Ilusi Kesejahteraan di Daerah: Mengapa Dana Transfer Daerah Belum Menyentuh Akar Masalah?
- account_circle Thahira Azzahra
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 311
- print Cetak
Thahira Azzahra, mahasiswi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) semester 4, penulis artikel tentang efektivitas Dana Transfer Daerah dan tantangan kesejahteraan di tingkat lokal.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Upaya perbaikan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong pengawasan yang lebih aktif dan partisipatif. Transparansi anggaran yang berbasis digital perlu diperluas agar publik dapat mengakses informasi secara terbuka dan memahami alur penggunaan dana.
Perhatian juga perlu diarahkan pada hasil nyata dari penggunaan anggaran. Pertanyaan yang lebih relevan untuk diajukan antara lain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah pusat telah mengambil langkah melalui PMK 56/2025 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunda atau memotong dana transfer bagi daerah yang dinilai kurang efisien dalam pengelolaannya. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong disiplin fiskal di tingkat daerah.
Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Transfer Daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Pola penganggaran yang berorientasi pada penyerapan perlu diarahkan menuju pendekatan yang menitikberatkan pada hasil dan dampak. Tanpa perubahan tersebut, dana yang besar berpotensi tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Praktik akuntansi Dana Transfer Daerah masih menunjukkan ruang perbaikan yang cukup besar dalam mencapai ketepatan sasaran. Pengelolaannya masih banyak berkutat pada prosedur birokrasi dan kepentingan jangka pendek, sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Perubahan arah kebijakan menjadi penting, terutama dalam menggeser fokus dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil yang nyata dan terukur.
Tanpa pergeseran tersebut, dana transfer berisiko hanya menjadi rutinitas fiskal yang membebani negara tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kesejahteraan publik. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi semakin penting untuk memahami, mengawasi, dan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Kesejahteraan daerah tercermin dari kualitas hidup masyarakat secara merata, terutama di wilayah pelosok, bukan dari simbol administratif seperti kemegahan fasilitas pemerintahan.
Penulis : Mahasiswi Akuntansi UNUSIA Semester 4
- Penulis: Thahira Azzahra
Saat ini belum ada komentar