Mengapa Suara Perdamaian Lebih Nyaring dari Arah Komunitas, Bukan Pemerintah?

Dalam dinamika sosial Indonesia, satu hal yang menarik untuk diamati adalah bahwa suara-suara yang paling lantang menyuarakan kerukunan dan perdamaian justru lebih sering datang dari organisasi masyarakat sipil—terutama ormas keagamaan, sosial, dan komunitas-komunitas akar rumput—bukan dari pemerintah. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ia berakar pada perbedaan mendasar dalam cara berpikir, atau yang sering disebut sebagai mental model, antara institusi negara dan masyarakat sipil.

Pemerintah, sebagai entitas birokratis, cenderung bergerak berdasarkan logika anggaran. Ketika dana tersedia, program berjalan. Ketika anggaran tersendat, kegiatan pun tertunda. Ini bukan semata-mata soal kemauan, tetapi juga soal sistem dan prosedur yang mengikat. Di sisi lain, ormas keagamaan dan sosial sering kali bergerak dengan semangat voluntarisme. Mereka tidak menunggu anggaran cair atau proposal disetujui. Mereka bergerak karena panggilan nurani, karena rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan kemanusiaan. Tak jarang, para penggeraknya rela merogoh kocek pribadi demi memastikan kegiatan berjalan.

Inilah yang membedakan: sense of urgency dan sense of ownership yang tinggi dari masyarakat sipil. Mereka tidak hanya melihat perdamaian sebagai program, tetapi sebagai kebutuhan hidup bersama. Mereka tidak menunggu aba-aba dari atas, karena mereka hidup langsung di tengah masyarakat yang merasakan dampak konflik, ketegangan, dan perpecahan.

Kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh komunitas dan ormas ini pun tidak berdiri sendiri. Kolaborasi menjadi semangat utama yang menopang gerakan mereka. Dalam banyak kasus, kita melihat bagaimana lintas komunitas, lintas agama, bahkan lintas ideologi bisa duduk bersama, merancang kegiatan bersama, dan saling menopang satu sama lain. Ini adalah kekuatan khas masyarakat sipil: fleksibel, adaptif, dan berbasis relasi sosial yang kuat.

Memang benar bahwa dana adalah faktor penting dalam menjalankan kegiatan. Namun, tidak sepenuhnya benar bahwa tanpa uang, gerakan tidak bisa berjalan. Ungkapan populer yang mengatakan “uang memang bukan segalanya, tetapi ia menentukan segalanya” mencerminkan cara pandang materialistik yang dominan dalam sistem birokrasi. Tapi bagi banyak aktivis sosial dan pegiat ormas, uang adalah urusan kedua. Yang utama adalah niat dan aksi. Bergerak dulu, urusan logistik bisa dicari sambil jalan. Prinsip ini yang membuat gerakan masyarakat sipil sering kali lebih gesit dan responsif terhadap isu-isu sosial.

Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa kekuatan masyarakat sipil bukan hanya sebagai pelengkap dari peran negara, tetapi sebagai motor utama dalam membangun budaya damai. Mereka hadir bukan karena mandat, tetapi karena panggilan. Mereka tidak digerakkan oleh insentif, tetapi oleh empati. Dan justru karena itu, suara mereka lebih tulus, lebih menyentuh, dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

Maka, jika hari ini kita mendengar seruan perdamaian lebih sering datang dari komunitas dan ormas, itu bukan karena pemerintah abai, tetapi karena masyarakat sipil memiliki cara kerja dan cara pandang yang berbeda. Dan perbedaan inilah yang justru memperkaya ekosistem sosial kita. Pemerintah dan masyarakat sipil tidak harus bersaing, tetapi bisa saling melengkapi. Negara dengan sumber dayanya, dan masyarakat sipil dengan semangatnya. Jika keduanya bersinergi, maka perdamaian bukan hanya wacana, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh semua.