Hisab Kemenag: Hilal Awal Syawal 1447 H Belum Penuhi Kriteria MABIMS, Lebaran Berpotensi 21 Maret 2026

“Fiqih muamalah membutuhkan alat bantu modern. Menguasai Accurate adalah bentuk kesiapan kami menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan di masa depan,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh mahasantriwati Asri Nur Husaini. Ia menilai lingkungan pesantren justru sangat mendukung pembelajaran teknologi karena membentuk karakter disiplin dan pola pikir sistematis. “Belajar akuntansi membutuhkan ketelitian tinggi, sama seperti saat kami […]

Upaya perbaikan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong pengawasan yang lebih aktif dan partisipatif. Transparansi anggaran yang berbasis digital perlu diperluas agar publik dapat mengakses informasi secara terbuka dan memahami alur penggunaan dana. Perhatian juga perlu diarahkan pada hasil nyata dari penggunaan anggaran. Pertanyaan yang lebih relevan untuk diajukan antara lain […]

Namun, berbagai isu yang muncul menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya berjalan. Pembengkakan biaya proyek mengindikasikan masalah ekonomi, ketidakseimbangan antara anggaran dan hasil menunjukkan persoalan efisiensi, dan kritik terhadap program sosial mencerminkan rendahnya efektivitas. Ini berarti bahwa klaim keberhasilan pengelolaan anggaran perlu dilihat lebih kritis, tidak hanya dari angka, tetapi juga dari dampaknya. Selain […]

Kemenag juga berencana mencabut izin operasional (IJOP) Pesantren Ndolo Kusumo sebagai bagian dari langkah penanganan kasus. Basnang menambahkan, pihaknya bersama Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memberikan pendampingan serta memastikan langkah-langkah penanganan berjalan optimal. Dugaan kasus pemerkosaan terhadap puluhan santriwati yang melibatkan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ndolo Kusumo […]

Dampaknya, laporan keuangan pemerintah terlihat likuid dalam jangka pendek, padahal sesungguhnya menumpuk kewajiban tersembunyi yang akan membebani anggaran tahunan di masa depan. Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, model ini kurang efisien karena mengorbankan prinsip full cost recognition demi kecepatan operasional, sehingga risiko fiskal jangka panjang tidak terpetakan secara memadai dalam laporan pertanggungjawaban negara. Di sisi […]

Lebih jauh, subsidi yang terlalu besar juga membuka ruang terjadinya moral hazard. Harga energi yang relatif murah mendorong konsumsi berlebih dan mengurangi insentif untuk berhemat. Dalam jangka panjang, pola ini tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga menghambat upaya menuju penggunaan energi yang lebih efisien. Kritik publik terhadap pengelolaan APBN pun tidak bisa diabaikan. Isu pembengkakan […]

Yang juga perlu digarisbawahi adalah peran BPK sebagai auditor eksternal. Hasil audit mereka sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan sekadar penyerahan laporan. Opini audit, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sering dijadikan tolok ukur keberhasilan. Tapi bahkan di sini pun perlu hati-hati. Opini WTP tidak selalu berarti tidak ada masalah sama sekali, itu hanya menunjukkan bahwa laporan […]

Pada akhirnya, penentuan skala kepentingan dalam APBN tidak boleh hanya menjadi kewenangan pemerintah atau elite politik. Proses ini harus melibatkan partisipasi publik, berbasis data kebutuhan riil masyarakat, serta diawasi secara kritis oleh DPR. Anggaran negara seharusnya mencerminkan kepentingan seluruh rakyat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi harus dilakukan secara selektif […]

Pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan, dan di mana celah yang masih perlu diperbaiki? Analisis dan Argumentasi 1. Transparansi Fiskal Meskipun pelaporan keuangan di tingkat pusat semakin tertata, akses publik terhadap data APBD dan kinerja BUMD masih terbatas. Informasi yang tersedia sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kondisi ini […]