Wajar Tapi Palsu
- account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- visibility 514
- print Cetak
Ekonom UNUSIA Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak , Foto : Istimewah
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gus Dur pernah bilang, “Yang lebih lucu dari politik adalah orang yang menganggap politik itu serius.” Dalam konteks audit negara, barangkali yang lebih lucu dari korupsi adalah keyakinan bahwa WTP berarti pemerintah sudah beres.
WTP itu sebenarnya sederhana: laporan keuangan tidak melanggar SAP. Titik. Tapi di negeri ini, WTP diperlakukan seperti air zam-zam—disiramkan ke mana-mana agar tampak suci. Padahal, kata Gus Dur, “Yang penting itu bukan tampaknya, tapi isinya.”
Mari kita jujur sambil tertawa pahit. Pemerintah dapat WTP, lalu korupsi jalan terus. DPR dapat WTP lewat laporan negara, tapi anggotanya ada yang ketahuan main anggaran. DPRD dapat WTP versi daerah, tapi sebagian wakil rakyatnya lebih rajin wakil proyek. Ini seperti orang shalatnya rajin, tapi tetangganya tetap kelaparan.
Puncak absurditasnya adalah ketika auditor ikut disuap. Anggota BPK terseret kasus jual beli opini audit. Ini sudah level humor Gus Dur kelas berat: yang menilai kewajaran justru tidak wajar. Kalau begini, jangan-jangan nanti muncul slogan baru: “WTP—Wajar Tapi Palsu.”
Masalahnya bukan pada akuntansinya, tapi pada cara berpikir kita tentang akuntabilitas. Kita terlalu bangga pada angka, tapi lupa pada makna. Terlalu fokus pada neraca, lupa pada nurani. Gus Dur mungkin akan berkata, “Kalau laporan keuangan rapi tapi rakyat sengsara, itu bukan salah akuntansi—itu salah akhlak.”
Karena itu, BPK harus berani berubah. Audit kinerja harus lebih galak daripada audit laporan. Ukur dampak, bukan cuma dokumen. Tanya: apakah anggaran ini bikin rakyat tersenyum, atau cuma bikin pejabat tenang?
Dan terakhir, BPK harus dijauhkan dari politik praktis. Gus Dur pernah mengingatkan, “Kekuasaan itu cenderung korup, tapi audit yang dekat kekuasaan cenderung ikut lupa diri.” Maka auditor negara harus lebih mirip badut jujur di istana: boleh ditertawakan penguasa, asal rakyat tidak ditipu.
Sebab pada akhirnya, negara ini tidak kekurangan WTP, tapi kekurangan kejujuran. Dan seperti kata Gus Dur—yang paling berbahaya bukan orang jahat, tapi orang baik yang diam sambil menganggap semuanya “wajar tanpa pengecualian”.
Penulis : Intelektual Muda Nahdlatul Ulama
- Penulis: Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
- Editor: Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
Saat ini belum ada komentar