Desa Bukan Sekadar laporan Dan infrastruktur. Ia Rasa kepemilikan kolektif
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month 14 jam yang lalu
- visibility 107
- print Cetak
Ilustrasi suasana musyawarah desa yang berlangsung hangat di bawah pohon, memperlihatkan keterlibatan aktif warga dari berbagai latar belakang dalam merancang arah pembangunan berbasis partisipasi, gotong royong, dan kedekatan sosial di tengah kehidupan pedesaan. (Sumber Gambar AI. Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pembangunan desa hari ini kerap berjalan dalam irama yang terlalu kaku: serba terukur, serba terlapor, tetapi kerap lupa untuk dirasakan. Desa dipaksa berbicara dalam bahasa angka—persentase pertumbuhan, serapan anggaran, dan indikator kinerja—seolah kemajuan hanya sah jika bisa dirumuskan dalam tabel dan grafik. Di tengah gegap gempita itu, sesuatu yang paling mendasar justru perlahan tersisih: manusia dengan segala rasa, relasi, dan maknanya. Ketika “rasa” dicabut dari jantung kebijakan, desa berubah menjadi ruang administratif yang tertib, namun kehilangan jiwa.
Padahal desa, sejak awal, bukan sekadar wilayah geografis atau satuan birokrasi. Ia adalah ruang hidup yang dibangun dari ingatan kolektif, dari kebiasaan yang diwariskan, dari relasi yang tumbuh tanpa dipaksa. Desa adalah tempat di mana orang tidak hanya tinggal, tetapi saling mengenal, saling mengingat, dan saling merasa. Maka ketika pembangunan hanya berorientasi pada fisik dan prosedur, yang sebenarnya sedang terkikis bukan hanya wajah desa, melainkan makna hidup di dalamnya.
Karena itu, menghidupkan kembali desa tidak cukup dengan menambah program atau memperbaiki tata kelola administratif. Yang lebih mendasar adalah membongkar cara pandang tentang apa itu kemajuan. Kita perlu berani menggeser pusat gravitasi pembangunan: dari yang semula berpusat pada sistem, kembali kepada manusia. Dari yang semula mengejar capaian, kembali pada pengalaman hidup. Dari yang semula dikendalikan dari atas, kembali pada kedaulatan warga sebagai pemilik sah arah perubahan.
Langkah paling awal dari upaya itu adalah merebut kembali ruang bicara. Musyawarah desa tidak boleh terus dipertahankan sebagai ritual formal yang sekadar memenuhi kewajiban regulasi. Ia harus dihidupkan sebagai ruang publik yang otentik—ruang di mana warga benar-benar hadir sebagai subjek, bukan pelengkap prosedur. Dalam musyawarah yang sehat, perbedaan bukan ancaman, melainkan sumber kekayaan. Ketegangan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan tanda bahwa gagasan sedang bekerja.
Secara sosiologis, kualitas musyawarah tidak diukur dari cepatnya kesepakatan tercapai, tetapi dari kedalaman proses yang terjadi. Apakah suara perempuan didengar? Apakah anak muda diberi ruang? Apakah mereka yang selama ini terpinggirkan benar-benar bisa berbicara tanpa takut? Desa yang hidup bukan desa yang selalu sepakat, melainkan desa yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan kohesi sosialnya.
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar