Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Tak Ada Yang Integratif Dari “Epistemologi Integratif” dalam Paradigma Makuta Ilmu: Itu Kesesatannya

  • account_circle Tarmizi Abbas
  • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
  • visibility 1.044
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pada konteks yang lain, alih-alih berakhir pada simbol, dekolonisasi itu butuh penjelasan yang berpihak. Itulah sebab pada tulisan sebelumnya, saya tidak terlalu pusing apakah ia nanti akan menjadi logo atau tidak; berikut tidak penting juga menyebutnya autentik. Apa yang saya tawarkan adalah alternatif pembacaan yang berpihak. Dengan menjelaskan Dayango sebagai sesuatu yang Islami, saya telah berupaya menantang, paling tidak dua kategorisasi mainstream seperti “agama” dan “Islam” yang, bagi saya, selama ini dipahami sebagai standar apakah sebuah praktik dan tradisi layak religius atau tidak; bahkan pada derajat tertentu, menjadi alat yang memarjinalisasi Dayango di ruang publik. Hal ini dicapai dengan, meminjam Mignolo dan Walsh (2018), pertama de-lingking: membebaskan pengetahuan lokal dari narasi dominan, baik Timur dan Barat (tidak cuma Barat), lalu re-lingking, dalam artian menghubungkannya dengan siapa pemilik pengetahuan sebenarnya. Di titik itulah, paradigma secara efektif bekerja. 

Toh pada dasarnya, logo institusi yang diklaim telah dekolonial juga tidak selalu berkorelasi dengan praktik akademik di kampus yang berpihak, adil dan setara. Jadi, meskipun kampus sudah menggunakan logo Makuta Ilmu yang syarat dengan theo-antropo-kosmosentrisme (dan diklaim Donald berangkat dari pendekatan dekolonial), namun kurikulumnya masih Euro-sentris, teori utamanya tetap kanon Barat atau Timur, relasi kuasa mahasiswa dan dosen tidak berubah, dan riset-riset lokal masih menjadi “objek” dan bukan kerangka epistemologi, maka itu tidak berarti apa-apa sama sekali. Justru, secara logika, ini non-sequitur atau merupakan bentuk kecacatan logika ketika kesimpulan tidak mengikuti premisnya. Paling banter, jika tetap kukuh dengan ini, ketakutan saya justru ia menjadi symbolic substitution fallacy, bahwa simbol telah menggantikan praktik; bahwa ketika simbol telah dekolonial, maka sudah tidak cukup dekolonisasi secara praksis karena itu sudah diwakili simbol.***

Alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saat ini adalah mahasiswa PhD Anthropology di The Australian National University. 

  • Penulis: Tarmizi Abbas
  • Editor: Tarmizi Abbas

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mencari Jalan Keluar dari Krisis Representasi Politik Indonesia

    Mencari Jalan Keluar dari Krisis Representasi Politik Indonesia

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Dalam krisis yang sedang dihadapi Indonesia Ini, penting untuk selalu Bertanya namun Substansi pertanyaan hari ini bukanlah siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, partai mana yang akan menang pemilu, atau koalisi apa yang akan terbentuk setelah pemilihan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: siapa yang mampu mengorganisasi kekuatan sosial untuk menandingi dominasi uang dalam politik? […]

  • Kapolres Sleman Dinonaktifkan, Polri Merespons Kritik Publik soal Kasus Korban Penjambretan

    Kapolres Sleman Dinonaktifkan, Polri Merespons Kritik Publik soal Kasus Korban Penjambretan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 218
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Gelombang kritik publik terhadap penanganan kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya, seorang suami korban penjambretan, akhirnya berujung pada keputusan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil menyusul polemik penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya, yang justru diproses hukum setelah berusaha […]

  • ‎PMII Soroti Kebijakan Pemerintah Pangandaran Terkait Roadmap Kesehatan Fiskal

    ‎PMII Soroti Kebijakan Pemerintah Pangandaran Terkait Roadmap Kesehatan Fiskal

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pangandaran menyoroti pemerintah daerah terkait roadmap kesehatan fiskal yang dinilai belum jelas dan transparan. Pasalnya, penurunan utang daerah sebesar Rp 134 miliar dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan tentang logika fiskal dan kemungkinan adanya sihir anggaran atau akrobat keuangan. Selasa, 8 Juli 2025. ‎Ridwan Fauzi, salah satu aktivis […]

  • Dilema BBM: Ketika APBN Menjadi Korban dan Ketidakpastian Global

    Dilema BBM: Ketika APBN Menjadi Korban dan Ketidakpastian Global

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Rif’atu Darojah
    • visibility 350
    • 0Komentar

    Kritik tajam harus dikeluarkan pada ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan transformasi energi yang nyata. Kita selalu bicara soal kemandirian energi dan transisi ke energi hijau di setiap pidato kenegaraan, namun saat harga minyak dunia naik, kita langsung kelimpungan seperti kebakaran. Ini membuktikan bahwa janji-janji transisi energi itu hanyalah gimmick politik tanpa eksekusi yang serius. Jika sejak […]

  • LPNU Gorontalo Gelar Buka Puasa Bersama, Bahas Tantangan Ekonomi Warga NU di Era MEA

    LPNU Gorontalo Gelar Buka Puasa Bersama, Bahas Tantangan Ekonomi Warga NU di Era MEA

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2019
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 152
    • 0Komentar

    nulondalo.com – PWNU Provinsi Gorontalo menginstruksikan kepada seluruh badan dan lembaga Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan keagamaan. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri oleh jajaran pengurus LPNU serta sejumlah badan otonom (Banom) dan lembaga NU lainnya, […]

  • Wali Kota Gorontalo Siapkan Perda LGBT, Adhan Dambea: Tidak Ada Ruang untuk LGBT

    Wali Kota Gorontalo Siapkan Perda LGBT, Adhan Dambea: Tidak Ada Ruang untuk LGBT

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Adhan menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut nantinya akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk lembaga adat dan unsur terkait lainnya agar perda yang dirancang memiliki dasar sosial dan hukum yang kuat. Ia menegaskan, regulasi tersebut disiapkan sebagai dasar hukum dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas yang dianggap bertentangan dengan visi pemerintah daerah. “Ini akan menjadi dasar hukum menertibkan mereka. […]

expand_less