Dilema BBM: Ketika APBN Menjadi Korban dan Ketidakpastian Global
- account_circle Rif’atu Darojah
- calendar_month 21 jam yang lalu
- visibility 86
- print Cetak
Rif’atu Darojah, mahasiswi Akuntansi UNUSIA semester 4, yang aktif mengkaji isu-isu ekonomi publik, kebijakan fiskal, dan dinamika energi nasional.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dari sisi fiskal, pemerintah menilai kebijakan tersebut masih aman untuk dijalankan. Hal itu didukung oleh harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) yang masih berada di bawah asumsi anggaran, sehingga ruang fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil tanpa menambah beban masyarakat. Mengandalkan selisih USD 7 untuk menenangkan publik itu seperti orang yang merasa kaya karena punya sisa uang belanja kemarin, padahal di depan mata ada tagihan besar yang siap datang. Ini menunjukkan pemerintah lebih memilih fokus pada ketenangan jangka pendek daripada jujur bahwa ketergantungan kita pada impor (1 juta barel/hari) adalah kelemahan fatal yang sewaktu-waktu bisa menjebol APBN kalau harga minyak dunia benar-benar menyentuh angka 100 atau lebih.
Sementara itu, dari sisi pasokan, pemerintah masih menghadapi kebutuhan impor sekitar 1 juta barel per hari. Kondisi ini terjadi karena konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari. Dan dunia tidak bekerja sesuai keinginan para pejabat di Jakarta. Geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas serta gangguan rantai pasok global telah meledakkan harga minyak dunia hingga menembus angka psikologis USD 100 per barel. Di sinilah masalah intinya muncul Jurang defisit yang menganga.
Ketika harga pasar jauh melampaui harga asumsi, muncul selisih harga yang sangat besar. Pemerintah dihadapkan pada pilihan: menaikkan harga BBM di SPBU yang berisiko memicu demonstrasi masa dan inflasi gila-gilaan, atau tetap menahan harga dengan konsekuensi menyuntikkan subsidi tambahan hingga ratusan triliun rupiah ke dalam APBN. Pilihan kedua yang diambil saat ini terlihat mulia, namun sebenarnya adalah bom waktu yang bisa menimbulkan rentetan masalah nasional.
Sekarang, mari saya coba berbicara jujur dan sedikit menusuk. Secara logika, kebijakan mempertahankan harga subsidi BBM adalah kebijakan yang pengecut dan malas. Mengapa? Karena pemerintah seolah-olah tampil sebagai pahlawan yang melindungi daya beli rakyat, padahal kenyataannya mereka sedang memindahkan beban tersebut ke masa depan melalui utang. Opini saya pribadi Subsidi BBM saat ini tidak lebih dari sekadar pembakaran uang massal di atas aspal. Kita sering berteriak soal keadilan sosial, namun faktanya, sebagian besar dari ratusan triliun subsidi itu justru disedot oleh mobil-mobil pribadi milik kelas menengah ke atas yang sebenarnya mampu membeli bensin harga pasar. Ini bukan subsidi untuk rakyat miskin ini adalah subsidi untuk gaya hidup konsumtif yang tidak tepat sasaran.
- Penulis: Rif’atu Darojah
Saat ini belum ada komentar