Paradigma yang Berkembang: Menempatkan “Mahkota Ilmu” sebagai Proses Dialektis-Epistemologis

Tulisan ini menghindari respon konfrontatif, yang ada justru lebih condong mengklarifikasi posisi saya yang secara sadar tidak menempatkan tawaran paradigma “Mahkota Ilmu” sebagai produk final yang harus dipertahankan mati-matian. Untuk itu, saya merasa perlu terlebih dahulu menjelaskan kembali posisi “makuta” dalam paradigma “Mahkota Ilmu”.

Paradigma Sebagai Proses: Dari Makuta ke Mahkota Ilmu

Pada tulisan kedua, saya sudah mulai menggunakan “Mahkota Ilmu” sebagai pengganti “makuta ilmu”, peralihan kata dari bahasa lokal menjadi nasional, belum lama sejak kelahirannya merupakan bukti konsep ini terbuka dalam perubahan. Perjalanan perumusan paradigma ini dimulai dari ketertarikan pada desain logo yang menggunakan simbol “makuta” (silahkan baca tulisan awal). Ketertarikan ini bukan pada aspek visual, melainkan pada potensi filosofis yang ada dalam kata “makuta atau dalam bahasa Indonesia mahkota”. Bagi saya mahkota bukan sekadar hiasan kepala, melainkan representasi dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Mahkota dalam konteks ini sebagai metafora kerangka epistemologis paradigma UIN Gorontalo.

Term “Mahkota Ilmu” sebagai representasi dari posisi ilmu pengetahuan dalam peradaban: “ilmu harus dijunjung tinggi, ditempatkan di puncak kepala sebagaimana mahkota yang melambangkan kehormatan dan tanggung jawab”. Metafora Makuta, sebagai upaya untuk menerjemahkan nilai luhur ini dalam bahasa simbolis yang berakar pada budaya lokal Gorontalo.

Makuta dalam konteks saat ini—bukan historis: “paluwala dari kerangka daun dan ranting—secara visual (maupun simbolis) tampak memiliki tiga pilar. Tiga pilar ini yang kemudian dijadikan sebagai representasi dari tiga dimensi epistemologis yang diintegrasikan dalam paradigma keilmuan UIN. Ini juga perlu ditegaskan dengan jelas bahwa tiga pilar ini adalah simbolisasi, tidak bisa serta merta dianggap sebagai identifikasi yang kaku dan satu-satu. Sederhananya, pilar-pilar dalam makuta menjadi representasi visual untuk mengakomodasi tiga dimensi pengetahuan yang berasal dari dua warisan penting dalam tradisi masyarakat Gorontalo. Pertama adalah falsafah Adati hula-hula to sara’a, sara’a hula-hula to Qur’ani—selanjutnya ABSSBQ, yang menunjukkan adanya tiga dimensi yang saling terkait: adat, syariat, dan Al-Qur’an. Tarmizi boleh saja skeptis tentang keberadaan falsafah ini, tapi bagi saya kekurangan referensi tertulis tidak serta merta menafikan keberadaan tahuda (falsafah adat) yang telah dikenal hingga mengakar dalam kebudayaan masyarakat Gorontalo saat ini. Kedua adalah struktur pemerintahan tradisional yang dikenal sebagai Buatulo Toulongo, yaitu tiga pilar pemerintahan: Syara’a (ulama), Bubato (pemerintah), dan Bate (pemuka adat) sebelumnya ditempati Bala (keamanan).