Membentengi Anggaran Makan Bergizi: Ujian Akuntabilitas dan Integritas SPIP

Selain itu, penerapan SPIP yang masih bersifat formalitas juga menjadi tantangan serius. Di banyak lembaga, SPIP dipahami sebatas kewajiban administratif berupa penyusunan dokumen, laporan, dan pemenuhan indikator tertentu. Padahal, pengendalian intern yang efektif membutuhkan kesungguhan dalam mengidentifikasi risiko, memperbaiki proses kerja, serta menindaklanjuti setiap temuan secara serius. Jika SPIP hanya dijalankan untuk memenuhi penilaian kinerja, maka fungsi utamanya sebagai alat pencegahan akan hilang. Hal ini terlihat dari kondisi di mana prosedur sudah tersedia tetapi tidak dijalankan dengan disiplin, standar operasional ada tetapi diabaikan, serta laporan disusun lengkap namun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, birokrasi terlihat tertib secara administratif, tetapi sebenarnya masih menyimpan banyak kelemahan dalam praktiknya.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia aparatur. Keberhasilan SPIP sangat bergantung pada kemampuan para pelaksananya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern secara menyeluruh. Namun, dalam kenyataannya masih banyak aparatur yang memahami SPIP secara terbatas, hanya sebagai bagian dari administrasi keuangan, bukan sebagai sistem yang mencakup seluruh proses organisasi. Keterbatasan kompetensi ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahan sekaligus membuka peluang bagi praktik manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, penempatan pegawai sesuai kompetensi, serta pembinaan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas kerja.

Di samping persoalan struktural, terdapat pula tantangan kultural yang tidak kalah penting, yaitu budaya birokrasi yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi integritas. Banyak upaya reformasi tidak berjalan optimal bukan karena kurangnya aturan, tetapi karena budaya kerja yang masih permisif terhadap penyimpangan. Dalam lingkungan seperti ini, pengawasan sering dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan, transparansi dianggap menghambat pekerjaan, dan kritik dipandang sebagai ancaman. Padahal, tanpa budaya integritas yang kuat, SPIP hanya akan menjadi sistem yang kosong tanpa makna. Program makan bergizi membutuhkan aparatur yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk bekerja secara jujur, disiplin, dan terbuka terhadap pengawasan.

Oleh sebab itu, akuntabilitas publik harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Transparansi bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan sarana untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa akuntabilitas yang jelas, program makan bergizi berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Program yang seharusnya memberikan manfaat justru dapat dipersepsikan sebagai proyek yang sarat dengan kepentingan dan penyimpangan. Padahal, tujuan utama dari kebijakan sosial adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Untuk itu, penguatan SPIP perlu dilakukan secara komprehensif. Pengawasan internal harus diperbaiki dengan pendekatan berbasis risiko yang nyata, bukan sekadar formalitas. Digitalisasi dalam proses anggaran dan pengadaan perlu ditingkatkan agar setiap transaksi dapat dipantau secara transparan. Selain itu, keterbukaan informasi kepada publik harus diperluas melalui penyediaan data yang mudah diakses dan dipahami. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong, karena masyarakat dapat menjadi pengawas langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, anggaran makan bergizi dapat benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mendasarinya. SPIP merupakan instrumen penting dalam menjaga agar kepercayaan publik tidak disalahgunakan. Namun, sistem ini hanya akan efektif jika didukung oleh komitmen yang kuat, kompetensi yang memadai, serta integritas yang tinggi. Tanpa penguatan SPIP, program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpotensi gagal mencapai tujuannya. Dan jika hal tersebut terjadi, maka yang hilang bukan hanya dana publik, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola amanah negara.

Penulis : Mahasiswa Akuntasi UNUSIA Jakarta Semester 4