Merayakan Krisis Kendali di Kampus: Kekerasan Seksual dalam Peradaban Layar
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
- visibility 240
- print Cetak
Muhammad Kamal, Penulis. Doc. Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Apa yang dijelaskan oleh Byung-Chul Han dalam The Burnout Society agaknya makin relevan. Masyarakat hari ini bukan lagi masyarakat larangan, melainkan masyarakat performa—di mana individu terus didorong untuk aktif, produktif, dan terlihat. Dalam ruang kampus, ini bisa menjelma menjadi kebutuhan untuk diakui, untuk memiliki relasi, untuk menunjukkan dominasi sosial. Tekanan ini tidak selalu hadir sebagai paksaan kasar, tetapi sebagai dorongan halus yang mengaburkan batas antara keinginan dan hak orang lain.
Lebih jauh, algoritma digital juga memainkan peran yang tidak kecil. Ia membentuk preferensi, menormalisasi representasi tubuh, bahkan mengaburkan sensitivitas terhadap kekerasan itu sendiri. Ketika konten seksual, candaan yang merendahkan, atau objektifikasi tubuh terus berulang dalam ruang digital, ada proses habituasi yang terjadi. Kekerasan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang sepenuhnya asing, melainkan sebagai sesuatu yang “biasa”—atau lebih berbahaya lagi, sesuatu yang tidak lagi dikenali.
Di kampus, kondisi ini diperparah oleh struktur kekuasaan yang masih timpang. Relasi antara senior–junior, dosen–mahasiswa, atau bahkan antarorganisasi membuka ruang bagi penyalahgunaan kuasa. Dalam situasi krisis kendali, kuasa tidak selalu digunakan secara sadar sebagai alat dominasi, tetapi sering kali mengalir begitu saja tanpa disadari—karena tidak ada jeda reflektif untuk mempertanyakannya.
Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah cara institusi merespons. Banyak kasus kekerasan seksual di kampus tersendat bukan karena kurangnya bukti semata, tetapi karena adanya ketimpangan epistemik—pengalaman korban sering kali kalah legitimasi dibanding prosedur administratif. Seperti dalam konteks yang lebih luas, pengetahuan yang hidup dalam pengalaman langsung kerap dianggap kurang “valid” dibanding dokumen formal. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga delegitimasi.
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar