Papua selalu menjadi Hidangan dalam meja Kekuasaan
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month Senin, 27 Apr 2026
- visibility 205
- print Cetak
Ilustrasi konflik antara pembangunan dan kehidupan masyarakat adat Papua: tanah sebagai ruang hidup diperebutkan oleh kepentingan investasi, sementara warga lokal berjuang mempertahankan identitas, hak ulayat, dan keberlanjutan hidup di tengah tekanan negara dan kapital. (Sumber Gambar AI Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kita seharusnya belajar dari banyak tempat di Indonesia: ketika investasi datang tanpa keadilan, yang tumbuh bukan kesejahteraan, melainkan kecemburuan sosial. Ketika pemerintah lebih sibuk melayani modal daripada warga, yang lahir bukan stabilitas, tetapi luka panjang. Negara mungkin bisa membangun jalan, gudang, atau bendungan dalam hitungan tahun. Tetapi kepercayaan sosial yang rusak bisa membutuhkan puluhan tahun untuk dipulihkan.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan apakah Papua perlu pembangunan. Tentu perlu. Namun pembangunan macam apa, untuk siapa, dan dengan cara bagaimana? Jika pembangunan dimulai dari perampasan tanah, pembungkaman suara lokal, dan penghancuran ekologi, maka itu bukan pembangunan. Itu adalah penjajahan dengan wajah administratif.
Papua membutuhkan kebijakan yang mengakui hak ulayat, memperkuat pangan lokal, melibatkan masyarakat adat sebagai penentu arah, serta menjaga hutan sebagai sumber kehidupan. Negara semestinya hadir sebagai pelindung warga, bukan perantara kepentingan modal.
Kapitalisme yang selalu berjalan beriringan denagn rasisme dan penjajahan itu sudah sejak lama menjadikan papua sasaran empuk sejak kolonialisme belanda hingga kolonialisme NKRI.
Maka narasi papua merdeka tak bisa dijadikan justfikiasi separatis semata tapi ia adalah siasat survive dan keluar dari ketertindasan dan Dehumanisasi yang dilanggengkan negara.
Penulis : Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar