Negeri Tiba tiba Dan riuhnya Klarifikasi
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 55
- print Cetak
ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Negeri ini kian sering bekerja dengan cara tiba-tiba. Kebijakan lahir mendadak, diumumkan gegap gempita, lalu dijalankan sambil tergesa. Ketika tersandung di lapangan—yang sebenarnya bisa diprediksi sejak awal—negara pun segera masuk ke fase berikutnya: kebisingan klarifikasi. Dua hal ini bukan kebetulan. Negeri Tiba-Tiba dan Klarifikasi yang Ribut adalah pasangan serasi dalam politik kita hari ini.
Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diperkenalkan sebagai jawaban cepat atas persoalan gizi dan ketimpangan sosial. Tujuannya terdengar mulia. Namun, di balik pengumuman yang optimistis, publik nyaris tidak diajak menyelami pertanyaan paling mendasar: di mana naskah akademiknya, bagaimana peta logistiknya, siapa yang benar-benar siap menjalankannya, dan apa konsekuensi fiskalnya dalam jangka panjang? Kebijakan besar seolah cukup dilahirkan lewat pidato dan konferensi pers, tanpa proses deliberasi yang wajar.
Ketika kebijakan semacam ini mulai bersentuhan dengan realitas—anggaran yang tumpang tindih, dapur umum yang tak siap, distribusi yang timpang—negara tidak bergegas melakukan evaluasi terbuka. Yang terjadi justru sebaliknya. Mesin komunikasi dinyalakan penuh. Klarifikasi demi klarifikasi diproduksi, bukan untuk menjelaskan duduk perkara, melainkan untuk meredam kritik. Negara menjadi sangat cerewet, tapi miskin refleksi.
Agaknya klarifikasi yang bising ini bukan lagi alat transparansi, melainkan tanda kepanikan. Ia adalah pengakuan tidak langsung bahwa kebijakan disiapkan secara tergesa. Energi birokrasi pun habis untuk menjaga citra: rilis pers defensif, narasi keberhasilan yang dipoles, hingga konten media sosial yang sibuk meyakinkan publik bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, di lapangan, persoalan justru makin nyata.
Jean Baudrillard memberi kacamata yang tajam untuk membaca situasi ini. Dalam logika simulacra, realitas tidak lagi diukur dari apa yang sungguh terjadi, melainkan dari bagaimana ia ditampilkan. Kebijakan publik berubah menjadi pertunjukan. Yang penting bukan lagi apakah program bekerja, tetapi apakah ia terlihat bekerja. Klarifikasi berfungsi sebagai simulasi keberhasilan—menutup kegagalan dengan citra, mengganti kenyataan dengan narasi.
Akibatnya, pemborosan tak hanya bersifat anggaran, tetapi juga makna. Dana publik tersedot untuk mengelola persepsi, bukan memperbaiki substansi. Anggaran yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas gizi anak-anak justru tergerus untuk menjaga “wajah” kebijakan agar tetap tampak mulus di ruang publik.
Dalam istilah agama ini bisa dibaca sebagai riya’ birokrasi: bekerja agar terlihat bekerja. Negara tampak sibuk, tetapi kesibukan itu kehilangan niat pengabdian. Ketika yang dijaga adalah wibawa kekuasaan, bukan efektivitas kebijakan, maka pemborosan menjadi kebiasaan, bahkan sistem.
Sialnya lagi Pola Negeri Tiba-Tiba hanya akan melahirkan kelelahan kolektif. Publik dipaksa terus menyesuaikan diri dengan kejutan-kejutan kebijakan yang rapuh fondasinya. Ruang dialog menyempit, kritik dianggap gangguan, dan klarifikasi menjelma monolog kekuasaan.
Negara yang mapan seharusnya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan. Ia cukup bekerja dengan tenang, terukur, dan terbuka pada koreksi. Seperti puasa, kekuasaan juga perlu belajar menahan diri—menahan diri dari godaan tampil serba cepat dan mendadak. Tanpa itu, setiap rupiah dari kantong rakyat hanya akan habis sebagai bahan bakar mesin citra yang bising, alih-alih benar-benar menjelma manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan.
Penulis : Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar