Breaking News
light_mode
Trending Tags

Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

  • account_circle Fatikha Nurul Hikmah
  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • visibility 70
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Di sinilah muncul kesenjangan antara apa yang dilaporkan dan apa yang dirasakan masyarakat. Secara akuntansi, angka-angka mungkin terlihat sehat. Tapi di lapangan, masih banyak keluhan soal layanan publik yang belum optimal, infrastruktur yang mangkrak, atau bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar “apakah sistem akuntansi pemerintah saat ini benar-benar mampu menangkap realitas tersebut, atau justru terlalu sibuk memastikan semua sesuai standar di atas kertas?”

Hal lain yang menarik adalah bagaimana laporan keuangan sering kali sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Secara teknis, dokumen LKPP memang tersedia untuk publik, tapi formatnya sangat kompleks dan penuh istilah akuntansi. Ini menciptakan semacam “transparansi semu”, informasi ada, tapi tidak benar-benar bisa diakses secara bermakna oleh orang awam. Akibatnya, hanya kalangan tertentu seperti auditor, akademisi, atau praktisi keuangan yang benar-benar bisa memahami isinya. Padahal, uang yang dilaporkan di situ adalah uang publik.

Selain itu, ada juga pertanyaan soal sejauh mana laporan keuangan ini benar-benar mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran. Akuntansi pemerintahan selama ini cenderung fokus pada kepatuhan (compliance) dan pencatatan, bukan pada hasil (outcome). Artinya, selama prosedur diikuti dan angka-angka sesuai standar, laporan dianggap “baik”, meskipun belum tentu anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi masalah klasik, laporan rapi, tapi dampaknya belum tentu terasa.

Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada upaya perbaikan dari pemerintah, terutama dalam hal digitalisasi sistem keuangan dan integrasi data. Reformasi ini patut diapresiasi karena bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi manipulasi. Namun, teknologi saja tidak cukup. Tanpa budaya transparansi yang kuat dan pengawasan yang independen, sistem secanggih apa pun tetap bisa disalahgunakan.

  • Penulis: Fatikha Nurul Hikmah

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Cabut Izin 28 Perusahaan Pelanggar Pemanfaatan SDA

    Presiden Cabut Izin 28 Perusahaan Pelanggar Pemanfaatan SDA

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 214
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Presiden RI memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden memimpin rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan pencabutan izin didasarkan pada laporan hasil evaluasi pelanggaran […]

  • Annaungguru Haji Baharuddin (Niaga yang Menyemai Cahaya)

    Annaungguru Haji Baharuddin (Niaga yang Menyemai Cahaya)

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle Hamzah Durisa
    • visibility 303
    • 0Komentar

    Tiga tahun berselang, 1969, ia melanjutkan pendidikan agama di Lapeo, setingkat SLTP. Di sanalah cakrawala hidupnya mulai terbuka. Lapeo bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang pembentukan jiwa. Ia berguru kepada Puang Kali Tomadio, seorang alim yang keras dalam prinsip tetapi lembut dalam membimbing. Ia juga belajar pada KH. Mahmud Imam Pappang, yang dikenal luas karena […]

  • Kenakalan Remaja, Pembusuran, Dan Kegagalan Sosial Mendidik Manusia

    Kenakalan Remaja, Pembusuran, Dan Kegagalan Sosial Mendidik Manusia

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Oleh: Andi Afsar (Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan HPPMI Komisariat Pelajar) Maraknya aksi kenakalan remaja seperti tawuran, pembusuran, dan kekerasan jalanan kembali menyita perhatian publik. Fenomena ini kerap dipahami secara dangkal sebagai kemerosotan moral generasi muda. Remaja dijadikan kambing hitam tunggal, sementara masyarakat dan negara tampil sebagai hakim yang merasa paling benar. Padahal, dalam perspektif […]

  • Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan Pesan Kebangsaan, Desak Pemerintah Jaga Politik Luar Negeri Bebas Aktif

    Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan Pesan Kebangsaan, Desak Pemerintah Jaga Politik Luar Negeri Bebas Aktif

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 168
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Sejumlah tokoh lintas agama, intelektual, dan budayawan yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan Pesan Kebangsaan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait situasi geopolitik global yang semakin memanas. Pesan tersebut disampaikan di Jakarta pada 6 Maret 2026, sebagai respons atas meningkatnya ketegangan internasional, khususnya setelah serangan Amerika Serikat dan Israel […]

  • Bentrokan Demonstran Pro-Iran dan Aparat Pecah di Karachi, Puluhan Tewas dan Terluka

    Bentrokan Demonstran Pro-Iran dan Aparat Pecah di Karachi, Puluhan Tewas dan Terluka

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 156
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Bentrokan antara demonstran anti-Amerika Serikat dan pasukan keamanan pecah di Karachi, Pakistan, menyusul kabar dugaan serangan AS yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Aksi massa yang awalnya berupa unjuk rasa solidaritas terhadap Iran berubah ricuh ketika aparat berupaya membubarkan kerumunan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan polisi antihuru-hara menembakkan gas […]

  • Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pemerintah Nilai Perkuat Stabilitas Pemerintahan Daerah

    Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pemerintah Nilai Perkuat Stabilitas Pemerintahan Daerah

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 189
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan. Pemerintah menilai skema tersebut dapat memperkuat stabilitas pemerintahan daerah serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara eksekutif dan legislatif. Melalui mekanisme ini, gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui proses pemilihan di DPRD. Pemerintah berpendapat, […]

expand_less