Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Menjaga Kemudi di Tengah Ketidakpastian: Optimisme dan Realitas Ketahanan Ekonomi Indonesia

  • account_circle Zulia Rahmawati
  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • visibility 350
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Dari sisi pendapatan, reformasi perpajakan dan bea cukai tetap menjadi tulang punggung yang harus diperkuat. Di tengah tren digitalisasi ekonomi, tantangan pemungutan pajak menjadi semakin kompleks. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara intensifikasi penerimaan dengan iklim investasi yang kondusif. Pengakuan dari lembaga internasional dan investor terhadap fundamental fiskal Indonesia adalah modal kepercayaan (trust) yang sangat mahal harganya. Kepercayaan ini harus dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dibelanjakan.

Selain itu, ketergantungan ekonomi Indonesia pada permintaan domestik sebesar 90 persen merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah perisai yang melindungi kita dari perlambatan ekspor akibat resesi di negara-negara mitra dagang. Di sisi lain, hal ini menuntut daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika inflasi tidak terkendali atau jika penciptaan lapangan kerja melambat, maka motor utama pertumbuhan ekonomi kita akan tersendat. Oleh karena itu, stimulus pemerintah untuk triwulan II dan seterusnya harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar, seperti infrastruktur padat karya dan penguatan UMKM.

Optimisme pemerintah menghadapi ketidakpastian global harus dibarengi dengan kewaspadaan tinggi terhadap volatilitas nilai tukar dan harga komoditas global. APBN memang kuat, tetapi ia tidak bersifat tak terbatas. Disiplin fiskal yang telah dibangun harus tetap dijaga agar defisit anggaran tetap dalam batas aman, tanpa mengorbankan belanja prioritas untuk, pendidikan dan kesehatan.

Sebagai penutup, kondisi ekonomi yang terjaga saat ini adalah hasil dari sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis. Tantangan ke depan bukan lahi hanya tentang bertahan hidup di tengah ketidakpastian, tetapi bagaimana memanfaatkan momentum stabilitas ini untuk melakukan lompatan besar. Masyarakat perlu melihat bahwa APBN bukan hanya dokumen teknis akuntansi pemerintah, melainkan instrumen nyata yang hadir melalui subsidi yang tepat, pasar yang stabil, dan peluang ekonomi yang terbuka lebar. Dengan manajemen yang transparan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, optimisme yang disampaikan oleh pemerintah dapat menjadi kenyataan yang dirasakan di setiap lapisan masyarakat Indonesia.

Penulis : Mahasiswa Semester 4 Prodi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

  • Penulis: Zulia Rahmawati

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pseudo-Ramadan

    Pseudo-Ramadan

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Ramadan akan segera berlalu. Bagai seorang perempuan, Ramadan tampak anggun dan suci. Ramadan cermin dari sebuah cahaya yang menyinari jiwa yang membutuhkan cahaya. Hanya jiwa yang suci yang dapat diterangi cahaya itu. Dalam Ramadan berisi deretan ritus persembahan bagi yang merasa harus menyembah. Salah satu aktifitas itu adalah puasa. Bukan saja untuk menahan haus dan […]

  • Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel berhasil amankan Pelaku Asusila terhadap Anak di Makassar

    Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel berhasil amankan Pelaku Asusila terhadap Anak di Makassar

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Hardiansyah
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAKASSAR – Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak di wilayah Kota Makassar. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Nomor: Sprin/345/V/HUK.6.6/2026 tanggal 01 Juni 2026, terkait dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di […]

  • Hasil Perdagangan Karbon diterima Pusat, DPR : Daerah Harus Dapat Manfaat

    Hasil Perdagangan Karbon diterima Pusat, DPR : Daerah Harus Dapat Manfaat

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menyoroti manfaat konkret dari perdagangan karbon bagi daerah, serta mekanisme distribusi manfaat bagi daerah penyumbang penurunan emisi karbon di Indonesia. “Jika perdagangan karbon ini diterima di pusat, apakah kabupaten penghasil karbon seperti di Jambi juga mendapatkan manfaatnya? Bagaimana mekanisme perhitungannya agar mereka mendapatkan hak yang seharusnya?” tanya Cek […]

  • Pemkab Gorontalo Dorong Penelusuran Naskah Kuno untuk Selamatkan Warisan Sejarah

    Pemkab Gorontalo Dorong Penelusuran Naskah Kuno untuk Selamatkan Warisan Sejarah

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 352
    • 0Komentar

    Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Gorontalo, Doni Lahatie, mengatakan penelusuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mendokumentasikan kembali warisan budaya yang tersebar di masyarakat. “Upaya ini penting agar identitas sejarah Gorontalo tetap terjaga dan tidak hilang,” kata Doni. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyerahkan atau mendata naskah kuno yang dimiliki agar dapat […]

  • Gorontalo Berhasil Dalam Program Tiga Juta Rumah

    Gorontalo Berhasil Dalam Program Tiga Juta Rumah

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo meraih peringkat kedelapan nasional dukungan pemerintah daerah pada program tiga juta rumah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Dinas PUPR-PKP Mohamad Iqbal Hasan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (07/07/2025). “Di Kementerian ada program 3 juta rumah, kami di […]

  • Enam Mahasiswa Gugat UU Partai Politik ke MK, Minta Masa Jabatan Ketua Umum Dibatasi

    Enam Mahasiswa Gugat UU Partai Politik ke MK, Minta Masa Jabatan Ketua Umum Dibatasi

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 216
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), Rabu (24/6/2026). Permohonan dengan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 itu diajukan oleh enam mahasiswa, yakni Alysa Milano Sepania, Aditya Zain, Affan Kurnia Fawwaz, Fransisca Denis Febrianti, Mukhammad […]

expand_less