Breaking News
light_mode
Trending Tags

Koordinator Bidang Pendidikan dan Ekonomi DPP GENINUSA: Efisiensi Anggaran Tidak Harus Mengorbankan Lembaga Strategis

  • account_circle Redaksi Nulondalo
  • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
  • visibility 97
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Presiden Republik Indonesia, pada 22 Januari 2025 yang lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Inpres tersebut menyasar sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Faizal Habeba, kordinator bidang pendidikan dan ekonomi DPP Gerakan Santripreneur Nusantara (GENINUSA) menilai, bahwa Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi perhatian publik dengan berbagai ragam respon. Salah satunya adalah soal efisiensi anggaran dibidang pendidikan yang di anggap sebagai malapetaka yang akan berdampak pada kualitas pendidikan. Salah satu komitmen besar presiden prabowo adalah menuju indonesia emas 2045 namun kebijakan yang dikeluarkan sangatlah tidak logis dan bertentangan dengan meningkatkan kualitas pendidikan menuju indonesia emas.

“Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden prabowo akan menjadi malapetaka yang akan memperburuk kualitas pendidikan kita, kebijakan ini sangatlah tidak logis, dengan visi besar bapak presiden menuju indonesia emas 2045″, Ucap Faizal, kordinator bidang pendidikan dan ekonomi DPP GENINUSA kepada bakukabar id, 28 Februari 2025.

Asta Cita adalah misi besar presiden dan wakil presiden republik indonesia sebagai manifestasi menuju indonesia emas 2045, namun melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia tidaklah merepresentasi asta cita di poin ke 4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk meningkatkan SDM masyarakat indonesia tentunya pendidikan menjadi sangat penting, namun kebijakan efisiensi anggaran justru mengancam pendidikan dari berbagai aspek.

Danantara: Menumbuhkan Kesejahteraan atau Menambah Jurang Ketimpangan?

“Presiden dan wakil presiden punya visi besar yang di tuangkan dalam asta cita, di dalam asta cita salah satunya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana bisa untuk memajukan SDM bangsa ini tapi di lain sisi presiden mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, ini justru akan mengancam masa depan pendidikan kita di republik ini”, Tegas Faizal.

Putra asal Maluku Utara itu juga menegaskan, Efisiensi anggaran tidak harus mengorbankan lembaga pemerintah yang strategis apalagi pendidikan yang menjadi aset dan investasi republik indonesia, bangsa ini akan maju dan berkembang jika pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis dengan memperkuat kualitas pendidikanya lewat penganggaran sesuai dengan amanat konstitusi yaitu anggaran yang di peruntukan ke pendidikan sebanyak 20% dari APBN.

“Efisiensi anggaran tidak harus mengorbankan lembaga strategis, khususnya dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi aset dan investasi republik ini. Justrus pendidikan harus di dorong dengan langkah-langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan kita. Karena sesuai dengan amanat konstitusi anggaran pendidikan diperuhkan sebanyak 20% dari APBN kita, tutupnya.

  • Penulis: Redaksi Nulondalo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolres Sleman Dinonaktifkan, Polri Merespons Kritik Publik soal Kasus Korban Penjambretan

    Kapolres Sleman Dinonaktifkan, Polri Merespons Kritik Publik soal Kasus Korban Penjambretan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Gelombang kritik publik terhadap penanganan kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya, seorang suami korban penjambretan, akhirnya berujung pada keputusan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil menyusul polemik penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya, yang justru diproses hukum setelah berusaha […]

  • Bappeda Gorontalo Gelar Kajian Dampak Sistem Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring

    Bappeda Gorontalo Gelar Kajian Dampak Sistem Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A. Katili membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian dan Dampak Sistem Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring”, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah peneliti, di antaranya Zulham Sirajudin, Ph.D, Ferdiansyah Hasan, SP, M.Si, Ivana Butolo, SE, MP, serta Gema Putra Baculu, ST, M.PA. Turut diundang pula Staf […]

  • PWNU Gorontalo Gelar Rapat Syuriyah–Tanfidziyah, Bahas Polemik di Tubuh PBNU 24 detik Play Button photo_camera 6

    PWNU Gorontalo Gelar Rapat Syuriyah–Tanfidziyah, Bahas Polemik di Tubuh PBNU

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 191
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo menggelar Rapat Syuriyah dan Tanfidziyah diperluas dengan menghadirkan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Gorontalo. Pertemuan ini berlangsung pada Ahad, 30 November 2025, bertempat di Kantor PWNU Gorontalo Jalan Samratulangi, Kota Gorontalo. Rapat tertutup tersebut digelar untuk membahas dinamika dan polemik yang tengah terjadi […]

  • DPR Setujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI

    DPR Setujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 208
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Penetapan tersebut diambil melalui rapat internal Komisi XI yang digelar usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin (26/1/2026). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan seluruh […]

  • Kronologi Mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

    Kronologi Mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Bahtiar Baharuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Kejati Sulsel, Didik Farkhan Alisyahdi, di kantor Kejati Sulsel di Makassar pada Senin malam, 9 Maret 2026. Berikut kronologi pengungkapan kasus tersebut: Proyek Pengadaan Bibit […]

  • Kasus Dugaan Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Memasuki Babak Baru, LKBH Maros Kantongi Sejumlah Nama

    Kasus Dugaan Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Memasuki Babak Baru, LKBH Maros Kantongi Sejumlah Nama

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Maros— Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Maros terhadap seorang warga kini memasuki babak baru. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros selaku kuasa hukum korban menyatakan telah mengantongi sejumlah nama anggota kepolisian yang diduga turut mengambil bagian dalam peristiwa tersebut. Perkembangan penting dalam penanganan perkara ini […]

expand_less