DPRD Maros Lakukan Kunker ke Bulukumba dan Jeneponto, Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Kinerja Dewan

Nulondalo.com, MAROS – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan, DPRD Kabupaten Maros melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bulukumba dan Jeneponto untuk memastikan sistem penganggaran tetap berjalan efektif dan tidak menghambat fungsi lembaga.

Anggota DPRD Maros, Dedy Aryan, menjelaskan bahwa kunker ini dilakukan sebagai langkah antisipatif atas pemangkasan sejumlah kegiatan, termasuk reses dan perjalanan dinas yang selama ini menjadi bagian penting dari agenda kerja dewan.

“Semuanya dikurangi,” ujar Dedy, Kamis (11/12/2025). Menurutnya, kebijakan ini membuat peserta reses yang biasanya mencapai 250 orang kini dipangkas drastis menjadi hanya 25 orang per kegiatan. Meski begitu, Dedy optimistis jumlah peserta dapat kembali meningkat di tahun 2026. “Setidaknya bisa 100 orang,” harapnya.

Politikus PKS tersebut juga menyebutkan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) akan kembali membahas teknis pelaksanaan reses dan perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2026 pada Januari mendatang. “Makanya kita berkunjung ke Bulukumba dan Jeneponto, untuk melihat bagaimana mereka menerapkan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas,” katanya.

Pemangkasan Anggaran Capai Rp3 Miliar

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Maros, Kartono, mengungkapkan bahwa pagu anggaran Sekretariat DPRD untuk tahun 2026 mengalami pemotongan signifikan. Dari total Rp41,64 miliar, anggaran kini hanya Rp38,65 miliar, terpangkas sekitar Rp3 miliar.

Dua pos anggaran paling terdampak adalah perjalanan dinas dan belanja modal. Untuk 2026, belanja modal ditiadakan sepenuhnya, sementara anggaran perjalanan dinas yang pada 2025 mencapai Rp9,2 miliar dipotong menjadi sekitar Rp5,5 miliar.

“Belanja untuk pengadaan sarana prasarana pendukung pimpinan dan anggota dewan juga dihilangkan,” jelas Kartono.

Reses dan Bimtek Turut Terpangkas

Efisiensi anggaran juga berdampak pada dua kegiatan rutin lainnya, yaitu reses dan bimbingan teknis (bimtek). Jumlah peserta reses per daerah pemilihan dibatasi, sementara bimtek yang biasanya digelar enam kali dalam setahun kini hanya dianggarkan empat kali.

“Kegiatan bimtek itu penting untuk peningkatan kapasitas anggota dewan, tapi kita harus sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” tambah Kartono.

Meski mengalami sejumlah pemotongan, Kartono memastikan DPRD Maros tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal. “Insyaallah kita optimalkan anggaran agar target dan capaian tetap sesuai perencanaan,” tegasnya.