Ilusi Kesejahteraan di Daerah: Mengapa Dana Transfer Daerah Belum Menyentuh Akar Masalah?
- account_circle Thahira Azzahra
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 313
- print Cetak
Thahira Azzahra, mahasiswi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) semester 4, penulis artikel tentang efektivitas Dana Transfer Daerah dan tantangan kesejahteraan di tingkat lokal.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Selain itu, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menambah kompleksitas permasalahan. Dana dalam jumlah besar justru mengendap tanpa pemanfaatan optimal, sementara kebutuhan masyarakat di lapangan masih sangat mendesak. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah tampak lebih aktif dalam mengajukan tambahan dana dibandingkan memastikan implementasi program berjalan efektif.
Di sisi lain, opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering dijadikan indikator keberhasilan pengelolaan keuangan. Penilaian ini berfokus pada kesesuaian laporan secara administratif. Sebuah daerah dapat memperoleh WTP selama laporan keuangannya disusun dengan rapi dan sesuai standar, meskipun kondisi kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai akuntabilitas yang bersifat formal, tanpa diiringi dampak nyata di lapangan.
Perbandingan antar daerah memberikan gambaran yang lebih jelas. Banyuwangi menjadi contoh bagaimana pengelolaan anggaran yang efektif mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui digitalisasi, efisiensi anggaran, serta program yang menyasar UMKM dan bantuan sosial, dana transfer dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Surabaya juga menunjukkan praktik baik melalui penerapan e-budgeting dan e-procurement, sehingga penggunaan anggaran dapat dipantau secara transparan dan menghasilkan output yang terukur.
Di sejumlah daerah otonom baru di luar Jawa, ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) berada pada tingkat yang sangat tinggi. Sebagian besar dana tersebut terserap untuk kebutuhan gaji aparatur. Dampaknya, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi belum memperoleh perhatian yang memadai. Perbedaan ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada jumlah dana, melainkan pada kualitas pengelolaan serta integritas pelaksanaannya.
- Penulis: Thahira Azzahra
Saat ini belum ada komentar