Breaking News
light_mode
Trending Tags

Antara BBM, Subsidi, dan Amanat Anggaran: Membaca Akuntabilitas APBN dari Kasus Defisit 2026

  • account_circle Haairunnisah
  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • visibility 47
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Defisit APBN 2026 yang diproyeksikan mendekati 2,9% dari PDB sering dianggap masih berada dalam batas aman. Secara aturan, angka tersebut memang belum melampaui ambang batas 3%. Namun, memandang kondisi fiskal hanya dari batas angka adalah cara berpikir yang terlalu sempit. Di balik kesan “aman” itu, tersimpan persoalan yang lebih serius: tekanan fiskal yang bersifat struktural, terutama akibat kenaikan harga energi global dan besarnya beban subsidi energi.

Situasi ini menempatkan pemerintah dalam dilema yang berulang: mempertahankan subsidi demi menjaga daya beli masyarakat, atau menyesuaikan harga energi dengan risiko sosial yang tidak kecil. Masalahnya, pilihan tersebut bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut akuntabilitas anggaran. Pertanyaannya sederhana, tetapi krusial: apakah kebijakan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan adil?

Dalam kerangka akuntansi pemerintahan, akuntabilitas publik tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan formal. Pemerintah memang dapat memenuhi akuntabilitas secara administratif, menjaga defisit di bawah batas, menyusun laporan keuangan, dan mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, akuntabilitas yang sesungguhnya menuntut lebih dari itu. Ia menuntut transparansi yang bermakna, yakni kemampuan menjelaskan alasan kebijakan, mengungkap risiko yang dihadapi, serta menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.

Di sinilah terlihat adanya kesenjangan antara akuntabilitas formal dan akuntabilitas substantif. Secara formal, APBN tampak terkendali. Defisit masih berada dalam batas, dan pemerintah dapat menjelaskan bahwa tekanan berasal dari faktor eksternal seperti kenaikan harga energi global. Akan tetapi, secara substantif, struktur anggaran menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi energi. Ketika harga global naik, belanja negara ikut melonjak. Ini menandakan bahwa APBN belum cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Dari sudut pandang value for money, kebijakan subsidi energi berbasis komoditas juga menimbulkan persoalan. Secara ekonomi, kebijakan ini menyedot anggaran dalam jumlah besar. Dari sisi efisiensi, subsidi tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh semua kelompok, termasuk mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan. Dari sisi efektivitas, tujuan perlindungan sosial menjadi tidak optimal karena distribusi manfaat tidak merata. Dalam konteks ini, subsidi energi justru berpotensi melemahkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

  • Penulis: Haairunnisah

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegadaian Kanwil IX Dorong Pelaku Usaha Lewat Promo Cashback Pinjaman Hingga RP 5 Juta

    Pegadaian Kanwil IX Dorong Pelaku Usaha Lewat Promo Cashback Pinjaman Hingga RP 5 Juta

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 76
    • 0Komentar

    PT Pegadaian terus mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya melalui program Pinjaman Usaha dengan beragam bonus menarik. Nasabah berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 5 juta dengan berbagai benefit tambahan yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan usaha. Program ini berlaku untuk transaksi baru, baik bagi nasabah baru maupun nasabah eksisting, di outlet Pegadaian Konvensional maupun Syariah. Melalui […]

  • Dari Gedung IP-DDI, PMII Maros Tetapkan Alif Al Isra sebagai Ketua Umum

    Dari Gedung IP-DDI, PMII Maros Tetapkan Alif Al Isra sebagai Ketua Umum

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-IX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Maros sukses digelar di Gedung IP-DDI Maros, Sabtu, 25 Januari 2026. Forum tertinggi organisasi di tingkat cabang ini berlangsung khidmat, dinamis, dan penuh semangat kaderisasi. Dalam forum tersebut, M. Alif Al Isra resmi terpilih sebagai Ketua Umum PMII Cabang Maros periode 2026–2027, […]

  • Diduga Ada Keterlibatan Oknum Pejabat Imigrasi Kota Medan Soal TPPO, APPRI Gelar Demo di Depan Kementrian Imigrasi dan Mabes Polri 

    Diduga Ada Keterlibatan Oknum Pejabat Imigrasi Kota Medan Soal TPPO, APPRI Gelar Demo di Depan Kementrian Imigrasi dan Mabes Polri 

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Aliansi pemuda peduli rakyat Indonesia (APPRI) gelar aksi demonstrasi soal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di depan kementrian imigrasi dan mabes polri pada Jum’at, 22 Agustus 2025. APPRI mendesak kepada Kapolri dan menteri imigrasi agar melakukan pemeriksaan terhadap oknum pejabat imigrasi Sumatera Utara dan imigrasi kota Medan karena diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. […]

  • Arus Balik dari Sebuah Negeri yang Tidak Dibiarkan Berkuasa

    Arus Balik dari Sebuah Negeri yang Tidak Dibiarkan Berkuasa

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Suryadi R
    • visibility 365
    • 0Komentar

    “Biar aku ceritai kalian. Dahulu, di jaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin.” Kalimat ini ditulis Pramoedya Ananta Toer dalam Arus Baliknya. Ia seakan memberi tahu dengan seksama bahwa kalimat itu tak hanya sekadar nostalgia sejarah. Tetapi merupakan sebuah pernyataan geopolitik yang tajam. Kalimat itu seolah menantang asumsi […]

  • Dijaga TNI, Tapi Cuma Pisang dan Ubi: Sengketa Lahan Warga vs Pertamina di Maros Makin Panas

    Dijaga TNI, Tapi Cuma Pisang dan Ubi: Sengketa Lahan Warga vs Pertamina di Maros Makin Panas

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 151
    • 0Komentar

    nulondalo.com, MAROS–Sengketa kepemilikan lahan antara warga dan PT Pertamina di Jalan Pertamina, Kelurahan Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kian memanas dan memicu sorotan publik. Ahli waris menegaskan bahwa di lokasi tersebut tidak terdapat kilang, pipa, maupun aktivitas produksi Pertamina, Jumat (16/1/2026). Meski demikian, sejumlah oknum TNI terlihat berjaga di lahan yang diklaim sebagai […]

  • DPR Mengusulkan Sistim Pemilu Campuran Demi Perkuat Demokrasi

    DPR Mengusulkan Sistim Pemilu Campuran Demi Perkuat Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengusulkan untuk diadaptasinya sistem pemilu campuran dalam rangka untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II yang membahas evaluasi Pemilu Serentak 2024 dan penataan sistem pemilu untuk perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. RDPU tersebut menghadirkan sejumlah, […]

expand_less