Menjaga Kemudi di Tengah Ketidakpastian: Optimisme dan Realitas Ketahanan Ekonomi Indonesia
- account_circle Zulia Rahmawati
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 349
- print Cetak
Zulia Rahmawati, mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) semester 4, penulis artikel tentang ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Di tengah kondisi ekonomi global yang kian sulit diprediksi, pernyataan Menteri Keuangan mengenai kondisi APBN yang sehat dan kuat membawa angin segar sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Berita utama Kementerian Keuangan baru-baru ini menegaskan bahwa ,Indonesia memiliki bantalan fiskal yang cukup untuk meredam guncangan eksternal. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat narasi penting mengenai disiplin manajerial dan tantangan struktural yang harus terus dikawal agar stabilitas ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu poin penting dari laporan tersebut adalah efektivitas cash management pemerintah. Keputusan menempatkan likuiditas sebesar Rp300 triliun di sektor perbankan merupakan langkah strategis yang cerdas. Dalam teori makroekonomi, likuiditas adalah darah bagi roda perekonomian. Dengan memastikan perbankan memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyalurkan kredit, pemerintah secara tidak langsung sedang memompa jantung sektor riil. Langkah proaktif ini membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi sekadar menjadi “pemadam kebakaran” saat krisis terjadi, melainkan telah bertransformasi menjadi pengelola risiko yang antisipatif.
Namun, kekuatan APBN tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang tersimpan di kas negara, melainkan dari seberapa adil uang tersebut didistribusikan. Kebijakan mengenai subsidi tepat sasaran yang disinggung oleh Menkeu merupakan isu sensitif namun mutlak diperlukan. Selama bertahun-tahun, anggaran negara sering kali terbebani oleh subsidi energi yang dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Pergeseran paradigma menuju subsidi yang berbasis pada profil penerima, bukan pada komoditas adalah langkah berani untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus menjaga kesehatan fiskal. Transisi ini memang tidak mudah dan memerlukan akurasi data yang tinggi agar tidak menimbulkan gejolak sosial, namun inilah satu-satunya jalan agar APBN tidak bocor untuk kepentingan yang tidak mendesak.
- Penulis: Zulia Rahmawati
Saat ini belum ada komentar