Akadnya Rapi, Akhlaknya Bolong

Kalau mendengar istilah “korporasi syariah”, banyak orang langsung merasa tenang. Seolah-olah begitu ada kata “syariah”, uang otomatis aman, laporan keuangan jujur, dan direksi langsung rajin tahajud. Padahal, kata Gus Dur, “Tidak semua yang pakai sarung itu kiai”, dan tidak semua yang berlabel syariah itu amanah.

Di brosur, korporasi syariah digambarkan bak pesantren modern: bersih, rapi, penuh nilai, dan jauh dari maksiat finansial. Tapi ketika dicek praktiknya, kadang terasa seperti warung kopi yang tulisannya kopi tubruk, tapi isinya kopi sachet dicampur air galon.

Secara teori, korporasi syariah itu harus adil, amanah, anti riba, anti gharar, dan anti nipu. Intinya, tidak bikin orang lain nangis sambil mikir, “Ini duit saya ke mana?” Namun dalam praktik, syariah sering berhenti di nama. Isinya? Tergantung niat dan iman direksi.

Banyak penelitian akademik yang judulnya panjang-panjang dan jarang dibaca sampai habis menyimpulkan satu hal sederhana: label syariah belum tentu mencegah fraud. Dewan Pengawas Syariah ada, tapi kadang lebih sibuk mengawasi logo halal daripada mengawasi aliran dana. Akadnya rapi, tapi akhlaknya bolong.

Kegagalan korporasi syariah biasanya bukan karena fiqihnya salah, tapi karena manusianya kebanyakan “akal-akalan”. Akadnya mudharabah, praktiknya mudharat. Bagi hasilnya dijanjikan adil, tapi pas rugi yang diajak sabar cuma investor.

Kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) jadi contoh paling nyentil. Dengan embel-embel syariah, dana masyarakat dikumpulkan, janji manis ditebar, imbal hasil dijanjikan seperti surga sebelum kiamat. Belakangan, muncul dugaan proyek fiktif dan pola mirip Ponzi. Ini seperti pengajian yang judulnya tafsir Al-Qur’an, tapi isinya jualan kapling akhirat.

Kerugiannya triliunan, dampaknya luas, dan yang paling mahal: kepercayaan publik hancur. Gus Dur mungkin akan nyeletuk, “Kalau nipu pakai agama, itu dosanya dobel. Nipu iya, ngajak orang percaya juga iya.”

Masalahnya bukan pada kata “syariah”, tapi pada perilaku. Banyak korporasi rajin mengejar sertifikat, tapi malas merawat akhlak. Padahal, dalam Islam, simbol tanpa nilai itu bukan syariah itu dekorasi.

Lucunya, praktik ekonomi yang paling mendekati nilai syariah justru ada di desa, bukan di gedung bertingkat. Di Aceh ada mawah, di Minangkabau ada mato, di Bugis ada teseng, dan di Sunda ada paroan. Tidak ada kontrak tebal, tidak ada auditor, tidak ada DPS, tapi amanah dijaga mati-matian.

Dalam teseng Bugis, orang boleh miskin, tapi jangan sampai kehilangan siri’ (harga diri). Curang itu bukan cuma salah, tapi memalukan sampai tujuh turunan. Di paroan Sunda, kalau panen gagal, ya gagal bareng. Kalau untung, dibagi adil. Tidak ada bunga, tidak ada denda, yang ada silih percaya.

Anehnya, sistem-sistem ini relatif kebal fraud. Kenapa? Karena pengawasnya bukan cuma manusia, tapi rasa malu dan takut pada Tuhan. Ini compliance system versi tradisional: gratis, tapi efektif.

Bandingkan dengan korporasi “syariah” modern. SOPnya tebal, rapatnya sering, komisarisnya banyak, tapi kebocoran tetap jalan. Seperti kata orang NU, “Sing kurang itu bukan ilmunya, tapi waras lan jujure.”

Dari sini pelajarannya jelas: trust tidak butuh label syariah, tapi nilai syariah. Kepercayaan lahir dari kejujuran, bukan dari stempel. Dari amanah, bukan dari akronim Arab.

Kalau syariah cuma jadi strategi branding, maka ia kehilangan ruhnya. Dan kalau itu terjadi, kata Gus Dur, agama bukan lagi membebaskan manusia, tapi malah dipakai buat ngibulin manusia.

Maka, sebelum sibuk menempelkan kata “syariah” di papan nama, mungkin yang perlu ditempel dulu adalah rasa malu di hati dan takut pada Tuhan di kepala. Karena tanpa itu, korporasi syariah cuma akan jadi satu hal: konvensional, tapi pakai sorban.

Penulis : Intelektual Muda Nahdlatul Ulama