuni. Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 77/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Senin (2/3/2026), Pemohon […]

expand_less