Dilema BBM: Ketika APBN Menjadi Korban dan Ketidakpastian Global
- account_circle Rif’atu Darojah
- calendar_month 21 jam yang lalu
- visibility 85
- print Cetak
Rif’atu Darojah, mahasiswi Akuntansi UNUSIA semester 4, yang aktif mengkaji isu-isu ekonomi publik, kebijakan fiskal, dan dinamika energi nasional.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kritik tajam harus dikeluarkan pada ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan transformasi energi yang nyata. Kita selalu bicara soal kemandirian energi dan transisi ke energi hijau di setiap pidato kenegaraan, namun saat harga minyak dunia naik, kita langsung kelimpungan seperti kebakaran. Ini membuktikan bahwa janji-janji transisi energi itu hanyalah gimmick politik tanpa eksekusi yang serius. Jika sejak sepuluh tahun lalu kita serius membangun infrastruktur transportasi publik berbasis listrik atau memperbaiki sistem logistik nasional, kita tidak akan pernah sesandera ini oleh harga minyak global. Pemerintah terjebak dalam siklus populis mereka takut kehilangan popularitas jika menaikkan harga BBM, sehingga lebih memilih mengorbankan kesehatan APBN. Mereka slalu menggap APBN boleh digunakan dalam segala kondisi.
Bagi saya, sangat ironis ketika kita melihat defisit anggaran membengkak demi memberi napas pada kendaraan bermotor, sementara di sisi lain, anggaran untuk riset, pendidikan, dan kesehatan harus mengalah karena uangnya sudah habis untuk membayar selisih harga bensin. Ini adalah bentuk kegagalan skala prioritas yang fatal. Kita sedang mensubsidi polusi, kemacetan, dan ketergantungan pada asing, sambil mengabaikan investasi pada manusia. Jika terus begini, APBN 2026 hanya akan dikenang sebagai catatan keuangan di mana negara lebih peduli pada kenyamanan pengguna mobil daripada ketahanan ekonomi jangka panjang.
Sebagai penutup, opini saya tegas yakni, Berhentilah memanjakan masyarakat dengan harga bensin yang tidak masuk akal secara ekonomi. Pemerintah harus berani mengambil langkah pahit meskipun tidak populer dengan mencabut subsidi secara bertahap dan mengalihkannya secara langsung (Bantuan Sosial) kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada semua orang yang punya pelat nomor hitam.
APBN adalah uang rakyat, bukan dompet tanpa dasar yang bisa dikuras terus-menerus untuk menutupi ketidakmampuan kita dalam berinovasi. Jangan sampai di masa depan, anak cucu kita tidak lagi mewarisi jembatan atau universitas yang hebat, melainkan hanya mewarisi tumpukan utang luar negeri yang kita buat hari ini hanya agar kita bisa berkendara sedikit lebih murah. Sudah saatnya kita berhenti bersikap naif dan mulai bersikap realistis bahwa bensin murah adalah candu yang pelan-pelan membunuh masa depan fiskal bangsa ini.
Penulis : Mahasiswi Akuntansi UNUSIA Semester 4
- Penulis: Rif’atu Darojah
Saat ini belum ada komentar