Lailatul Qadar dalam Retorika Kekuasaan
- account_circle Suko Wahyudi
- calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
- visibility 337
- print Cetak
Menteri ESDM dan Ketum Partail Golkar, Bahlil Lahadalia/ Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dalam jangka panjang, banalitas semacam ini dapat mengikis kesadaran spiritual masyarakat. Simbol yang semula memiliki kedalaman makna menjadi kehilangan aura sakralnya karena terlalu sering dipindahkan ke dalam ruang retorika politik. Agama yang seharusnya menjadi sumber etika bagi kekuasaan justru berubah menjadi ornamen simbolik dalam panggung politik.
Namun polemik yang muncul dari kelakar tersebut juga memperlihatkan sisi lain yang menarik dari demokrasi Indonesia. Respons publik yang beragam menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran kuat untuk menjaga kesakralan simbol agama. Kritik yang muncul bukan sekadar ekspresi emosional, tetapi juga bentuk kontrol moral terhadap bahasa kekuasaan.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik semacam ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial. Demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur pemilu atau pergantian kekuasaan secara damai. Ia juga diukur dari kemampuan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai yang mereka anggap penting dalam kehidupan bersama.
Di sinilah relevansi Pancasila menemukan maknanya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekadar pernyataan teologis bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Ia juga merupakan prinsip moral bahwa kehidupan berbangsa harus dijalankan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai religius. Politik dalam kerangka Pancasila tidak hanya rasional secara administratif, tetapi juga bermoral secara spiritual.
- Penulis: Suko Wahyudi
Saat ini belum ada komentar