Yang Barangkali Luput dalam Perbincangan soal Sadaka
- account_circle Tarmizi Abbas
- calendar_month 14 jam yang lalu
- visibility 471
- print Cetak
Ilustrasi suasana praktik sadaka dalam masyarakat Gorontalo yang memperlihatkan penyerahan amplop berisi uang di tengah acara duka, dengan latar ketegangan sosial, stratifikasi penerima, serta simbol beban ekonomi dan relasi kuasa antara masyarakat dan elit adat. (Sumber Gambar AI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tentu saja, hukum sadaka yang “sukarela” dan “seikhlasnya” bisa digunakan manakala seseorang tidak mampu menunaikannya. Namun jikapun ia berani, apakah beban selesai? Tidak juga. Justru dua kata ini menjebak karena tidak ada ukuran pasti. Jika keikhlasan itu mewujud dalam nominal sadaka yang sedikit, maka itu berpotensi dibandingkan dengan pemilik hajatan lain dengan nominal sadaka yang lebih banyak; jika tidak ada, maka kalimat yang muncul bisa jadi “sudah semiskin apa orang itu tidak mengeluarkan sadaka?” padahal, hukum memberi sadaka ini tidak wajib. Itulah sebabnya, dalam banyak kasus, meskipun harapan agar didoakan tetap ada, namun menunaikan sadaka jatuh-jatuhnya hanya sebagai formalitas agar setiap hajatan telah sesuai dengan adat Gorontalo dan bukan karena penghormatan terhadap para pembesar negeri lagi. Masalahnya, formalisme atas praktik sadaka ini mengorbankan hal yang sangat esensial: kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang begitu rentan hari-hari belakangan yang akhirnya, membuat mereka harus mencari ke sana-sini hanya untuk status acara “yang telah sesuai dengan adat Gorontalo”.
Pada sisi yang bersamaan, sadaka ini juga diam-diam menciptakan heroisme di kalangan para elit itu sendiri yang, pada akhirnnya, mengategorisasi hajatan-hajatan masyarakat dengan berbagai derajat tertentu. Misalnya, jika ada dua hajatan dalam waktu yang hampir beseberangan, lalu salah satunya tidak didatangi camat atau walikota, akan mendorong percakapan publik yang berpotensi menyudutkan si pembuat hajat bahwa ia “tidak mampu memberi sadaka” atau bahkan hajatannya “tidak sesuai adat Gorontalo” karena tidak didatangi para pembesar negeri atau pemangku adat. Heroisme ini muncul karena pada dasarnya, struktur sosial masyarakat Gorontalo meniscayakan hal tersebut. Imbasnya, hal juga diikuti dengan menguatnya identitas di antara masyarakat yang melaksanakan adat dengan “sebenar-benarnya” dan “seadanya”. Itu sebabnya, ketika problem ini naik ke ruang publik, kalangan orang yang betul sadar dengan adat cenderung kecewa problem ini tidak didiskusikan dengan lembaga adat karena bagi mereka, sadaka adalah bagian dari adat Gorontalo dan setiap perkara adat harus diselesaikan secara adat.
Lantas, apakah jawabannya sesederhana merekonfigurasi lagi praktik adat Gorontalo agar dapat menjawab masalah ini? Tidak sesederhana itu juga. Sebab, selain memakan waktu yang tidak sedikit, dinamika politik di dalamnya juga tidak bisa diabaikan. Apakah golongan penerima sadaka ini mau jika nominalnya dipotong atau bahkan ditiadakan? Belum lagi, masalah yang muncul selanjutnya adalah: apakah aturan hasil rumusan adat ini akan dipraktikkan mengingat saat ini, adat dan tradisi Gorontalo mendapat tantangan besar dari dunia yang semakin bergerak maju? Belum lagi secara politik, sepertinya, isu ini sekadar menyita perhatian dari tahun ke tahun namun tak pernah dibicarakan secara serius.
Akhirnya, bagi saya, beberapa hal di atas akan tetap menjadi diskursus agar suatu saat nanti, jika pun tidak kelar di sidang adat atau bahkan hanya sekadar mengudar di udara lewat status fesbuk, setidaknya berpotensi untuk masuk pembahasan dalam seminar internasional.***
Catatan:
Simbol (*) yang merujuk pada tahun/periode para olongiya Gorontalo sangat samar, belum pasti, dan masih perlu dilakukan pelacakan kembali karena beberapa di antaranya tumpang-tindih.
Penulis : Mahasiswa PhD Department Antropologi, The Australian National University
- Penulis: Tarmizi Abbas
Kalo bang arif sudah nulis tentang sejarah dan adat gorontalo. Sy pasti baca dan tdk mo skip
23 April 2026 14:46