Papua selalu menjadi Hidangan dalam meja Kekuasaan
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 67
- print Cetak
Ilustrasi konflik antara pembangunan dan kehidupan masyarakat adat Papua: tanah sebagai ruang hidup diperebutkan oleh kepentingan investasi, sementara warga lokal berjuang mempertahankan identitas, hak ulayat, dan keberlanjutan hidup di tengah tekanan negara dan kapital. (Sumber Gambar AI Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tulisan ini dipantik dari bedah film dokumenter terbaru Dandhy Laksono berjudul Pesta Babi. Seperti karya-karyanya yang lain, film ini kembali menghadirkan gaya khas: provokatif, mengusik, dan sengaja menampar kenyamanan penonton terhadap cara negara bekerja. Ia memancing emosi, membuka luka lama, dan memaksa kita menatap sesuatu yang sering sengaja disamarkan oleh bahasa resmi pembangunan. Meski bagi sebagian orang pola semacam ini terasa klise—terutama bagi mereka yang akrab mengikuti produksi dokumenter Dandhy—tetap saja ada satu hal yang tak bisa dibantah: film-film seperti ini penting karena menghadirkan kegaduhan di tengah sunyinya kritik publik.
Dalam lanskap media yang makin jinak, dokumenter semacam ini bekerja sebagai alarm. Ia mengganggu narasi tunggal yang kerap dibangun negara tentang kemajuan, investasi, dan kesejahteraan. Sebab terlalu sering kita dipaksa percaya bahwa pembangunan selalu identik dengan kebaikan, seolah setiap proyek besar pasti membawa manfaat, dan setiap penolakan otomatis dianggap kebodohan. Di titik itulah Pesta Babi menjadi relevan: ia menantang cara pandang yang terlalu lama menempatkan rakyat sebagai objek, bukan subjek sejarah.
Di film itu, Papua kembali dibaca sebagai ruang kosong yang siap diisi proyek-proyek besar negara. Atas nama pembangunan, ketahanan pangan, modernisasi, dan swasembada, tanah Papua dipetakan bukan sebagai ruang hidup masyarakat adat, melainkan sebagai hamparan lahan yang bisa diukur, dibagi, lalu dieksploitasi. Di sinilah kita melihat wajah baru kolonialisme. Ia tidak lagi datang dengan kapal perang dan serdadu, tetapi dengan proposal investasi, peta konsesi, jargon teknokratis, dan aparat birokrasi.
Program pangan skala besar yang terus didorong di Papua memperlihatkan logika lama yang diwariskan sejak era kolonial: wilayah pinggiran dijadikan penyangga kebutuhan pusat. Hutan dibuka, rawa dikeringkan, tanah adat dialihkan, lalu semua disebut sebagai langkah strategis nasional. Padahal bagi masyarakat Papua, tanah bukan sekadar benda mati yang bisa diperjualbelikan. Tanah adalah identitas, leluhur, memori kolektif, ruang spiritual, sekaligus sumber keberlanjutan hidup. Ketika tanah dirampas, yang hilang bukan cuma ruang produksi, tetapi juga hubungan manusia dengan sejarahnya sendiri.
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar