Syuriyah dan Wibawa Kepemimpinan di Nahdlatul Ulama

Dalam struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU), Syuriyah merupakan pimpinan tertinggi organisasi. Lembaga ini memiliki tugas utama membina, mengarahkan, serta mengawasi pelaksanaan setiap keputusan yang akan maupun sedang dijalankan oleh organisasi.

Kedudukan Syuriah berada di posisi tertinggi karena di dalamnya berhimpun para ulama sepuh yang memiliki basis keilmuan agama yang kuat. Hal ini sejalan dengan karakter NU sebagai organisasi para ulama. Selain menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, Syuriah juga berperan sebagai dewan pengarah dalam setiap langkah dan kebijakan organisasi. Dengan demikian, peran dan fungsi Syuriah dalam struktur organisasi NU sangatlah jelas dan strategis.

Peran tersebut juga tertuang secara tegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. Pada Bab VII disebutkan bahwa Syuriyah merupakan pimpinan tertinggi di NU. Sementara pada Bab VIII dijelaskan bahwa tugas Syuriah adalah membina, mengarahkan, serta mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi, baik yang akan direncanakan maupun yang sedang berjalan.

Adapun Tanfidziyah memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan. Artinya, Tanfidziyah bertugas menjalankan keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Syuriyah. Jika dianalogikan dalam sistem ketatanegaraan, Tanfidziyah dapat dipahami sebagai lembaga eksekutif yang mengeksekusi keputusan yang lahir dari lembaga yang lebih tinggi.

Namun dalam praktiknya, peran Syuriah di lingkungan NU Gorontalo justru dinilai mengalami pelemahan. Salah satu fakta yang sempat menjadi perbincangan serius di kalangan internal NU adalah dugaan pemalsuan tanda tangan Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Bone Bolango, KH. Helmi Podungge.

Tanda tangan tersebut diduga dicantumkan dalam sebuah Surat Pernyataan (SP) yang diterbitkan oleh pengurus Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bone Bolango untuk merespons polemik yang terjadi di tubuh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo serta di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Yang lebih memprihatinkan, surat tersebut disebut keluar tanpa pertimbangan maupun sepengetahuan Rais Syuriah. Jika benar demikian, maka hal ini menunjukkan praktik kepemimpinan organisasi yang kurang sehat. Peran Syuriah sebagai otoritas tertinggi dalam organisasi seakan-akan dikesampingkan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah sikap semacam ini tidak perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan organisatoris? Jika benar terjadi pengabaian terhadap peran Syuriyah, bahkan hingga pada dugaan pemalsuan tanda tangan, maka semestinya ada klarifikasi sekaligus permintaan maaf secara terbuka dari pihak yang terlibat.

Ke depan, organisasi yang menghimpun para ulama ini perlu memperketat proses rekrutmen kepengurusan. Rekam jejak calon pengurus harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memimpin organisasi.

Menjadi pengurus NU tentu tidak cukup hanya dengan latar belakang religius semata seperti rajin beribadah, aktif di majelis taklim, atau alumnus pesantren. Lebih dari itu, seorang pengurus harus memiliki integritas, mental kepemimpinan yang matang, serta sikap terbuka dalam mengelola organisasi.

Yang tidak kalah penting adalah kemampuan menanggalkan ego pribadi, serta kesediaan untuk tidak selalu merasa paling benar dalam setiap pengambilan keputusan.

Jika prinsip-prinsip tersebut dijaga, maka Nahdlatul Ulama akan tetap menjadi organisasi yang bermartabat di mata para nahdliyin, sekaligus tetap mendapatkan kepercayaan dari publik luas.