Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ilusi Kesejahteraan di Daerah: Mengapa Dana Transfer Daerah Belum Menyentuh Akar Masalah?

  • account_circle Thahira Azzahra
  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • visibility 250
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Selain itu, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menambah kompleksitas permasalahan. Dana dalam jumlah besar justru mengendap tanpa pemanfaatan optimal, sementara kebutuhan masyarakat di lapangan masih sangat mendesak. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah tampak lebih aktif dalam mengajukan tambahan dana dibandingkan memastikan implementasi program berjalan efektif.

Di sisi lain, opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering dijadikan indikator keberhasilan pengelolaan keuangan. Penilaian ini berfokus pada kesesuaian laporan secara administratif. Sebuah daerah dapat memperoleh WTP selama laporan keuangannya disusun dengan rapi dan sesuai standar, meskipun kondisi kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai akuntabilitas yang bersifat formal, tanpa diiringi dampak nyata di lapangan.

Perbandingan antar daerah memberikan gambaran yang lebih jelas. Banyuwangi menjadi contoh bagaimana pengelolaan anggaran yang efektif mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui digitalisasi, efisiensi anggaran, serta program yang menyasar UMKM dan bantuan sosial, dana transfer dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Surabaya juga menunjukkan praktik baik melalui penerapan e-budgeting dan e-procurement, sehingga penggunaan anggaran dapat dipantau secara transparan dan menghasilkan output yang terukur.

Di sejumlah daerah otonom baru di luar Jawa, ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) berada pada tingkat yang sangat tinggi. Sebagian besar dana tersebut terserap untuk kebutuhan gaji aparatur. Dampaknya, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi belum memperoleh perhatian yang memadai. Perbedaan ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada jumlah dana, melainkan pada kualitas pengelolaan serta integritas pelaksanaannya.

  • Penulis: Thahira Azzahra

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saring Sebelum Sharing, Pesan Bhabinkamtibmas Usai Mediasi Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Saring Sebelum Sharing, Pesan Bhabinkamtibmas Usai Mediasi Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Ikbal
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Mediasi tersebut dihadiri Kepala Desa Ilomangga Irnawati Djafar Nusi, S.Pd, aparat desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam persoalan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka. Setelah melalui proses musyawarah, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara damai tanpa menempuh jalur hukum. Selain itu, pihak yang […]

  • Rencana Industri Panas Bumi di Halmahera Barat, Ketua SEMA-HABAR : Saya Menyarankan Pemda dan DPRD Untuk Mengkaji Ulang

    Rencana Industri Panas Bumi di Halmahera Barat, Ketua SEMA-HABAR : Saya Menyarankan Pemda dan DPRD Untuk Mengkaji Ulang

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Nulondalo – Riwan Basir, Ketua Umum Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMA-HABAR) menyampaikan pandangannya soal rencana masuknya industri panas bumi di kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Ia menilai, meskipun industri ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. “Saat ini, Halmahera Barat mengalami tekanan ekonomi dengan pendapatan APBD yang […]

  • Pra Konbes dan Munas Alim Ulama 2026 Bahas I’adatun Nazhar, NU Susun Pedoman Peninjauan Ulang Keputusan Bahtsul Masail

    Pra Konbes dan Munas Alim Ulama 2026 Bahas I’adatun Nazhar, NU Susun Pedoman Peninjauan Ulang Keputusan Bahtsul Masail

    • calendar_month 6 jam yang lalu
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Sementara itu, Wakil Rais A’am PBNU, KH Afifuddin Muhajir, menjelaskan bahwa dalam khazanah usul fikih dikenal konsep tajdid al-ijtihad (pembaruan ijtihad) dan i’adah al-bahs (peninjauan ulang hasil ijtihad). Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi alasan dilakukannya I’adatun Nazhar, antara lain ditemukannya dalil yang lebih kuat, perubahan realitas sosial (taghayyur al-waqi’), perubahan objek penerapan hukum […]

  • PBB Maros Capai 84 Persen, Camba Tertinggi; Moncongloe Terendah Akibat Kendala Sertifikat

    PBB Maros Capai 84 Persen, Camba Tertinggi; Moncongloe Terendah Akibat Kendala Sertifikat

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 131
    • 0Komentar

    nulondilon.com, Maros – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros menggelar rapat evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 26 November 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, digelar di ruang rapatnya, Senin (1/12/2025), dan memaparkan capaian terkini realisasi PBB-P2 di 14 kecamatan. Hingga akhir November, realisasi penerimaan PBB-P2 Maros […]

  • WaliKota Gorontalo Sidak Mobil Dinas, Ternyata Lebih Populer di Kalangan Istri Pejabat

    WaliKota Gorontalo Sidak Mobil Dinas, Ternyata Lebih Populer di Kalangan Istri Pejabat

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak), kali ini menyasar mobil dinas (Mobnas) para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sidak dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh kendaraan dinas operasional (KDO) di halaman kantor wali kota, Selasa (23/12/2025). Menurut Wali Kota Adhan, sidak dilakukan setelah banyak laporan masuk bahwa Mobnas lebih banyak digunakan […]

  • DPW PKB Gorontalo 2026–2031 Resmi Dilantik, Dzikyan Tegaskan Konsolidasi hingga Ranting

    DPW PKB Gorontalo 2026–2031 Resmi Dilantik, Dzikyan Tegaskan Konsolidasi hingga Ranting

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 245
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo periode 2026–2031 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Ballroom Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat. Pelantikan tersebut menandai dimulainya babak baru kepemimpinan PKB Gorontalo dengan fokus pada penguatan struktur dan kerja nyata di tengah masyarakat. Ruang pelantikan yang […]

expand_less