MBG: Maling Berkedok Gizi atau Benar-Benar Makan Bergizi Gratis?
- account_circle Muh Faizal HS
- calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
- visibility 610
- print Cetak
Warga Kota Timur, Sintia Bumulo memperlihatkan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima anaknya di sekolah, sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas dan kelayakan makanan yang dibagikan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat maka anggaran bisa saja disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain kualitas makanan juga menjadi isu yang penting dalam program ini. Program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi tidak hanya berfokus kepada kuantitas makanan, namun yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana makanan ini mempunyai kualitas untuk peningkatan gizi anak. Tanpa standar gizi yang jelas, makanan yang diberikan bisa saja tidak memenuhi kebutuhan nutrisi dan akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan mereka.
Dari sudut pandang psikologi pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar juga memiliki hubungan yang erat dengan proses belajar. Dalam teori Maslow’s Hierarchy of Needs yang dikenalkan oleh seorang psikolog yaitu Abraham Maslow, bahwa kebutuhan fisiologis seperti makanan dan kesehatan merupakan dasar dari kebutuhan manusia. Seseorang tidak bisa mencapai batasannya jika hal yang dasar belum terpenuhi.
Bagi siswa, kondisi lapar bisa mengurangi konsentrasi dan motivasi belajar. Oleh sebab itu, penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah dapat membantu untuk membentuk lingkungan sekolah yang kondusif. Namun, program tersebut akan bermanfaat jika dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar kualitas yang baik.
MBG: Maling Berkedok Gizi
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dalam menangani atas kritikan tersebut. Pemerintah melawannya dengan kekerasan tentu bukan solusi yang tepat. Menurut penulis, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan sebagai proyek strategis nasional.
Langkah berikutnya yang harus dilakukan, yakni pemerintah harus menetapkan standar gizi yang jelas dari rekomdasi ahli gizi dan kesehatan. Standar ini menjadi indikator untuk memastikan bahwasanya makananan yang diberikan itu benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi siswa. Kedua, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama. Dengan perkembangan teknologi, pemerintah harusnya sadar bahwasanya teknologi bisa membantu untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pendistribusian dana dan pengadaan bahan makanan.
- Penulis: Muh Faizal HS
Saat ini belum ada komentar