Breaking News
light_mode
Trending Tags

PAD Maros 2025 Pecah Rekor, Tembus Rp329,5 Miliar

  • account_circle Sakti
  • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
  • visibility 97
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.com, MAROS — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros sepanjang tahun 2025 mencatatkan capaian gemilang. Total PAD yang berhasil dihimpun mencapai Rp329.562.919.533, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp283.056.990.320.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Muh Ferdiansyah, menyebut capaian tersebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan PAD Kabupaten Maros, sekaligus melampaui raihan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bapenda bersama OPD pengelola retribusi serta dukungan para stakeholder,” ujar Ferdiansyah.

Pajak Daerah Dominan, Banyak Sektor Lampaui Target

Pada sektor pajak daerah, Bapenda Maros mencatat realisasi sebesar Rp215.529.020.781, meningkat dari tahun 2024 yang berada di angka Rp187.455.321.884. Hampir seluruh jenis pajak menunjukkan tren positif, bahkan sejumlah sektor berhasil melampaui target 100 persen.

Beberapa sektor pajak yang mengalami peningkatan signifikan antara lain:

Pajak Restoran naik dari Rp22,9 miliar menjadi Rp24,23 miliar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat dari Rp37,66 miliar menjadi Rp39,82 miliar
Pajak Tenaga Listrik naik menjadi Rp38,28 miliar
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meningkat menjadi Rp11,62 miliar
Pajak Hiburan naik menjadi Rp1,40 miliar

Sementara itu, sektor Pajak Parkir mengalami penurunan dari Rp5,72 miliar menjadi Rp4,52 miliar akibat perubahan tarif pemungutan pasca penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), dari 30 persen menjadi 10 persen.

BPHTB Turun karena Kebijakan Rumah MBR

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat sebesar Rp43,51 miliar, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp65,87 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan SKB 3 Menteri terkait percepatan Program Tiga Juta Rumah, yang menggratiskan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sepanjang 2025, tercatat 3.970 dokumen BPHTB gratis MBR, yang berdampak pada hilangnya potensi pendapatan daerah sebesar Rp18,45 miliar.

PBJT Penyumbang Terbesar PAD
Dari keseluruhan penerimaan pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp71,57 miliar, disusul BPHTB sebesar Rp43,51 miliar, dan PBB sebesar Rp39,82 miliar.

Retribusi Daerah Ikut Menguat Selain pajak, sektor retribusi daerah yang dikelola OPD juga menunjukkan kinerja positif.

Kontribusi terbesar datang dari:

RSUD Dr. La Palaloi sebesar Rp71,52 miliar Dinas Kesehatan sebesar Rp27,08 miliar Dinas PUPR yang meningkat signifikan menjadi Rp7,76 miliar
Meski demikian, beberapa OPD seperti Dinas Pertanian serta Dinas Pariwisata mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Target PAD 2026 dan Strategi Bapenda
Memasuki tahun 2026, Bapenda Kabupaten Maros menargetkan PAD dari sektor pajak daerah sebesar Rp243.175.000.000. Untuk mencapai target tersebut, Bapenda mengandalkan sinergi dengan aparat penegak hukum, optimalisasi peran media, serta kebijakan pemutihan atau penghapusan denda pajak daerah.

“Kendala utama wajib pajak adalah akumulasi denda yang menumpuk. Dengan kebijakan pemutihan, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya,” jelas Ferdiansyah.

Selain itu, Bapenda Maros terus mendorong pendataan wajib pajak baru, digitalisasi pembayaran pajak, serta peningkatan pengawasan demi menjaga tren positif PAD di masa mendatang.

  • Penulis: Sakti

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siapa Mengototkan Tambang Ormas? Yeni Wahid Sebut Peran Menteri

    Siapa Mengototkan Tambang Ormas? Yeni Wahid Sebut Peran Menteri

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Polemik izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan kembali memanas. Kali ini datang dari pernyataan terbuka Zanuba Arifah Chafso Wahid atau Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Di hadapan ribuan jamaah Haul Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Yeni mengungkap adanya peran seorang menteri yang disebut paling ngotot mendorong pemberian konsesi […]

  • Menata Langkah Baru; Visi Inklusif GUSDURian Makassar

    Menata Langkah Baru; Visi Inklusif GUSDURian Makassar

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Di tengah sejuknya udara pegunungan Malino, para penggerak Komunitas GUSDURian (KGD) Makassar berkumpul dalam sebuah pertemuan bernama komunitas meting yang berlangsung pada 2-4 Mei 2025. Villa Vinus Malino dua yang menjadi tempat pertemuan itu seolah menjadi saksi bisu lahirnya sebuah visi baru yang lebih inklusif dan menjanjikan bagi keberlanjutan komunitas. Visi tersebut berbunyi, “GUSDURian Makassar […]

  • Pacaran Anak di Bawah Umur dan Bawa Kabur Kini Bisa Dipenjara, Ini Aturan KUHP Baru

    Pacaran Anak di Bawah Umur dan Bawa Kabur Kini Bisa Dipenjara, Ini Aturan KUHP Baru

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 229
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Praktik pacaran anak di bawah umur yang berujung pada tindakan membawa pergi tanpa restu orang tua kini berisiko pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapus pelanggaran hukum atas hak pengasuhan orang tua yang sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku penuh […]

  • Paradigma yang Berkembang: Menempatkan “Mahkota Ilmu” sebagai Proses Dialektis-Epistemologis

    Paradigma yang Berkembang: Menempatkan “Mahkota Ilmu” sebagai Proses Dialektis-Epistemologis

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Donald Qomaidiasyah Tungkagi
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Pengantar Tulisan ini merupakan respon atas kritik Tarmizi Abbas terhadap sanggahan saya sebelumnya. Ia menulis sangat baik, “Tak Ada Yang Integratif Dari ‘Epistemologi Integratif’ dalam Paradigma Makuta Ilmu: Itu Kesesatannya” (10 Januari 2026) di nulondalo.com. Saya tetap mengapresiasi, serta belajar banyak hal dari kritik tersebut. Sebelumnya, diskursus melalui beberapa tulisan dengan Tarmizi Abbas, dipantik dari […]

  • Menjemput Hari Raya Idul Fitri, FPPMB dan Pemdes Bobawa Gelar Bukber Dengan Masyarakat 

    Menjemput Hari Raya Idul Fitri, FPPMB dan Pemdes Bobawa Gelar Bukber Dengan Masyarakat 

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Bobawa (FPPMB) menggelar agenda buka puasa bersama di Masjid Al-Fajri, Desa Bobawa, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Jum’at, 28 Maret 2025. Acara ini melibatkan masyarakat, badan syara, serta pemerintah desa dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antarwarga. Kepala Desa Bobawa, Ludin Halek, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang berbuka bersama, […]

  • Rencana Industri Panas Bumi di Halmahera Barat, Ketua SEMA-HABAR : Saya Menyarankan Pemda dan DPRD Untuk Mengkaji Ulang

    Rencana Industri Panas Bumi di Halmahera Barat, Ketua SEMA-HABAR : Saya Menyarankan Pemda dan DPRD Untuk Mengkaji Ulang

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Nulondalo – Riwan Basir, Ketua Umum Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMA-HABAR) menyampaikan pandangannya soal rencana masuknya industri panas bumi di kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Ia menilai, meskipun industri ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. “Saat ini, Halmahera Barat mengalami tekanan ekonomi dengan pendapatan APBD yang […]

expand_less