Belanja Negara dan Ilusi Kinerja: Apakah Realisasi Anggaran Mencerminkan Keberhasilan?
- account_circle Muhammad Dzaky Alfarisi
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 244
- print Cetak
Muhammad Dzaky Alfarisi, mahasiswa Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta semester 4, penulis artikel tentang penyerapan anggaran dan ilusi kinerja dalam pengelolaan belanja negara.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lebih jauh lagi, ketergantungan pada indikator penyerapan anggaran juga mengabaikan perbedaan mendasar antara output dan outcome. Dalam laporan kinerja, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pelatihan, atau pelaksanaan program sosial sering kali dianggap sebagai bukti keberhasilan karena anggaran telah terserap. Namun, output tersebut belum tentu menghasilkan outcome yang diharapkan. Sebuah gedung sekolah yang dibangun dengan anggaran besar, misalnya, tidak serta-merta meningkatkan kualitas pendidikan jika tidak didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten, akses yang memadai, dan pengelolaan yang baik.
Di sinilah letak paradoksnya: anggaran dapat terserap secara maksimal, tetapi dampak terhadap masyarakat tetap minimal. Realisasi anggaran hanya mencerminkan besarnya input yang dikeluarkan, bukan kualitas hasil yang dicapai. Akibatnya, pemerintah dapat terlihat berhasil di atas kertas, sementara masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaporan kinerja dan realitas di lapangan.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah terpinggirkannya prinsip efisiensi dalam belanja negara. Dalam teori ekonomi dan manajemen, efisiensi berarti mencapai hasil optimal dengan biaya seminimal mungkin. Namun dalam praktik birokrasi, logika ini sering kali terbalik. Menghabiskan anggaran sesuai pagu justru dianggap sebagai indikator keberhasilan, sementara penghematan dipandang sebagai potensi masalah. Banyak birokrat khawatir bahwa jika anggaran tidak habis, maka alokasi pada tahun berikutnya akan dikurangi.
Ketakutan ini menciptakan perilaku yang kontraproduktif. Instansi menjadi kurang termotivasi untuk mencari solusi yang hemat biaya atau inovatif, karena efisiensi tidak memberikan insentif yang jelas. Sebaliknya, penggunaan anggaran yang besar justru dianggap aman secara administratif. Akibatnya, pemborosan menjadi sesuatu yang terstruktur dan sistemik. Belanja negara yang seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan justru berpotensi menjadi beban fiskal yang tidak optimal.
Selain itu, tingginya realisasi anggaran juga sering menutupi persoalan terkait kualitas struktur belanja. Tidak semua jenis belanja memiliki dampak yang sama bagi masyarakat. Belanja pegawai dan operasional birokrasi, misalnya, cenderung mendominasi anggaran di banyak instansi.
- Penulis: Muhammad Dzaky Alfarisi
Saat ini belum ada komentar