Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ketika Bias Oversimplifikasi Bekerja

  • account_circle Pepi Al-Bayqunie
  • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
  • visibility 291
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

(Penulis Jamaah GUSDURian, tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah)

Pernyataan Gus Ulil bahwa “menolak zero mining adalah goblok” secara teknis memang benar. Zero mining itu mustahil. Peradaban modern tidak berdiri tanpa mineral—ponsel, kendaraan listrik, panel surya, hingga kabel listrik di rumah kita semuanya lahir dari aktivitas tambang. Tidak ada yang membantah itu.

Namun persoalan Indonesia jauh lebih rumit daripada sekadar “butuh tambang atau tidak.” Masalah utamanya adalah defisit kesejahteraan di tengah surplus eksploitasi. Kita menggali begitu banyak, tetapi yang dinikmati rakyat tidak sebanding. Dan dalam banyak kasus, keuntungan korporasi justru jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Negara dapat royalti, perusahaan dapat laba, warga sekitar tambang dapat air keruh dan tanah retak.

Di sinilah pernyataan Ulil masuk ke wilayah bias oversimplifikasi. Ia mereduksi problem struktural menjadi persoalan teknis, seolah-olah penolak tambang hanya tidak paham logika energi. Padahal publik sedang membicarakan ketidakadilan—bukan ketidaktahuan.

Ibaratnya begini: Ulil tampak seperti guru filsafat yang sedang menjelaskan fungsi pisau—tajam, berguna, dan esensial—tepat di depan keluarga korban penusukan. Penjelasannya benar, tetapi konteks tempat ia mengucapkannya justru membuat kebenaran itu kehilangan legitimasi moral. Yang dibutuhkan bukan kuliah tentang kegunaan pisau, tetapi empati terhadap luka yang ditimbulkannya.

Tambang di Indonesia bukan sekadar industri; ia adalah arsip panjang penderitaan ekologis dan sosial. Lubang-lubang bekas tambang menjadi kuburan masa depan, bukan kuburan imajinasi. Karena itu, argumentasi teknis yang tidak diiringi pengakuan atas ketidakadilan hanya menimbulkan jarak—bukan dialog.

Ketika Ulil menambahkan bahwa tambang harus dikendalikan, kata itu terdengar rapuh. Pengendalian macam apa? Oleh siapa? Publik sudah terlalu lama melihat kata “dikendalikan” lahir dalam rapat, tetapi mati di lapangan.

Masalah Ulil bukan terletak pada substansi, tetapi pada ketidaktepatan membaca luka kolektif. Pernyataannya benar dalam ruang seminar, tetapi publik tidak sedang duduk di seminar—mereka sedang ingat bahwa tanah mereka telah diambil, air mereka telah rusak, dan masa depan mereka dipertaruhkan.

Akhirnya, refleksi yang paling penting adalah ini: kebenaran memang wajib diucapkan, tetapi kebenaran yang tidak memandang wajah orang yang terluka sering kali jatuh menjadi bunyi kosong.

Dan pada saat seperti itu, pertanyaannya bukan lagi apakah argumen itu benar, melainkan untuk siapa kebenaran itu diucapkan.

  • Penulis: Pepi Al-Bayqunie

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bareskrim Geledah Tiga Lokasi di Jatim, Bongkar Dugaan TPPU Tambang Emas Ilegal Rp25,8 Triliun

    Bareskrim Geledah Tiga Lokasi di Jatim, Bongkar Dugaan TPPU Tambang Emas Ilegal Rp25,8 Triliun

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeledah tiga lokasi di wilayah Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur, terkait pengembangan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tambang emas ilegal. Salah satu lokasi yang digeledah adalah Toko Emas Semar di Kabupaten Nganjuk. Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan […]

  • Pendamping Desa Tuntut Pencopotan Mendes PDT Yandri Susanto

    Pendamping Desa Tuntut Pencopotan Mendes PDT Yandri Susanto

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Suaib Pr
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Ratusan Pendamping Desa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Jakarta, pada Rabu, 16 April 2025. Dalam aksi tersebut mereka menolak Kebijakan Menteri Desa Yandri Susanto yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 1.040 pendamping desa eks caleg di Pemilu 2024. Koordinator Aksi Robby Maulana menyebut demonstrasi ini […]

  • Prahara Republik Merah Putih (Fakta dan Imajinasi di Jantung Negeri)

    Prahara Republik Merah Putih (Fakta dan Imajinasi di Jantung Negeri)

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Asrul G.H. Lasapa
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Penulis : Asrul G.H. Lasapa (Da’i dan Pemerhati Sosial Keagamaan) Suasana semakin genting. Pergerakan massa sudah tidak terkendali. Teriakan demi teriakan menggelinding hingga ke petala langit. Suara dentuman benda keras menghantam genteng dan kaca bangunan megah seakan berlomba dengan suara letusan senjata aparat keamanan. Kobaran api semakin membara. Gumpalan asap hitam membumbung pekat ke angkasa […]

  • Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Isla Aulia'i Wasi Suhada
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Di era digital yang kini mendominasi kehidupan sehari-hari, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius melalui berbagai inisiatif digital, seperti portal Open Data APBN di situs Kementerian Keuangan dan aplikasi mobile yang menyediakan akses langsung ke rincian anggaran. Data ini mencakup […]

  • Boalemo Apresiasi Pemprov Gorontalo Gelontorkan Program Pro-rakyat

    Boalemo Apresiasi Pemprov Gorontalo Gelontorkan Program Pro-rakyat

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Lahmuddin Hambali memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie yang dinilai berhasil melanjutkan program-program prorakyat yang telah dirintis sejak masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo sebelumnya. Hal ini disampaikan Lahmuddin saat mendampingi Wakil Gubernur Gorontalo dalam agenda penyerahan bantuan sosial di tiga kecamatan di […]

  • Perda Data Desa Presisi: Langkah Strategis Pohuwato Tinggalkan Kebijakan Berbasis Asumsi photo_camera 7

    Perda Data Desa Presisi: Langkah Strategis Pohuwato Tinggalkan Kebijakan Berbasis Asumsi

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 177
    • 0Komentar

    nulondalo.com – DPRD Kabupaten Pohuwato bersama Pemerintah Daerah secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kabupaten Pohuwato. Perda ini diproyeksikan menjadi fondasi baru tata kelola pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, terukur, dan terintegrasi hingga level desa dan kelurahan. Abdullah K. Diko, […]

expand_less