Kader PMII Kota Gorontalo Tegaskan Komitmen Kawal Isu Daerah Hingga ke Tingkat Pusat 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo kembali menunjukkan sikap kritisnya terhadap persoalan-persoalan serius yang menghantui daerah. Salah satu aktivisnya, Sandri atau yang lebih akrab disapa Kevin Lapendos, menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal isu-isu strategis, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, pertambangan ilegal, hingga persoalan tata kelola sumber daya alam.

Kevin Lapendos, yang selama ini dikenal aktif mengangkat problematika lokal, menyebutkan bahwa Gorontalo bukan hanya menghadapi tantangan pembangunan, tetapi juga praktik-praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Kasus pertambangan emas ilegal, peredaran batu hitam, hingga dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan sejumlah figur politik daerah, menurutnya, telah menjadi persoalan akut yang harus segera ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

“Saya tidak akan berhenti pada level advokasi lokal semata. Saya dan sahabat PMII Kota Gorontalo berkomitmen untuk membawa segala data dan temuan yang sudah kami kantongi ke pusat, tepatnya ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK, hingga kementerian terkait. Kami tidak ingin isu-isu ini hanya berhenti sebagai wacana di daerah, tapi harus ada intervensi hukum dan kebijakan langsung dari pusat,” tegas Kevin Lapendos.

Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar gertakan moral. Ia menegaskan bahwa Kader PMII Kota Gorontalo telah mengumpulkan data yang cukup kuat dan komprehensif mengenai berbagai persoalan. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan resmi advokasi dan pelaporan, dengan tujuan mendorong penegakan hukum yang transparan, adil, serta tidak pandang bulu.

Komitmen itu akan direalisasikan bulan depan, di mana Kevin sebagai kader PMII Kota Gorontalo akan menyiapkan langkah strategis untuk mengintervensi isu-isu tersebut melalui jalur hukum dan kebijakan di tingkat nasional. “Kami sadar bahwa perlawanan terhadap mafia tambang, oknum pejabat korup, maupun pengusaha nakal bukanlah hal mudah. Namun mahasiswa tidak boleh takut. Kami akan terus mengawal kepentingan rakyat, apapun risikonya,” ujarnya dengan tegas.

Kevin menilai, lemahnya pengawasan aparat di daerah serta adanya dugaan keterlibatan aktor-aktor berpengaruh dalam kasus-kasus tersebut menjadi alasan mengapa data advokasi harus segera diteruskan ke lembaga pusat. Dengan begitu, diharapkan ada penanganan yang lebih objektif, bebas dari intervensi lokal, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Langkah yang digagas kader PMII Kota Gorontalo Kevin Lapendos ini sekaligus menjadi sinyal bahwa gerakan mahasiswa tetap konsisten menjaga marwah kritisisme. Mereka tidak ingin mahasiswa hanya dijadikan penonton di tengah derasnya praktik penyimpangan yang terjadi, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam mengawal keadilan sosial.

“Ini adalah bagian dari jihad intelektual dan moral mahasiswa. Kami tidak mencari panggung, kami hanya ingin memastikan bahwa suara rakyat kecil tidak dikubur oleh kepentingan elite. Bulan depan adalah momentum kami membawa perlawanan ini lebih jauh, dari Gorontalo menuju Jakarta, dari jalanan menuju meja pengambil keputusan,” pungkas Kevin Lapendos.