Breaking News
light_mode
Trending Tags

Apa yang Tersisa dari Ied Al-Fitr untuk Kita Perjuangkan?

  • account_circle Tarmizi Abbas
  • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
  • visibility 195
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kita bisa berkaca pada situasi yang kacau belakangan ini. Misalnya, terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berkehendak mengembalikan TNI ke berbagai ranah sipil. Hal ini tentu saja mendapat berbagai pertentangan, khususnya dari berbagai kalangan akademisi dan koalisi masyarakat sipil. Seminggu ini, bahkan banyak aksi demonstrasi yang menentang sahnya UU TNI karena dinilai mengangkangi amanat Reformasi yang telah dipertahankan selama 27 tahun belakangan. Namun, apakah Islam memiliki jawaban atas hal-hal ini? Sejujurnya, saya belum menemukan bagaimana respons para intelektual Muslim, khususnya di Indonesia, khususnya dalam konteks legal formal bicara soal ini. Namun jika doktrin Islam ditarik ke level yang lebih praksis, saya pikir bisa.

Sejatinya, sebuah peraturan, apalagi undang-undang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, harus dibahas secara terbuka. Sayangnya, dalam konteks pengesahan RUU TNI, hal ini tidak dilakukan. Proses pengesahan RUU TNI ini dinilai cacat konstitusi karena tidak adanya mekanisme uji publik yang memadai, termasuk dari akademisi, masyarakat sipil dan organisasi HAM. Sudah begitu, pembahasannya dilakukan begitu cepat bukan di ruang DPR, melainkan di sebuah hotel. Kedua, RUU ini memiliki kontradiksi dengan konstitusi dan semangat reformasi TNI. Ada banyak kajian yang menyimpulkan bahwa RUU ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI lewat beberapa pasal yang memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 34/2004 yang membatasi peran TNI agar tidak masuk di ranah sipil. Ketiga, UU ini berpotensi mengancam demokrasi dan HAM lewat keterlibatan militer di ruang sipil.

  • Penulis: Tarmizi Abbas

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membagun Peradaban Islam yang tak Islami

    Membagun Peradaban Islam yang tak Islami

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2019
    • account_circle Aljunaid Bakari
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi merupakan kota yang terus berkembang. Perkembangannya terbilang cukup masif, terutama sejak resmi memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002. Sebagaimana kota-kota berkembang pada umumnya, arah pengembangan Kota Gorontalo sangat dipengaruhi oleh sense of place—sebuah imaji kolektif yang menjadi inspirasi pembangunan wilayah. Di banyak kota di Indonesia, sense […]

  • Abaikan Undangan Mahasiswa, Sekretaris IKPM-HT Yogyakarta Beri Peringatan ke Pemda dan Komisi II DPRD Haltim

    Abaikan Undangan Mahasiswa, Sekretaris IKPM-HT Yogyakarta Beri Peringatan ke Pemda dan Komisi II DPRD Haltim

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Risman Lutfi
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Nulondalo.com – Sikap tidak kooperatif ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Komisi II DPRD Halmahera Timur (Haltim) dalam merespons undangan dialog terkait kepentingan masyarakat. Hal ini memicu kritik pedas dari Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta. Sekretaris IKPM-HT Yogyakarta, Yudis Kamah, menyampaikan kekecewaan mendalam atas absennya perwakilan pemerintah dalam forum dialog yang membicarakan […]

  • Gorontalo dan Imajinasi Baru Ketangguhan Bencana

    Gorontalo dan Imajinasi Baru Ketangguhan Bencana

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Dr. Husin Ali
    • visibility 670
    • 0Komentar

    Catatan Etnografis tentang Kepemimpinan, Dunia Usaha, dan Etika Merawat Kota Tulisan ini saya rampungkan di tengah malam—ketika jarum jam bergerak ke angka kecil di penghujung Januari, dan Februari 2026 mengintip dari balik kalender. Kota sedang senyap. Jalan-jalan lengang. Namun di kepala saya justru berdenyut percakapan, gestur, dan resonansi sosial yang belum ingin reda: bahwa saya […]

  • Industri Farmasi Nasional Tertinggal, DPR Beberkan Akar Masalahnya

    Industri Farmasi Nasional Tertinggal, DPR Beberkan Akar Masalahnya

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    nulondalo.om –  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai rendahnya daya saing industri farmasi nasional bukan disebabkan oleh lemahnya efisiensi produksi, melainkan tingginya biaya bahan baku dan ongkos produksi di dalam negeri. Kondisi ini membuat harga produk farmasi Indonesia sulit bersaing dengan produk impor. Hal tersebut disampaikan Evita usai memimpin rapat Komisi VII […]

  • Presiden Prabowo Konsolidasikan Tokoh Bangsa di Istana, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dinamika Global

    Presiden Prabowo Konsolidasikan Tokoh Bangsa di Istana, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dinamika Global

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah terus memperkuat konsolidasi nasional dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Melalui pertemuan lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Presiden indonesia president 2024 menegaskan pentingnya kesatuan sikap serta kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara, Selasa (3/3/2026). Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa […]

  • Hizbut Tahrir Bangkit, Satkornas Banser NU: Saatnya Pemerintah Mengambil Langkah Tegas

    Hizbut Tahrir Bangkit, Satkornas Banser NU: Saatnya Pemerintah Mengambil Langkah Tegas

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Nulondalo – Organisasi terlarang yang telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017 bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali bangkit di beberapa titik di Indonesia. Komandan Satuan Koordinasi Nasional Banser PP GP Ansor, H. Syafiq Syauqi menyampaikan bahwa HTI telah dibubarkan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengancam keutuhan NKRI. “GP […]

expand_less