Menurut Politisi Fraksi PKB itu, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan para nelayan, tetapi juga merembet ke sektor hilir. Aktivitas pelelangan ikan dilaporkan ikut terhenti akibat minimnya hasil tangkapan.
“Dampaknya sangat nyata. Nelayan menjerit, masyarakat umum kesulitan memperoleh ikan dan hasil laut yang mereka butuhkan. Akhirnya kemiskinan pun bertambah,” katanya.
Daniel menjelaskan, berhentinya aktivitas melaut secara langsung menyebabkan berkurangnya produksi perikanan tangkap yang berdampak terhadap pasokan ikan di pasar.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda terganggunya struktur produksi sektor perikanan nasional.
Dalam pandangan Komisi IV DPR RI, persoalan akses energi bagi nelayan seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem produksi pangan nasional, bukan semata mengikuti mekanisme pasar.
“Padahal, bagi nelayan kecil dan menengah, BBM bukan variabel fleksibel, tetapi faktor penentu apakah mereka bisa melaut atau tidak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya akan semakin luas, mulai dari berkurangnya pasokan ikan, kenaikan harga pangan laut, hingga terganggunya keberlangsungan usaha sektor perikanan secara keseluruhan.
“Dalam konteks ini, isu BBM tidak lagi berdiri sebagai isu energi semata, tetapi telah menjadi isu ketahanan pangan,” pungkasnya.
Saat ini belum ada komentar