Menuju Moderasi Beragama Progresif
- account_circle Pepi al-Bayqunie
- calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
- visibility 55
- print Cetak

Pepy al-Bayqunie / FOTO : Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh: Pepi Albayqunie – (Jamaah GUSDURian tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah)
Tulisan ini merupakan refleksi dari pengalaman mengelola program moderasi beragama, selama 3-5 tahun belakangan. Saya mengamati Dan merasakan gerakan moderasi beragama telah menemukan momentum yang tepat tetapi membutuhkan varian gerakan yang lebih progressif.
Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia telah berkembang melalui berbagai diskusi, program, dan kebijakan publik. Dari proses-proses itulah muncul kesadaran bahwa Moderasi Beragama membutuhkan kedalaman yang lebih serius. Banyak ruang yang tampak hidup dan penuh antusiasme, namun tidak selalu menyentuh akar persoalan. Ketika konsep ini terus mengalir dalam kehidupan kelembagaan maupun masyarakat, terlihat bahwa tekanan pada kerukunan saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kehidupan keberagamaan di Indonesia.
Selama proses panjang itu, satu pola mencuat berulang kali: ketenangan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan. Banyak komunitas menjalani hidup beragama dalam suasana yang tampaknya damai, tetapi tetap berhadapan dengan hambatan fundamental—pelayanan publik yang bias, proses perizinan yang berbelit, stereotip yang mengakar, hingga kebijakan lokal yang membatasi ekspresi keberagamaan tertentu. Kenyataan-kenyataan semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan keberagamaan tidak berhenti pada relasi antarpemeluk agama, melainkan terkait erat dengan struktur hak sipil.
Di titik inilah Moderasi Beragama Progresif muncul sebagai kebutuhan. Pendekatan ini tidak menekankan moderasi sebagai sikap tengah yang menenangkan, tetapi sebagai kerja menata ulang keadilan dalam ruang publik. Moderasi beragama dipahami bukan sebagai upaya menghindari gesekan, melainkan sebagai cara memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara dalam menjalankan keyakinannya, menerima pelayanan negara, dan memperoleh perlindungan hukum.
Paradigma progresif ini memaknai keadilan sebagai pengalaman nyata, bukan abstraksi normatif. Ia tampak dalam kebijakan pendidikan yang tidak memihak mayoritas, dalam layanan publik yang menghargai keragaman, dalam media yang memberi panggung kepada tradisi keagamaan yang beragam, serta dalam proses administratif yang tidak membatasi warga karena identitas agamanya. Dalam seluruh peristiwa kecil itu, Moderasi Beragama memperoleh bentuk yang paling konkret.
Moderasi Beragama Progresif juga mengajak negara dan masyarakat untuk membaca ulang hubungan antara agama dan kewargaan. Identitas agama tidak diletakkan sebagai struktur yang menentukan posisi sosial seseorang, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang setara dalam republik. Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar ajakan bersikap moderat, melainkan penataan ulang peran negara agar kebijakan publik tidak menjadi saluran dominasi kelompok tertentu.
Gerakan ini menuntut kedalaman. Ia tidak dapat berhenti pada kampanye moral atau slogan yang mudah diproduksi. Moderasi beragama membutuhkan fondasi filosofis, keberanian politik, dan kepekaan sosial. Tanpa kedalaman itu, Moderasi Beragama hanya menjadi permukaan yang rapi, namun tidak menyentuh persoalan struktural yang sesungguhnya membentuk pengalaman keberagamaan warga negara.
Dengan pendekatan progresif, Moderasi Beragama bergeser dari narasi damai menuju struktur kesetaraan. Dari retorika menuju perubahan nyata. Dari ajakan moral menuju transformasi kewargaan. Di dalam perubahan orientasi ini, Moderasi Beragama menemukan relevansi barunya—lebih matang, lebih tajam, dan lebih mampu menjawab tantangan kebinekaan Indonesia kontemporer.
Masa depan Moderasi Beragama tidak ditentukan oleh seberapa rukun masyarakat tampak dari luar, tetapi oleh seberapa adil struktur yang menopang kehidupan warga negara. Moderasi Beragama Progresif menawarkan jalan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan haknya hanya karena identitas keagamaannya. Dalam kedalaman itulah Moderasi Beragama dapat menjadi proyek kebangsaan yang sesungguhnya: sebuah upaya membangun republik yang setara, aman, dan manusiawi bagi semua.
- Penulis: Pepi al-Bayqunie
- Editor: Pepi al-Bayqunie

Saat ini belum ada komentar